Data, Gagasan dan Referensi
SUHANA Kompas.com – 27/11/2017, 07:16 WIB Nelayan merapikan ikan tuna sirip kuning dari kapal ke mobil di Pelabuhan Nelayan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Kamis (8/1/2015), sebelum dikirim ke pabrik pengolahan di Medan. Dari Medan, hasil laut Aceh dijual ke luar negeri, antara lain ke Thailand, Korea Selatan, dan Jepang.(KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH) JANUARI 2016 …
Beberapa waktu yang lalu (14/11/2017), penulis berkesempatan menjadi salah satu narasumber FGD Penguatan Kerjasama Kelautan dan Perikanan di Wilayah Afrika dan Timur Tengah. FGD tersebut diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam tulisan singkat ini penulis akan mengulas terkait peluang pengembangan pasar komoditas ikan di wilayah Timur Tengah, …
Dalam beberapa hari ini media online dan cetak nasional banyak membahas data yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) dalam salah satu forum diskusi terkait Papua New Guinea (PNG) yang saat ini menjadi eksportir terbesar komoditas Cakalang atau Skipjack Tuna dunia. Dalam forum diskusi tersebut disampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ekspor tuna …
Komisi Eropa kembali memberikan “Kartu Kuning” bagi negara-negara yang tidak berbuat banyak dalam melawan kejahatan perikanan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Pada tanggal 23 Oktober 2017 Komisi Eropa memberikan “kartu kuning” kepada Viet Nam yang dianggap tidak banyak melakukan upaya dalam melawan kejahatan perikanan IUUF. Dalam laman resminya (Silahkan lihat di : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4064_en.htm) menyebutkan bahwa …
Tuna merupakan salah satu komoditas utama perdagangan ikan Indonesia, khususnya untuk pasar ekspor. Pemetaan wilayah distribusi ikan tuna sangat penting guna melihat struktur geografis dalam pemasaran ikan tuna. Selain itu juga pemetaan wilayah distribusi ikan tuna juga penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi pemasaran komoditas ikan tuna kedepan. Oleh sebab itu penelitian …
Jakarta (09/10/2017). Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dan BARESKRIM Polri merelease terkait peredaran ikan Dori (ikan Patin) illegal yang beredar di pasar dalam negeri. Penindakan peredasarn ikan Dori illegal tersebut merupakan hasil pengembangan dari informasi masyarakat dan operasi bersama yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) …
Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) dan Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) bulan September 2017 mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan nilai tukar sektor perikanan lainnya. Data BPS (2017) menunjukkan bahwa NTUN dan NTUP Meningkat 3,43 % dan 2,42 % dibandingkan bulan yang sama tahun 2016. Hal ini menunjukkan kian membaiknya usaha perikanan masyarakat perikanan Indonesia. *** Nilai …
Kondisi ekonomi perikanan di 34 provinsi yang ada di Indonesia tahun 2016 terlihat cukup beragam. Hal ini terlihat dari nilai PDRB sektor perikanan yang ada di masing-masing provinsi. Berdasarkan data BPS (2017) tercatat bahwa rata-rata nilai PDRB Perikanan Harga Konstan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016 mencapai Rp. 5.996 Milyar. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa …
Hampir genap 3 tahun pembangunan kelautan dan perikanan di bahwa kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Berbagai kebijakan dengan berbagai dinamika nya telah dilakukan guna terus mengoptimalkan pembangunan ekonomi perikanan. Dalam beberapa ulasan kedepan saya akan mencoba membahas capai-capai pembangunan kelautan dan perikanan dengan dinamikanya dalam tiga tahun terakhir. Mudah-mudahan ulasan ini dapat memberikan masukan untuk lebih mengoptimalkan …
Hampir genap tiga tahun pemerintah Indonesia memerangi kejahatan perikanan (IUUF) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Perang terhadap kejahatan perikanan tersebut diikuti dengan komitmen pemerintah untuk mendorong kapal-kapal ikan nasional agar mampu menguasai seluruh WPPNRI. Komitmen pemerintah tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi secara …