suhana
Paradoks Besar Perikanan Indonesia
Oleh: Suhana
Selama dua dekade terakhir, sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencatat kemajuan yang mengesankan. Produksi perikanan nasional meningkat hampir empat kali lipat, ekspor terus bertumbuh, kawasan konservasi laut semakin luas, dan berbagai kebijakan strategis seperti pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), ekonomi biru, hingga hilirisasi terus diperkenalkan. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), peningkatan produksi hampir selalu menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.
Namun di balik capaian tersebut muncul sebuah paradoks yang sulit diabaikan. Mengapa ketika produksi terus meningkat, sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan kecil masih menghadapi kemiskinan, pendapatan yang tidak stabil, dan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah?
Pertanyaan ini penting karena tujuan utama pembangunan perikanan bukan hanya menghasilkan lebih banyak ikan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Produksi Perikanan Meningkat Sangat Cepat
Apabila melihat data nasional, perkembangan produksi memang sangat impresif. Produksi perikanan Indonesia meningkat dari sekitar 6,4 juta ton pada 2005 menjadi lebih dari 24 juta ton pada 2022. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh sektor budidaya yang kini menyumbang lebih dari 60 persen total produksi nasional. Indonesia bahkan menjadi salah satu produsen akuakultur terbesar di dunia menurut FAO The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2024.
Nilai ekspor hasil perikanan juga meningkat. Pada tahun 2023 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar USD 5,9–6,2 miliar, dengan komoditas utama berupa udang, tuna, cakalang, tongkol, cumi-cumi, gurita, dan rumput laut.
Dari sisi makro, sektor perikanan juga menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian. Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan terus meningkat meskipun kontribusinya terhadap PDB nasional masih berkisar 2,6–2,8 persen. Sepintas, data tersebut menggambarkan bahwa pembangunan perikanan berjalan ke arah yang benar. Namun kondisi di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda.
Baca juga: Nelayan untung di atas kertas tertekan di lapangan
Nelayan Kecil Masih Menjadi Kelompok Rentan
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Nelayan (NTN) memang menunjukkan tren di atas angka 100 dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, secara rata-rata pendapatan nelayan lebih besar dibanding pengeluaran.
Namun angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati. NTN bukanlah ukuran pendapatan riil, melainkan rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Nilai NTN dapat meningkat meskipun pendapatan nelayan hanya naik sedikit atau bahkan ketika pengeluaran turun.
Di sisi lain, banyak nelayan kecil masih menghadapi persoalan klasik, seperti:
- harga ikan yang sangat fluktuatif;
- biaya solar dan operasional yang terus meningkat;
- keterbatasan akses permodalan;
- rendahnya posisi tawar terhadap tengkulak;
- minimnya fasilitas penyimpanan dingin (cold storage);
- risiko cuaca ekstrem yang semakin tinggi akibat perubahan iklim.
Akibatnya, peningkatan produksi tidak otomatis meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan.
Produksi Naik, Harga Justru Turun
Paradoks lain muncul dari mekanisme pasar. Dalam ilmu ekonomi, peningkatan pasokan tanpa diikuti peningkatan permintaan cenderung menurunkan harga.
Fenomena ini sering terjadi pada sektor perikanan. Ketika musim ikan tiba, hasil tangkapan meningkat tajam. Namun karena kapasitas penyimpanan terbatas dan distribusi belum efisien, pasokan berlebih menyebabkan harga ikan di tingkat nelayan turun drastis.
Sebaliknya, ketika ikan telah sampai ke konsumen di kota besar, harga bisa meningkat berkali-kali lipat. Artinya, nilai tambah terbesar tidak dinikmati oleh nelayan, melainkan berpindah ke pelaku perdagangan, distribusi, dan pengolahan.
Inilah salah satu alasan mengapa peningkatan produksi belum identik dengan peningkatan kesejahteraan.
Indikator Produksi Terlalu Dominan
Jika menelusuri Renstra KKP sejak 2005 hingga 2029, terlihat bahwa produksi selalu menjadi indikator utama pembangunan. Pada awalnya, indikator tersebut memang relevan karena Indonesia membutuhkan peningkatan produksi pangan.
Namun setelah dua puluh tahun, orientasi tersebut perlu dievaluasi. Produksi merupakan indikator output, bukan indikator dampak. Yang lebih penting sebenarnya adalah pertanyaan berikut:
- Berapa pendapatan riil nelayan?
- Berapa nilai tambah yang dinikmati masyarakat pesisir?
- Berapa produktivitas tenaga kerja perikanan?
- Berapa persen ikan dijual dalam bentuk olahan bernilai tinggi?
- Berapa biaya logistik yang dapat ditekan?
Selama indikator pembangunan masih didominasi volume produksi, kebijakan berpotensi lebih fokus meningkatkan jumlah ikan dibanding meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
Produktivitas Masih Rendah
Masalah lain adalah produktivitas. Sebagian besar armada penangkapan Indonesia merupakan kapal berukuran kecil di bawah 10 GT. Kapal-kapal tersebut memiliki keterbatasan dalam:
- jangkauan operasi;
- teknologi navigasi;
- penyimpanan hasil tangkapan;
- efisiensi penggunaan bahan bakar.
Akibatnya, biaya operasional per kilogram ikan relatif tinggi dibanding negara-negara yang memiliki armada lebih modern. Produktivitas tenaga kerja sektor perikanan Indonesia juga masih relatif rendah dibanding sektor manufaktur maupun jasa modern. Artinya, peningkatan produksi nasional belum selalu mencerminkan peningkatan produktivitas individu nelayan.
Hilirisasi Belum Menyentuh Nelayan
Pemerintah saat ini mendorong hilirisasi sebagai strategi utama pembangunan. Kebijakan tersebut sangat penting. Namun hilirisasi masih lebih banyak berkembang pada industri pengolahan skala besar. Sebagian besar nelayan kecil masih menjual ikan segar segera setelah mendarat karena keterbatasan modal dan fasilitas penyimpanan.
Padahal selisih harga antara ikan segar dan produk olahan dapat mencapai beberapa kali lipat. Tanpa akses terhadap rantai nilai yang lebih panjang, nelayan tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku dengan nilai tambah rendah.
Perdagangan Global Semakin Kompetitif
Tantangan lain berasal dari pasar internasional. Negara tujuan ekspor kini tidak hanya menilai kualitas produk, tetapi juga menilai:
- ketertelusuran (traceability);
- sertifikasi keberlanjutan;
- jejak karbon;
- standar keamanan pangan.
Negara seperti Vietnam berhasil meningkatkan ekspor hasil perikanan hingga lebih dari USD 9 miliar per tahun melalui penguatan industri pengolahan dan integrasi rantai pasok.
Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan logistik, sertifikasi, dan konsistensi pasokan. Akibatnya, kenaikan produksi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan nilai ekspor maupun nilai tambah.
Saatnya Mengubah Cara Mengukur Keberhasilan
Paradigma pembangunan perikanan perlu mengalami perubahan. Keberhasilan tidak lagi cukup diukur dari jutaan ton ikan yang diproduksi. Renstra KKP periode berikutnya perlu menambahkan indikator yang lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakat, seperti:
- pendapatan riil rumah tangga nelayan;
- produktivitas tenaga kerja perikanan;
- nilai tambah per kilogram ikan;
- proporsi produk olahan dibanding bahan mentah;
- efisiensi logistik rantai dingin;
- akses nelayan terhadap pembiayaan formal;
- tingkat adopsi teknologi digital;
- kontribusi sektor terhadap pengurangan kemiskinan pesisir.
Dengan indikator tersebut, pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan volume produksi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan kualitas hidup masyarakat.
Membangun Perikanan yang Berkeadilan
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan ikan. Yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut dinikmati secara lebih adil oleh masyarakat pesisir.
Ekonomi biru, hilirisasi, digitalisasi, dan investasi hanya akan berhasil apabila nelayan kecil menjadi bagian utama dari transformasi tersebut. Tanpa itu, peningkatan produksi hanya akan memperbesar angka statistik nasional tanpa memperbaiki kesejahteraan mereka yang setiap hari melaut.
Dus, selama hampir dua puluh tahun, Renstra KKP berhasil mendorong peningkatan produksi perikanan nasional secara signifikan. Namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan nelayan. Paradoks ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan perikanan Indonesia bukan lagi bagaimana menangkap atau membudidayakan ikan lebih banyak, melainkan bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah, produktivitas, dan distribusi manfaat yang lebih adil.
Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan perikanan perlu bergeser dari “berapa ton ikan yang dihasilkan” menjadi “seberapa besar kesejahteraan yang dihasilkan.” Ketika nelayan memperoleh pendapatan yang layak, memiliki akses terhadap teknologi, pembiayaan, pasar, dan industri pengolahan, maka peningkatan produksi benar-benar akan bermakna sebagai peningkatan kesejahteraan. Itulah esensi pembangunan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.
