Merdeka di Laut, Merdeka dalam Kesejahteraan

Editorial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81

Tujuh puluh satu tahun setelah Konferensi Asia Afrika dan delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia masih memikul sebuah pekerjaan rumah yang belum selesai: mewujudkan kemerdekaan ekonomi bagi rakyat yang hidup dari laut. Setiap peringatan 17 Agustus, bangsa ini mengibarkan bendera, mengenang perjuangan para pendiri bangsa, dan mengulang janji bahwa kemerdekaan adalah jembatan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, di balik gegap gempita upacara dan pesta rakyat, masih tersimpan ironi besar. Negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer, dan kekayaan laut yang termasuk terbesar di dunia justru belum mampu menjadikan sektor kelautan sebagai fondasi utama kesejahteraan nasional.

Selama beberapa bulan terakhir, berbagai tulisan di suhana.web.id menghadirkan potret yang konsisten mengenai kondisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Tema yang muncul berulang kali bukanlah tentang kekurangan sumber daya, melainkan kegagalan mengubah potensi menjadi kemakmuran. Di sinilah makna kemerdekaan layak dipertanyakan kembali. Apakah bangsa ini benar-benar telah merdeka jika nelayan kecil masih bergantung pada tengkulak, jika hasil laut lebih banyak diekspor sebagai bahan mentah, dan jika nilai tambah justru dinikmati negara lain?

Paradoks pertama yang paling nyata adalah paradoks produksi. Selama hampir dua dekade terakhir, produksi perikanan Indonesia meningkat sangat signifikan. Ekspor juga bertahan sebagai salah satu penyumbang devisa yang relatif stabil. Pemerintah berkali-kali menyampaikan keberhasilan melalui angka produksi, luas kawasan konservasi, maupun pertumbuhan budidaya. Akan tetapi, di tingkat rumah tangga nelayan, realitasnya tidak selalu bergerak ke arah yang sama. Pendapatan masih berfluktuasi, biaya operasional terus meningkat, akses pembiayaan terbatas, dan posisi tawar terhadap pasar tetap lemah. Artinya, kenaikan produksi belum otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Kemerdekaan yang hanya diukur dari besarnya produksi sesungguhnya masih merupakan kemerdekaan statistik, belum menjadi kemerdekaan sosial-ekonomi.

Paradoks kedua adalah struktur ekonomi kelautan yang belum berubah secara mendasar. Indonesia masih mengekspor terlalu banyak komoditas primer. Udang, tuna, rumput laut, dan berbagai hasil laut lainnya sebagian besar masih meninggalkan pelabuhan dalam bentuk bahan baku. Negara lain mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi, memperoleh keuntungan lebih besar, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menguasai pasar global. Indonesia yang memiliki sumber daya justru memperoleh bagian nilai tambah yang jauh lebih kecil. Ini bukan sekadar persoalan perdagangan internasional, melainkan persoalan strategi pembangunan. Selama hilirisasi hanya menjadi slogan, maka kemerdekaan ekonomi akan selalu berada di tangan negara lain.

Paradoks berikutnya terlihat pada pembangunan wilayah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan menunjukkan bahwa kawasan timur Indonesia mulai tumbuh cepat dan menjadi pusat baru ekonomi kelautan. Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki peran perikanan yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah barat. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembangunan industri pengolahan, logistik dingin, pelabuhan modern, maupun akses pasar yang memadai. Akibatnya, daerah penghasil ikan tetap berada pada posisi yang lemah dalam rantai nilai. Ikan bergerak keluar daerah, tetapi kesejahteraan tidak selalu ikut tinggal di sana. Pembangunan yang demikian hanya memindahkan komoditas, bukan memindahkan kemakmuran.

Hari Kemerdekaan juga menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi arah kebijakan publik. Dua puluh tahun perjalanan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan adanya perubahan paradigma: dari peningkatan produksi menuju ekonomi biru dan keberlanjutan. Pergeseran konsep tersebut patut diapresiasi. Namun, perubahan istilah belum tentu menghasilkan perubahan struktur. Selama indikator keberhasilan masih didominasi oleh volume produksi, luas kawasan, atau nilai investasi, maka perhatian terhadap kesejahteraan pelaku utama akan terus menjadi nomor dua. Kebijakan yang baik seharusnya tidak berhenti pada target administratif, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan masyarakat pesisir.

Kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai keberanian melakukan koreksi terhadap cara berpikir pembangunan. Selama ini, laut sering diperlakukan sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi sebanyak mungkin. Padahal, negara-negara maritim yang berhasil justru membangun kekuatan melalui inovasi, teknologi, riset, jasa maritim, logistik, industri pengolahan, dan penguasaan rantai pasok global. Indonesia masih terlalu sering berbangga karena memiliki laut yang luas, bukan karena mampu mengelola laut secara produktif dan berkeadilan. Kebanggaan geografis tidak akan pernah cukup tanpa transformasi ekonomi yang nyata.

Dalam konteks global, tantangan Indonesia juga semakin kompleks. Perubahan iklim, ketidakpastian perdagangan internasional, kenaikan biaya logistik, hingga berbagai hambatan non-tarif menuntut sektor perikanan menjadi lebih adaptif. Ketergantungan pada sedikit pasar ekspor dan beberapa komoditas utama membuat daya tahan industri nasional masih rentan. Karena itu, strategi pembangunan tidak cukup hanya meningkatkan produksi. Diversifikasi produk, penguatan industri berbasis inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi harus menjadi prioritas nasional. Kemerdekaan ekonomi pada abad ke-21 bukan lagi ditentukan oleh luas wilayah, melainkan oleh kemampuan menciptakan nilai tambah dan menguasai pengetahuan.

Pada akhirnya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 seharusnya tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah, tetapi juga keberanian membaca masa depan secara jujur. Bangsa ini tidak kekurangan potensi. Yang masih kurang adalah keberanian melakukan transformasi yang konsisten. Selama nelayan kecil masih menjadi kelompok paling rentan, selama hasil laut lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah, selama indikator keberhasilan lebih sibuk menghitung tonase daripada kesejahteraan, maka kemerdekaan ekonomi belum benar-benar hadir di pesisir Indonesia.

Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan politik. Merdeka berarti rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk hidup lebih sejahtera dari hasil kerja mereka sendiri. Merdeka berarti laut menjadi sumber kemakmuran bersama, bukan hanya sumber angka dalam laporan statistik. Merdeka berarti negara hadir membangun industri yang kuat, memperkuat daya saing, melindungi nelayan kecil, serta memastikan bahwa setiap kilogram ikan yang dihasilkan juga menghadirkan nilai tambah bagi bangsa.

Dus, delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, tantangan Indonesia bukan lagi mempertahankan wilayah, melainkan memenangkan masa depan. Laut Indonesia telah lama memberi kehidupan. Kini saatnya negara memastikan bahwa kehidupan yang diberikan laut benar-benar menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya—kemerdekaan yang tidak hanya berkibar di tiang bendera setiap 17 Agustus, tetapi juga hadir di setiap pelabuhan, desa pesisir, dan rumah nelayan di seluruh Nusantara.

   Send article as PDF