Peta Wilayah Distribusi Pasar Tuna dari Aceh

Tuna merupakan salah satu komoditas utama perdagangan ikan Indonesia, khususnya untuk pasar ekspor. Pemetaan wilayah distribusi ikan tuna sangat penting guna melihat struktur geografis dalam pemasaran ikan tuna. Selain itu juga pemetaan wilayah distribusi ikan tuna juga penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi pemasaran komoditas ikan tuna kedepan.

Oleh sebab itu penelitian mandiri ini dimaksudkan untuk memetakan wilayah distribusi ikan tuna di Indonesia menurut provinsi, baik untuk ekspor maupun antar wilayah di Indonesia. Penelitian mandiri ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan perdagangan ikan tuna kedepan.

Data yang digunakan dalam penelitian mandiri ini adalah data lalulintas ikan yang tercatat di setiap satker di bawah Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data yang dipakai adalah data Domestik Keluar, Ekspor dan Impor tahun 2016. Data tersebut diperoleh melalui website BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif.

Hasil analisis analisis ini akan penulis bahas dalam beberapa pembahasan berdasarkan provinsi. Tahap pertama akan penulis bahas dari Provinsi NAD.Provinsi Nanggroe Aceh Dasrussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melakukan ekspor dan perdagangan domestik ikan tuna. Berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap 2015 tercatat produksi ikan tuna di provinsi NAD mencapai sekitar 15,46 ribu ton, yang terdiri dari Tuna Mata Besar (1,55 ribu ton), Madidihang (5,86 ribu ton) dan Cakalang (8,04 ribu ton). Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian mandiri ini akan dibahas wilayah mana saja yang menjadi tujuan pasar (distribusi) ikan tuna dari wilayah Aceh. 

Data yang dipakai dalam memetakan wilayah pasar ikan tuna dari Provinsi NAD penulis menggunakan data yang tercatat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Banda Aceh. Artinya distribusi ikan tuna yang tidak tercatat di Stasiun Karantina Aceh belum dimasukan dalam penelitian mandiri ini. Ikan tuna dari Provinsi NAD bisa saja dilalulintaskan ke wilayah lain akan tetapi tidak melalui Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Banda Aceh. Namun demikian penulis kesulitan untuk mendapatkan data yang tidak tercatat di Stasiun Karantina Aceh, sehingga dalam penelitian mandiri ini hanya menggunakan data yang tercatat di stasiun tersebut.

 

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa total ikan tuna yang keluar dari provinsi Aceh ke wilayah provinsi lainnya di dalam negeri tahun 2016 mencapai 10,39 Ton, dimana 98,89 % dikirim ke Provinsi DKI Jakarta. Wilayah lainnya yang menjadi tujuan distribusi ikan tuna dari Provinsi NAD adalah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Kota Denpasar Provinsi BAli dan Provinsi Jawa Barat. Secara grafis peta distribusi ikan tuna dari Provinsi NAD tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.

 

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa total volume ekspor ikan tuna dari Provinsi NAD tahun 2016 mencapai 74,64 ribu ton. Tiga negara utama yang menjadi tujuan ekspor ikan tuna Provinsi NAD adalah Thailand (33,50 %), Viet NAm (27,73 %) dan Singapore (26,43 %). Sementara tiga negara lainnya adalah Malaysia, Korea dan Japan. Secara grafis peta ekspor ikan tuna dari Provinsi NAD dapat dilihat pada Gambar 2.

 

Wilayah didalam negeri yang menjadi tujuan pasar ikan tuna Provinsi Aceh adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Kota Denpasar Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu negara tujuan ekspor ikan tuna Provinsi NAD adalah Thailand, Viet Nam, Singapore, Malaysia, Korea dan Japan. 

Perlu penelitian lebih lanjut terkait biaya distribusi ikan tuna ke masing-masing tujuan, baik didalam negeri maupun ekspor. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian terkait hambatan-hambatan dari setiap wilayah disribusi ikan tuna tersebut. 

 

 

Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan

www.bkipm.kkp.go.id