Perikanan Tumbuh, Kontribusinya terhadap PDB Masih Terbatas

Momentum Pertumbuhan Belum Berbanding Lurus dengan Peran Ekonomi

Oleh: Suhana

Perekonomian Indonesia pada Semester I 2026 kembali menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen dibandingkan Semester I 2025 (cumulative to cumulative), sedangkan pada Triwulan II 2026 pertumbuhan mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) dan 3,73 persen dibandingkan Triwulan I 2026 (quarter-to-quarter). Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu menopang pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta tekanan terhadap perdagangan internasional.

Di balik kinerja makro tersebut, sektor perikanan kembali mencatat pertumbuhan positif. Namun, pertumbuhan tersebut belum mampu mengubah posisi sektor perikanan dalam struktur ekonomi nasional. Inilah paradoks pembangunan perikanan Indonesia. Produksi meningkat, nilai tambah bertambah, tetapi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih bertahan pada kisaran dua persen.

Paradoks ini penting untuk dicermati karena selama dua dekade terakhir sektor perikanan selalu ditempatkan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Berbagai agenda pembangunan, mulai dari konsep poros maritim dunia, ekonomi biru (blue economy), hilirisasi perikanan, hingga industrialisasi kelautan, menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar transformasi ekonomi. Namun, apabila ukuran keberhasilan dilihat dari kontribusi terhadap PDB nasional, hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan narasi besar tersebut.

Berdasarkan data PDB atas dasar harga konstan, nilai tambah sektor perikanan pada Semester I 2026 mencapai sekitar Rp149,92 triliun, sedangkan PDB nasional mencapai Rp7.023,88 triliun. Dengan demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional hanya sekitar 2,13 persen. Pada Triwulan II 2026 kontribusinya sedikit meningkat menjadi 2,27 persen, dibandingkan sekitar 2,23 persen pada Triwulan II 2025.

Secara matematis, angka tersebut berarti bahwa dari setiap Rp100 nilai tambah yang dihasilkan perekonomian Indonesia, hanya sekitar Rp2 berasal dari subsektor perikanan.

Pertanyaannya kemudian, apakah kontribusi sebesar itu sebanding dengan besarnya perhatian kebijakan yang selama ini diberikan kepada sektor perikanan?

Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.

Di satu sisi, kontribusi sekitar dua persen memang terlihat kecil apabila dibandingkan dengan industri pengolahan, perdagangan, ataupun konstruksi. Namun, di sisi lain, sektor perikanan memiliki fungsi strategis yang jauh melampaui besaran PDB. Perikanan menyediakan sumber protein utama masyarakat, menyerap jutaan tenaga kerja di wilayah pesisir, menjadi penggerak ekonomi lokal, serta menghasilkan devisa melalui ekspor. Nilai-nilai tersebut sebagian besar tidak tercermin secara utuh dalam indikator PDB.

Akan tetapi, fakta bahwa sektor ini memiliki fungsi sosial yang besar tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan rendahnya kontribusi ekonomi yang dihasilkannya. Justru kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pembangunan perikanan selama ini.

Data Semester I 2026 menunjukkan bahwa nilai tambah sektor perikanan meningkat dari sekitar Rp142,85 triliun pada Semester I 2025 menjadi Rp149,92 triliun atau tumbuh sekitar 4,95 persen. Pada saat yang sama, ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen. Akibatnya, pangsa sektor perikanan terhadap PDB nasional justru sedikit menurun, dari sekitar 2,14 persen menjadi 2,13 persen.

Penurunan tersebut memang sangat kecil, tetapi secara ekonomi mengandung pesan yang penting. Perikanan masih bertumbuh, namun pertumbuhannya belum mampu mengimbangi percepatan sektor-sektor lain dalam perekonomian nasional. Artinya, secara relatif posisi sektor perikanan dalam struktur ekonomi Indonesia belum mengalami penguatan.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi Indonesia berlangsung lebih cepat dibandingkan transformasi sektor perikanan. Industri pengolahan, perdagangan modern, jasa digital, transportasi, serta komunikasi berkembang dengan produktivitas yang lebih tinggi sehingga pangsa mereka terhadap PDB terus meningkat. Sebaliknya, sektor perikanan masih sangat bergantung pada peningkatan volume produksi primer dengan nilai tambah yang relatif terbatas.

Analisis menjadi semakin menarik ketika melihat struktur PDB menurut lapangan usaha. Data BPS menunjukkan bahwa kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha terbesar kedua di Indonesia setelah Industri Pengolahan dengan kontribusi 13,57 persen terhadap PDB nasional. Bahkan kontribusinya masih lebih tinggi dibandingkan sektor perdagangan, konstruksi, maupun pertambangan.

Sayangnya, angka tersebut sering menimbulkan persepsi yang keliru.

Dalam berbagai diskusi publik, keberhasilan kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kerap dianggap identik dengan keberhasilan subsektor perikanan. Padahal, kontribusi 13,57 persen tersebut merupakan gabungan dari pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi subsektor perikanan yang hanya sekitar dua persen terhadap PDB nasional, dapat dikatakan bahwa sebagian besar nilai tambah kelompok tersebut masih berasal dari subsektor lain.

Artinya, narasi bahwa perikanan merupakan tulang punggung ekonomi nasional belum sepenuhnya didukung oleh struktur data PDB.

BPS juga mencatat bahwa pada Triwulan II 2026 kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan 12,26 persen dibandingkan Triwulan I 2026, tertinggi di antara seluruh lapangan usaha.

Sekilas angka tersebut tampak sangat menggembirakan. Namun, pembacaan yang lebih kritis menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor musiman (seasonality) daripada peningkatan produktivitas jangka panjang. Produksi perikanan, terutama perikanan tangkap, masih sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan, kondisi oseanografi, cuaca, serta siklus biologis sumber daya ikan.

Hal tersebut terlihat ketika menggunakan indikator pertumbuhan tahunan. Secara year-on-year, kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya tumbuh 3,80 persen pada Triwulan II 2026, sedangkan secara Semester I pertumbuhannya sebesar 4,35 persen, masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.

Dengan demikian, lonjakan pertumbuhan pada Triwulan II belum dapat dijadikan bukti bahwa sektor perikanan telah mengalami transformasi struktural. Sebaliknya, data tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor ini masih sangat dipengaruhi oleh siklus produksi tahunan.

Perspektif yang lebih penting lagi adalah melihat sumber pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis ekonomi makro, pertanyaan yang lebih relevan bukan sekadar “berapa persen sektor ini tumbuh?”, melainkan “seberapa besar sektor ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional?”

Data BPS menunjukkan bahwa kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya menyumbang sekitar 0,46 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Semester I 2026. Sebagai pembanding, Industri Pengolahan memberikan kontribusi 0,90 poin, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran menyumbang 0,83 poin.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor perikanan belum cukup besar untuk menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perikanan masih berperan sebagai sektor pendukung, bukan sebagai growth engine.

Koreksi Paradigma

Kondisi ini seharusnya menjadi refleksi terhadap arah pembangunan perikanan selama ini. Selama bertahun-tahun indikator keberhasilan lebih banyak diukur melalui volume produksi, jumlah bantuan alat tangkap, pembangunan pelabuhan, maupun peningkatan ekspor. Padahal, indikator-indikator tersebut belum tentu menghasilkan peningkatan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Paradigma pembangunan seperti itu perlu dikoreksi. Tantangan sektor perikanan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar menghasilkan ikan lebih banyak, melainkan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dari setiap kilogram ikan yang diproduksi.

Karena itu, agenda pembangunan perlu bergeser dari production-oriented fisheries menuju value-added fisheries. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan unit pengolahan, tetapi harus mencakup transformasi menyeluruh rantai nilai perikanan melalui penguatan industri pengolahan, inovasi produk, digitalisasi pemasaran, pengembangan rantai dingin (cold chain), sertifikasi keberlanjutan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan perikanan juga perlu diperluas. Selain target produksi, pemerintah perlu menetapkan indikator peningkatan nilai tambah, produktivitas, kontribusi terhadap PDB nasional, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan daya saing produk olahan. Tanpa perubahan indikator tersebut, pembangunan perikanan akan terus dinilai berhasil dari sisi produksi, tetapi belum tentu berhasil meningkatkan posisi ekonomi sektor ini dalam struktur nasional.

Dus, data Semester I 2026 menyampaikan pesan yang cukup tegas. Perikanan Indonesia memang terus tumbuh, tetapi kontribusinya terhadap PDB nasional masih terbatas. Selama pertumbuhan sektor ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, pangsa perikanan dalam struktur ekonomi akan cenderung stagnan. Oleh karena itu, agenda pembangunan perikanan pada dekade mendatang tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Yang jauh lebih penting adalah mempercepat transformasi menuju sektor yang lebih produktif, lebih inovatif, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Hanya dengan cara itulah sektor perikanan dapat berkembang dari sekadar sektor strategis secara politis menjadi sektor strategis secara ekonomi yang benar-benar mampu menggerakkan pertumbuhan Indonesia.