suhana
Oleh: Suhana
Transformasi besar sedang terjadi dalam perdagangan tuna dunia. Dalam lima tahun terakhir, pasar seafood global bergerak cepat menuju sistem perdagangan berbasis keberlanjutan, sertifikasi lingkungan, dan transparansi rantai pasok. Inggris menjadi contoh paling nyata dari perubahan tersebut. Laporan MSC UK Tuna Shopper Report 2026 menunjukkan bahwa tuna kini menjadi produk seafood bersertifikasi paling dominan di pasar Inggris, bahkan berhasil melampaui cod sebagai spesies wild-caught paling laris dengan label keberlanjutan.
Perubahan ini tampak jelas dari angka-angka yang sangat agresif. Pada 2021 hanya 18 persen produk tuna di supermarket Inggris yang memiliki label Marine Stewardship Council (MSC). Namun pada Februari 2026, proporsi tersebut melonjak menjadi 49 persen dari seluruh produk tuna yang dijual di supermarket Inggris. Bahkan berdasarkan volume penjualan, hampir dua pertiga tuna yang dijual di Inggris kini telah bersertifikasi MSC.
Lebih mencolok lagi, penjualan tuna bersertifikasi di Inggris dan Irlandia mencapai 45.840 ton pada 2024/2025, naik drastis dibanding beberapa tahun sebelumnya dan menyumbang sekitar 18 persen dari total penjualan tuna bersertifikasi MSC global. Data ini menunjukkan bahwa sertifikasi keberlanjutan bukan lagi sekadar instrumen kampanye lingkungan, melainkan sudah menjadi standar baru perdagangan seafood dunia.
Masalahnya, apakah Indonesia siap menghadapi perubahan ini?. Sebagai salah satu produsen tuna terbesar dunia, Indonesia sebenarnya memiliki peluang ekonomi yang luar biasa besar. Perairan Indonesia merupakan jalur penting migrasi tuna global dan menjadi habitat utama berbagai spesies bernilai tinggi seperti yellowfin, skipjack, bigeye, dan albacore. Permintaan global terhadap tuna berkelanjutan seharusnya dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar premium Eropa dan Amerika Utara.
Namun realitasnya jauh lebih kompleks. Laporan MSC menunjukkan bahwa pasar global kini bergerak menuju “full sustainability sourcing”. Supermarket besar seperti Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, hingga Walmart mulai menerapkan target 100 persen tuna bersertifikasi untuk produk private label mereka. Bahkan Tesco berhasil meningkatkan produk tuna bersertifikasi dari hanya 5 persen pada 2023 menjadi 84 persen pada 2026. Artinya sangat jelas, dimana akses pasar ekspor global kini semakin ditentukan oleh sertifikasi keberlanjutan.
Baca juga: konsentrasi-importir-pergeseran-pasar-ekspor-tuna-dunia
Di sinilah tantangan Indonesia mulai terlihat serius. Mayoritas nelayan tuna Indonesia masih merupakan nelayan skala kecil dengan armada sederhana, akses modal terbatas, dan sistem pencatatan hasil tangkapan yang lemah. Banyak pelabuhan perikanan belum memiliki sistem traceability digital yang memadai. Padahal pasar global kini tidak hanya meminta ikan, tetapi juga data: dari mana ikan ditangkap, menggunakan alat tangkap apa, kapan didaratkan, hingga bagaimana rantai distribusinya.
Sementara itu, sertifikasi seperti MSC membutuhkan biaya besar. Audit independen, pengawasan stok ikan, observer, sistem ketelusuran, hingga pengelolaan data ilmiah memerlukan investasi yang tidak kecil. Akibatnya, hanya perusahaan besar atau armada industri yang relatif mampu memenuhi standar tersebut.
Dalam konteks ini, sertifikasi berpotensi menciptakan bentuk baru ketimpangan ekonomi global. Nelayan kecil Indonesia menghadapi paradoks yang ironis. Banyak nelayan tradisional sebenarnya menggunakan alat tangkap yang relatif lebih ramah lingkungan dibanding kapal industri besar. Namun mereka justru paling sulit memperoleh sertifikasi internasional karena keterbatasan modal, teknologi, dan kelembagaan. Akibatnya, pasar tuna premium dunia berisiko semakin terkonsentrasi pada korporasi besar.
Hal ini menunjukkan bahwa agenda keberlanjutan global tidak sepenuhnya netral. Di balik label “sustainable seafood”, terdapat relasi kekuasaan baru dalam perdagangan internasional. Kini supermarket dan perusahaan ritel multinasional memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan standar penangkapan ikan dunia. Mereka menentukan jenis sertifikasi yang diterima pasar, menetapkan standar rantai pasok, bahkan mempengaruhi tata kelola perikanan di negara produsen.
Laporan MSC sendiri memperlihatkan bagaimana kekuatan pasar ritel mendorong transformasi besar tersebut. Pada 2021 hanya tiga supermarket Inggris yang menjual tuna ambient bersertifikasi MSC. Pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi sepuluh supermarket besar. Bahkan produk tuna kaleng bersertifikasi meningkat lebih dari lima belas kali lipat, dari hanya 2.461 ton pada 2020/2021 menjadi 37.027 ton pada 2024/2025.
Transformasi ini juga digerakkan oleh perubahan perilaku konsumen muda. Sebanyak 83 persen konsumen berusia di bawah 30 tahun di Inggris mengaku aktif memilih seafood berkelanjutan. Ini berarti tekanan pasar terhadap produk perikanan non-sertifikasi kemungkinan akan terus meningkat di masa depan.
Strategi Indonesia
Bagi Indonesia, situasi ini harus dibaca sebagai perubahan struktural perdagangan global, bukan sekadar tren sesaat. Jika Indonesia gagal mempercepat reformasi tata kelola tuna nasional, maka produk tuna Indonesia dapat menghadapi hambatan pasar yang semakin besar. Negara-negara importir kini bergerak menuju sistem perdagangan berbasis keberlanjutan dan transparansi ekologis. Produk tanpa sertifikasi berisiko semakin sulit masuk ke pasar premium.
Karena itu, Indonesia memerlukan strategi nasional tuna berkelanjutan yang lebih serius dan inklusif. Pertama, pemerintah harus memperluas dukungan sertifikasi kolektif bagi nelayan kecil. Biaya sertifikasi tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada nelayan. Negara perlu hadir melalui subsidi audit, pendampingan kelembagaan, dan bantuan sistem ketelusuran digital.
Kedua, reformasi data perikanan menjadi sangat mendesak. Sistem pencatatan hasil tangkapan harus diperkuat hingga level pelabuhan kecil. Digitalisasi logbook, penguatan observer, dan integrasi data rantai pasok harus menjadi prioritas nasional.
Ketiga, koperasi dan kelembagaan nelayan harus diperkuat agar nelayan kecil tidak terus bergantung pada eksportir besar. Sertifikasi berbasis kelompok dapat menjadi solusi untuk menekan biaya dan memperluas akses pasar.
Keempat, Indonesia harus aktif memperjuangkan keadilan dalam tata kelola seafood global. Standar keberlanjutan tidak boleh hanya mencerminkan kepentingan negara maju dan korporasi ritel besar. Negara berkembang memerlukan skema transisi yang adil agar nelayan kecil tidak tersingkir dari pasar internasional.
Selain itu, Indonesia juga perlu mengembangkan model sertifikasi nasional yang kompatibel dengan standar internasional tetapi lebih sesuai dengan karakteristik perikanan tropis skala kecil. Jika seluruh standar hanya mengikuti model industri negara maju, maka jutaan nelayan tradisional di Asia Tenggara akan kesulitan bertahan dalam ekonomi biru global.
Meski demikian, perkembangan ini tetap membawa harapan penting bagi keberlanjutan laut dunia. Laporan MSC menyebutkan bahwa saat ini lebih dari dua pertiga tangkapan tuna global berasal dari perikanan bersertifikasi MSC. Selain itu, berbagai kemajuan seperti penerapan science-based harvest strategy, inovasi pengurangan bycatch, dan penguatan pengelolaan stok mulai berkembang di banyak kawasan perikanan dunia.
Dus, keberlanjutan memang semakin menjadi arus utama industri perikanan global. Namun pertanyaan terpentingnya bukan hanya bagaimana menjaga tuna tetap ada di laut, melainkan juga bagaimana memastikan nelayan kecil tetap memiliki ruang hidup dalam ekonomi global yang semakin “hijau”.
Sebab jika keberlanjutan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki modal, teknologi, dan kemampuan membayar sertifikasi mahal, maka ekonomi biru berisiko berubah menjadi ekonomi eksklusif yang meninggalkan jutaan nelayan tradisional di negara berkembang seperti Indonesia.
Referensi:
MSC UK Tuna Shopper Report 2026. https://www.msc.org/docs/default-source/uk-files/msc-uk-tuna-shopper-report-2026.pdf
