Hilirisasi Tuna RI: Berburu Nilai Tambah Pasar Global

Oleh: Suhana

Indonesia sering kali dibanggakan sebagai produsen tuna, tongkol, dan cakalang (TTC) terbesar di dunia. Perairan nusantara—dari Samudra Hindia, Laut Banda, hingga perairan Pasifik Barat—menjadi lintasan migrasi utama serta habitat kaya bagi berbagai spesies tuna bernilai tinggi seperti Tuna Mata Besar (Bigeye), Sirip Kuning (Yellowfin), hingga Cakalang (Skipjack). Di panggung perdagangan ekspor perikanan nasional, kelompok komoditas ini menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah udang. Namun, di balik narasi kejayaan volume tangkapan tersebut, industri tuna Indonesia dihadapkan pada tantangan klasik ekonomi maritim: sejauh mana Indonesia mampu bergerak dari sekadar penangkap dan penyedia bahan baku mentah menjadi pemain utama yang menguasai rantai nilai olahan bernilai tinggi di pasar global?

Gagasan hilirisasi industri perikanan—yang gencar didengungkan pemerintah—menemukan ujian terbesarnya pada komoditas tuna. Di saat pasar internasional semakin memperketat standar keberlanjutan, sertifikasi keterlacakan (traceability), serta tuntutan porsi produk olahan bernilai tambah tinggi (value-added products), industri tuna Indonesia masih tertatih-tatih menghadapi masalah efisiensi rantai dingin (cold chain), biaya logistik maritim yang mahal, dan persaingan ketat dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Tren Kinerja Ekspor: Melompati Angka Satu Miliar Dolar

Membedah catatan historis ekspor tuna-tongkol-cakalang Indonesia periode 2020 hingga awal 2026 memperlihatkan lintasan pertumbuhan yang impresif. Berbeda dengan komoditas udang yang nilainya sempat mengalami koreksi tajam pada rentang 2023–2024, nilai ekspor kelompok komoditas TTC justru mencatatkan tren kenaikan berkesinambungan.

Pada tahun 2020, nilai ekspor TTC nasional tercatat sebesar USD 724,10 juta. Angka ini secara bertahap terus merangkak naik menjadi USD 732,94 juta pada 2021, USD 960,27 juta pada 2022, dan USD 927,13 juta pada 2023. Pencapaian paling bersejarah terjadi pada tahun 2024, di mana devisa ekspor kelompok TTC berhasil melompati ambang psikologis satu miliar Dolar dengan angka USD 1,034 Miliar. Tren positif ini bertahan kokoh pada tahun 2025 dengan rekor nilai ekspor mencapai USD 1,036 Miliar (dengan volume pengiriman 294,46 ribu ton). Bahkan pada triwulan pertama tahun 2026, devisa dari komoditas ini telah terkumpul sebesar USD 202,54 juta.

Tabel 1. Tren Ekspor Tuna-Tongkol-Cakalang Indonesia Dan Porsinya (2020–2025)

Tahun	Nilai (Juta USD)	Volume (Ribu Ton)	Porsi terhadap Total Ekspor Perikanan (%)
2020	724.10	195.76	13.91
2021	732.94	174.76	12.82
2022	960.27	194.72	15.38
2023	927.13	203.20	16.46
2024	1,034.71	278.50	17.38
2025	1,036.04	294.46	16.53

Sumber: BPS RI (2026), diolah

Seiring pertumbuhan nilainya, porsi kontribusi komoditas TTC terhadap total devisa perikanan nasional juga merangkak naik secara signifikan, dari 13,91 persen pada tahun 2020 menjadi 16,53 persen pada tahun 2025. Peran TTC menjadi sangat vital sebagai penyeimbang ketika industri udang nasional diterpa isu tuduhan sengketa tarif dan proteksionisme pasar di Amerika Serikat.

Anatomi Produk: Tantangan Hilirisasi dan Nilai Tambah

Meskipun nilai ekspor berhasil menembus USD 1,036 Miliar pada tahun 2025, analisis kritis terhadap bentuk produk yang diekspor menyajikan potret yang perlu dicermati secara saksama. Struktur ekspor tuna Indonesia masih diwarnai oleh komoditas berbentuk bahan mentah beku atau setengah olahan, dibandingkan produk jadi bernilai tambah tinggi.

Berdasarkan pengkodean Sistem Harmonisasi (Kode HS) ekspor tuna Indonesia tahun 2025, porsi terbesar devisa didapatkan dari kelompok Daging Dagingan/Fillet dan Loin Tuna Beku (Kode HS 03048700) senilai USD 313,87 juta (30,30 persen). Kelompok terbesar kedua adalah Olahan dan Kaleng Tuna dalam minyak atau media lainnya (Kode HS 16041411 dan 16041491) yang secara akumulatif menyumbang sekitar USD 345,36 juta (33,33 persen). Sementara sisanya, yakni sekitar USD 376,81 juta (36,37 persen), masih berada dalam bentuk Ikan Utuh Beku (frozen whole/eviscerated seperti Cakalang dan Tuna Sirip Kuning beku).

Tabel 2. Struktur Bentuk Produk Ekspor Tuna Indonesia (Tahun 2025)

Kode HS	Bentuk Produk	Nilai (Juta USD)	Porsi (%)
03048700	Fillet dan Loin Tuna Beku	313.87	30.30
16041411	Olahan / Kaleng Tuna Utuh dalam Minyak	222.14	21.44
03034300	Cakalang Utuh Beku	151.04	14.58
16041491	Olahan / Kaleng Tuna Potongan	123.22	11.89
03034200	Tuna Sirip Kuning Utuh Beku	119.60	11.54
Lainnya	Segar, Didinginkan, dan Produk Lainnya	106.16	10.25

Sumber: BPS RI (2026), diolah

Data ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari total nilai ekspor tuna Indonesia masih meninggalkan daratan nusantara dalam kondisi ikan utuh beku tanpa pengolahan berarti. Ketika ikan tuna diekspor dalam bentuk utuh beku ke negara-negara seperti Thailand atau Vietnam, Indonesia sebenarnya sedang “mengekspor” peluang kerja, margin keuntungan pengolahan, serta potensi industri sampingan (by-product) seperti tepung ikan dan minyak ikan ke negara tetangga. Thailand, misalnya, menyerap bahan baku mentah dari Indonesia untuk kemudian diolah di industri pengalengan dalam negerinya, lalu diekspor kembali ke pasar Eropa dan Amerika Serikat dengan nilai lipat ganda.

Peta Pasar Internasional: Ketergantungan Rantai Pasok Global

Struktur negara tujuan ekspor tuna Indonesia menunjukkan dinamika pasar yang lebih berimbang dibandingkan komoditas udang, namun tetap diwarnai ketergantungan pada beberapa hub pengolahan dan konsumen utama.

Pada tahun 2025, Amerika Serikat menjadi pasar terbesar untuk komoditas TTC Indonesia dengan menyerap nilai sebesar USD 203,24 juta (19,62 persen). Thailand menempati posisi kedua dengan nilai USD 174,75 juta (16,87 persen), diikuti oleh Jepang sebesar USD 160,62 juta (15,50 persen), Vietnam sebesar USD 94,68 juta (9,14 persen), dan Arab Saudi sebesar USD 70,27 juta (6,78 persen). Pasar Eropa yang diwakili Italia dan Spanyol secara akumulatif menyerap lebih dari USD 121,90 juta (11,77 persen).

Tabel 3. Top 5 Negara Tujuan Ekspor Tuna Indonesia (Tahun 2025)

Peringkat	Negara Tujuan	Nilai Ekspor (Juta USD)	Pangsa Pasar (%)
1	United States	203.24	19.62
2	Thailand	174.75	16.87
3	Japan	160.62	15.50
4	Viet Nam	94.68	9.14
5	Saudi Arabia	70.27	6.78

Sumber: BPS RI (2026), diolah

Posisi Thailand dan Vietnam yang masuk dalam daftar 4 besar destinasi ekspor tuna Indonesia mempertegas posisi Indonesia sebagai penyedia bahan baku (raw material supplier) bagi industri pengolahan negara tetangga. Thailand menyerap Cakalang utuh beku dari Indonesia untuk memasok megapabrik pengalengan mereka di Samut Sakhon, sementara Vietnam menyerap loin dan bahan beku untuk proses pengerjaan ulang (re-processing). Ketergantungan ini merugikan posisi tawar Indonesia karena margin terbesar dari industri hilir dinikmati oleh eksportir olahan di negara-negara tersebut.

Anatomi Spasial: Disparitas Hulu Produksi dan Lokasi Pengolahan

Sama halnya dengan komoditas perikanan lainnya, peta provinsi asal ekspor tuna Indonesia juga memperlihatkan disparitas spasial yang tajam antara lokasi penangkapan ikan (fishing ground) dan lokasi pendaftaran dokumen ekspor.

Pada tahun 2025, Provinsi Jawa Barat memimpin sebagai asal ekspor tuna terbesar dengan nilai USD 243,63 juta (23,52 persen), berdempetan ketat dengan Jawa Timur sebesar USD 242,23 juta (23,38 persen). DKI Jakarta menyumbang USD 189,44 juta (18,28 persen), dan Sulawesi Utara sebesar USD 152,48 juta (14,72 persen). Bali menempati posisi kelima dengan nilai USD 78,52 juta (7,58 persen).

Tabel 4. Top 5 Provinsi Asal Ekspor Tuna Indonesia (Tahun 2025)

Peringkat	Provinsi Asal	Nilai Ekspor (Juta USD)	Pangsa Pasar (%)
1	Jawa Barat	243.63	23.52
2	Jawa Timur	242.23	23.38
3	DKI Jakarta	189.44	18.28
4	Sulawesi Utara	152.48	14.72
5	Bali	78.52	7.58

Sumber: BPS RI (2026), diolah

Data ini menunjukkan bahwa gabungan tiga provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta) menguasai lebih dari 65,18 persen dari total nilai ekspor tuna Indonesia. Padahal, tangkapan tuna terbesar berada di perairan Indonesia Timur dan pesisir Samudra Hindia (seperti WPP 715, 716, 717, dan 573) yang membentang dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi.

Keberadaan Sulawesi Utara (Bitung) di posisi keempat dengan porsi 14,72 persen merupakan contoh positif integrasi industri hilir di dekat lokasi penangkapan. Namun, porsi Pulau Jawa yang masih terlampau mendominasi menandakan bahwa arus bahan baku ikan dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur masih harus menempuh perjalanan jauh ke daratan Jawa untuk diproses di unit pengolahan dan dikirimkan keluar negeri. Biaya logistik cold chain antar-pulaunya menggerus efisiensi industri tuna nasional secara keseluruhan.

Tantangan Hilirisasi: Tiga Kerikil Tajam di Pasar Global

Mengapa upaya menggeser porsi ekspor dari bahan mentah beku menjadi produk olahan bernilai tinggi begitu menantang? Ada tiga hambatan utama yang menjadi kerikil tajam bagi industri hilirisasi tuna nasional:

Pertama, Hambatan Tarif Bea Masuk (Tariff Barriers) di Pasar Utama. Salah satu alasan utama mengapa pengalengan tuna Indonesia sulit bersaing langsung dengan Thailand dan Filipina di pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah perbedaan perlakuan tarif impor. Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) serta beberapa negara tetangga mendapatkan fasilitas tarif nol persen (zero tariff) melalui perjanjian kerja sama perdagangan bebas (FTA) dengan Uni Eropa.

Sementara itu, produk olahan dan kaleng tuna asal Indonesia masih dikenakan tarif impor yang cukup tinggi di Uni Eropa (berkisar antara 12 hingga 24 persen). Tingginya beban tarif ini membuat harga jual tuna kaleng Indonesia di rak supermarket Eropa menjadi jauh lebih mahal ketimbang produk pesaing, sehingga industri pengolahan domestik terpaksa menjual bahan baku setengah jadi (loin) yang tarifnya lebih rendah.

Kedua, Isu Sertifikasi Keberlanjutan dan Keterlacakan (Traceability). Pasar premium di Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa semakin menuntut jaminan bahwa tuna yang dikonsumsi ditangkap tanpa merusak ekosistem dan terbebas dari praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Sertifikasi keberlanjutan internasional seperti Marine Stewardship Council (MSC) kini menjadi syarat mutlak untuk menembus saluran ritel modern global.

Sebagian besar armada tangkap tuna di Indonesia—khususnya nelayan skala kecil dan menengah yang menggunakan alat tangkap ulur (handline) dan pancing tonda—masih menghadapi kendala biaya dan kepatuhan administrasi untuk mendapatkan sertifikasi MSC terpadu. Tanpa sertifikasi keberlanjutan, produk tuna olahan Indonesia sulit merebut porsi pasar premium yang menawarkan margin keuntungan lebih tinggi.

Ketiga, Tingginya Biaya Logistik Rantai Dingin (Cold Chain) dan Kelangkaan Es. Tuna adalah produk perikanan yang memerlukan penanganan suhu sangat rendah (hingga -60°C untuk kualitas sashimi dan -20°C untuk kualitas olahan). Di banyak pelabuhan pendaratan ikan di Indonesia Timur, ketersediaan fasilitas pabrik es, air bersih, dan pasokan listrik yang stabil masih terbatas. Efisiensi sistem rantai dingin yang lemah menyebabkan penurunan mutu teknis ikan (histamine content) sebelum sampai di unit pengolahan. Penurunan mutu ini mereduksi potensi nilai jual ikan yang seharusnya bisa diolah menjadi grade sashimi atau steak berkualitas tinggi menjadi sekadar bahan pengalengan murah.

Strategi Mendorong Hilirisasi Tuna Nasional

Untuk mengubah konstelasi ini dan merebut nilai tambah pasar global secara optimal, Indonesia membutuhkan ekosistem kebijakan hilirisasi yang komprehensif dan responsif:

Pertama, Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) secara Agresif. Pemerintah harus memprioritaskan penuntasan perundingan kerja sama ekonomi komprehensif, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Penurunan atau penghapusan tarif bea masuk impor olahan tuna di pasar Uni Eropa akan serta-merta membuka keran ekspor produk kaleng dan loin bernilai tambah tinggi dari industri dalam negeri.

Kedua, Penguatan Klaster Industri Hilir di Indonesia Timur. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendukung di hub perikanan Indonesia Timur—seperti Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan Biak (Papua). Pembangunan fasilitas ultra-low temperature cold storage, kepastian pasokan energi, dan kemudahan regulasi pelabuhan akan menarik investasi UPI untuk beroperasi langsung di dekat kawasan penangkapan ikan.

Ketiga, Pendampingan Sertifikasi MSC Kolektif untuk Nelayan Kecil. Pemerintah bersama asosiasi industri perikanan perlu memperluas program Fishery Improvement Project (FIP) dan memfasilitasi pendataan sertifikasi MSC secara kolektif bagi armada nelayan handline tradisional. Langkah ini tidak hanya menjamin kelestarian stok tuna di perairan nusantara, tetapi juga memberikan jaminan ketersediaan produk bersertifikat bagi industri olahan ekspor.

Keempat, Inovasi Produk dan Pemanfaatan Hasil Sampingan (By-Product). Hilirisasi tuna tidak boleh berhenti pada produk daging utama (loin atau kaleng). Industri dalam negeri harus didorong untuk mengolah hasil sampingan industri tuna—seperti kepala, tulang, dan jeroan—menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak ikan kaya Omega-3, kolagen untuk industri kosmetik, serta tepung ikan berkualitas tinggi untuk pakan budidaya.

Dus, pencapaian ekspor tuna-tongkol-cakalang Indonesia yang menembus USD 1,036 Miliar pada tahun 2025 adalah bukti nyata potensi besar ekonomi maritim nasional. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya diimbangi oleh penguasaan rantai nilai olahan di panggung internasional. Fakta bahwa sepertiga dari ekspor tuna masih dikirim dalam bentuk ikan utuh beku ke negara-negara pengolah seperti Thailand dan Vietnam adalah sinyal bahwa hilirisasi perikanan nasional belum berjalan optimal.

Menjadikan Indonesia sebagai pemain utama industri tuna dunia tidak bisa diraih sekadar dengan menambah armada tangkap atau mengandalkan kelimpahan sumber daya alam. Indonesia harus berani melakukan transformasi menuju efisiensi rantai dingin, pemenuhan standar keberlanjutan global, diplomasi penurunan tarif impor, serta pemerataan industri pengolahan di kawasan timur nusantara. Hanya dengan cara itulah kekayaan laut Indonesia dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat pesisir dan kemajuan ekonomi nasional.