Menuju Ekonomi Biru Sirkular: Pelajaran Bagi Indonesia

Sinopsis

Informasi Artikel Asli

Judul Asli: Building a sustainable and higher-value seafood sector: Insights from a stakeholder dialogue in the Scottish value chain
Jurnal: Marine Policy 194 (2026) 107240
Penulis: Nazli Koseoglu, Phoebe Somervail, Tareq Mzek, dan Simone Piras (The James Hutton Institute, Skotlandia)

Limbah dan hilangnya hasil pangan (food loss and waste) merupakan tantangan global yang berdampak serius terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kelestarian ekosistem. Dalam sektor hasil laut (seafood), sifat produk yang sangat mudah rusak, dinamika rantai pasok yang kompleks, serta ketidakpastian hasil tangkapan di laut menjadikan pengelolaan biomaterial sebagai isu yang sangat krusial. Studi oleh Nazli Koseoglu, Phoebe Somervail, Tareq Mzek, dan Simone Piras (2026) yang diterbitkan dalam jurnal Marine Policy mengevaluasi secara mendalam bagaimana dialog multi-pihak (stakeholder dialogue) dapat digerakkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil laut secara penuh (100% catch-to-utilisation ratio) di Skotlandia, Britania Raya. Skotlandia dipilih sebagai objek studi kasus karena perannya yang sangat dominan dalam industri perikanan Britania Raya, di mana wilayah ini menyumbang lebih dari 70% total produksi perikanan tangkap dan akuakulturnya, serta mengoperasikan pelabuhan pendaratan ikan putih dan pelagis terbesar di Eropa, yaitu Peterhead. Meskipun potensi ekonominya sangat besar, diperkirakan terdapat sekitar 136.000 ton produk sampingan pemrosesan (processing byproducts) setiap tahunnya di Skotlandia. Sebagian besar dari jumlah tersebut—lebih dari 92%—masih dialokasikan untuk penggunaan bernilai rendah seperti tepung ikan (fishmeal) dan minyak ikan mentah, atau bahkan terbuang. Artikel ini bertujuan memetakan titik krusial (hotspots) limbah, menganalisis definisi dan persepsi tanggung jawab antar-aktor rantai nilai, serta merumuskan strategi transisi menuju ekonomi biru yang sirkular.

Gbr. 1. Struktur sederhana rantai nilai makanan laut di Skotlandia (Sumber: Koseoglu et al., 2026)

Dari analisis substantif temuan utama studi, kontribusi konseptual terpenting yang dihadirkan adalah pemisahan istilah “limbah” yang selama ini digunakan secara rancu oleh para pelaku industri. Penulis membagi aliran material yang tidak terserap secara optimal menjadi dua kategori utama, yaitu surplus pangan dan produk sampingan pemrosesan. Surplus pangan (avoidable food waste) didefinisikan sebagai bahan pangan konsumsi berkualitas tinggi—seperti ikan segar atau fillet—yang gagal dijual atau didistribusikan akibat pembatalan kontrak, kesalahan spesifikasi oleh pembeli atau ritel, ketiadaan kuota tangkapan (out-of-quota catch), maupun gangguan rantai dingin (cold chain break). Limbah jenis ini mewakili kerugian ekonomi langsung dari produk premium. Sementara itu, produk sampingan pemrosesan (unavoidable side-streams) meliputi bagian organ tubuh ikan yang dilepas selama proses pemrosesan primer maupun sekunder, seperti kepala, tulang, kulit, jeroan, dan cangkang krustasea. Bagian-bagian ini dianggap sebagai konsekuensi mekanis yang tidak terhindarkan dari penyiapan produk untuk konsumsi manusia.

Studi ini mengungkapkan bahwa persepsi tanggung jawab atas limbah terfragmentasi secara ketat berdasarkan batasan operasional dan kontraktual masing-masing pihak. Pihak ritel menganggap tanggung jawab mereka baru dimulai saat barang diterima di gudang distribusi, sedangkan nelayan merasa telah bertindak efisien di laut karena membuang jeroan dianggap sebagai tindakan alami untuk menjaga kualitas dan kesegaran daging ikan. Ketidakmampuan industri dalam mengalihkan produk sampingan ke rute valorisasi bernilai tinggi—seperti industri kolagen, kosmetik, nutraseutikal, dan farmasi—disebabkan oleh beberapa hambatan sistemis. Usaha kecil atau pelabuhan terpencil tidak memiliki volume biomaterial yang cukup (critical mass) untuk memjustifikasi investasi fasilitas pemrosesan bernilai tinggi. Biaya transportasi berpendingin dari lokasi terpencil sering kali melampaui nilai ekonomis limbah yang diangkut. Selain itu, selama kurun waktu 2020–2024, energi industri perikanan Skotlandia terkuras untuk merespons krisis eksternal seperti dampak pasca-Brexit yang memicu kekurangan tenaga kerja, gangguan pandemi COVID-19, serta inflasi dan kenaikan suku bunga yang melumpuhkan investasi modal. Di sisi lain, masuk ke pasar farmasi atau kosmetik menuntut pemilahan limbah berdasarkan spesies dan organ sejak di atas kapal atau garis pemrosesan awal, yang memerlukan biaya operasional serta ruang penyimpanan ekstra. Untuk mengatasi fragmentasi ini, studi menekankan pentingnya mereplikasi keberhasilan Icelandic Ocean Cluster (IOC), sebuah jaringan swasta di Islandia yang berhasil meningkatkan pemanfaatan ikan kod dari 50% menjadi lebih dari 80% melalui fasilitasi independen yang menjembatani nelayan, pemroses, peneliti akademis, dan pengusaha start-up. Pada akhir tahun 2025, rencana pembentukan Scottish Ocean Cluster resmi diwujudkan berkat masukan dari dialog ini.

Meskipun menyajikan wawasan empiris yang kaya, tinjauan kritis atas artikel ini mencatat beberapa keterbatasan metodologis dan cakupan analisis. Pendekatan kualitatif longitudinal (2022–2024) yang melibatkan 24 wawancara mendalam dari 23 organisasi berhasil menangkap persepsi lintas rantai nilai secara kuat, terutama pada sektor perikanan tangkap dan ritel besar. Namun, penelitian ini tidak menyajikan data kuantitatif eksak mengenai estimasi volume spesifik limbah per spesies dan lebih bergantung pada data perseptual retrospektif. Kelemahan paling mencolok adalah absennya pemodelan kuantitatif atas aliran biomaterial (Material Flow Analysis) serta tidak terwakilinya responden langsung dari sektor akuakultur—seperti pembudidaya salmon—dan perusahaan pengolahan limbah Anaerobic Digestion. Meskipun riset kualitatif mengenai persepsi pemangku kepentingan sangat krusial untuk memahami dinamika sosial dan hukum, kebijakan investasi industri yang konkret tetap memerlukan kepastian kuantitas, kontinuitas pasokan, serta spesifikasi kimiawi dari limbah yang dihasilkan.

Pelajaran Bagi Indonesia

Temuan dari Skotlandia memberikan pelajaran strategis yang sangat penting bagi pengembangan sektor perikanan tangkap di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan produksi perikanan yang masif, Indonesia menghadapi tantangan hilangnya nilai ekonomis biomaterial yang jauh lebih kompleks. Praktik pembuangan jeroan di laut, pencucian ikan segar yang kurang higienis, serta minimnya fasilitas rantai dingin di berbagai pelabuhan perikanan menyebabkan angka food loss di Indonesia diperkirakan mencapai 20–35% dari total tangkapan. Pelajaran utama dari kasus Skotlandia dan Islandia adalah bahwa pelaku perikanan skala kecil dan menengah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dalam mengolah limbahnya. Indonesia perlu menginisiasi model Indonesian Marine / Ocean Clusters berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) atau Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) utama, seperti PPS Nizam Zachman Jakarta, PPS Cilacap, atau PPS Bitung. Kluster ini berfungsi menggabungkan limbah pemrosesan dari puluhan UMKM pengolahan ikan guna mencapai critical mass yang layak diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti hidrolisat protein ikan (HPI), tepung tulang ikan kaya kalsium, atau isolat kolagen.

Selain pembentukan kluster, perbaikan manajemen tangkapan sampingan (bycatch) dan praktik pembuangan ikan di laut (discard at sea) harus segera dibenahi. Penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota di Indonesia harus didukung oleh penggunaan alat penangkap ikan selektif serta penyediaan insentif bagi kapal yang membawa darat hasil tangkapan non-target untuk diolah oleh jaringan kluster pelabuhan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga perlu merekonstruksi regulasi agar lebih ramah sirkularitas, antara lain dengan mempermudah izin higienis dan keamanan pangan bagi produk turunan limbah (seperti minyak ikan omega-3 dan kitosan dari cangkang udang). Pengintegrasian prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) bagi rantai ritel modern dan eksportir perikanan juga penting untuk menekan pembuangan produk perikanan. Kemitraan strategis antara konsorsium riset perguruan tinggi dengan pelaku usaha harus terus didorong untuk mentransfer teknologi valorisasi biomaterial.

Dus, studi Koseoglu et al. (2026) secara jernih membuktikan bahwa transisi menuju perikanan berkelanjutan tidak sekadar berfokus pada pembatasan jumlah tangkapan di laut, melainkan pada pemaksimalan nilai dari setiap kilogram biomaterial yang berhasil ditangkap. Mengadopsi dialog pemangku kepentingan dan model Kluster Samudra merupakan langkah transformatif bagi Indonesia untuk menghentikan pemborosan sumber daya laut, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memosisikan sektor perikanan nasional sebagai pilar utama ekonomi biru sirkular di tingkat global.