suhana
BPS (12/06/2020)merelease perkembangan Nilai Tukar Petani Bulan Mei, termasuk sektor perikanan menurut provinsi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada bulan Mei jumlah provinsi yang Nilai Tukar Nelayan (NTN) kurang dari 100 (<100) mencapai 23 provinsi atau sekitar 67,65% dari total Provinsi di Indonesia (34 Provinsi).
Jumlah provinsi dengan nilai NTN < 100 bulan Mei tersebut turun sekitar 4,17% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 24 provinsi.
Secara teori NTN < 100 menunjukan bahwa rumah tangga nelayan kecil mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Atau dengan kata lain pendapatan nelayan turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
Lima Provinsi dengan nilai NTN terbesar pada bulan Mei adalah Papua (109,24), Jambi (105,66), DI Yogyakarta (104,77), Kalimantan Timur (104,27) dan Kepulauan Bangka Belitung (102,93). Sementara lima provinsi dengan nilai NTN terendah pada bulan Mei adalah Aceh (94,9), DKI Jakarta (94,8), Jawa Timur (93,9), Bengkulu (93,78) dan Nusa Tenggara Timur (93,39).
Sementara itu jumlah provinsi yang memiliki Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dibawah 100 pada bulan Mei mencapai 22 provinsi atau sekitar 64,71% dari total Provinsi di Indonesia (34 Provinsi).
Jumlah provinsi dengan nilai NTPi < 100 bulan Mei tersebut turun sekitar 12 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 25 provinsi. Secara teori NTPi < 100 menunjukan bahwa rumah tangga pembudidaya ikan kecil mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Atau dengan kata lain pendapatan pembudidaya ikan turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
Lima Provinsi dengan nilai NTPi terbesar pada bulan Mei adalah Jawa Tengah (106,53), Jawa Barat (103,93), Kalimantan Barat (102,55), DKI Jakarta (102,24) dan Kalimantan Utara (102,23). Sementara lima provinsi dengan nilai NTPi terendah pada bulan Mei adalah Nusa Tenggara Timur (94,6), DI Yogyakarta (94,18), Riau (93,27), Sumatera Barat (93,02), dan Sumatera Selatan (92,19).
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pada bulan Mei terdapat sedikit penurunan jumlah provinsi yang mengalami defisit NTN dan NTPi dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa program pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya pengeluaran rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan masih belum efektif. Selain itu juga program penyerapan ikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan juga belum dapat meningkatkan pendapatan para nelayan dan pembudidaya ikan.
Oleh sebab itu pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk meningkatkan perhatian terhadap rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan kecil, khususnya di wilayah-wilayah yang nilai NTN dan NTPi nya masih mengalami defisit. Hal ini guna terus meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan dan menurunkan biaya produksi serta kebutuhan rumah tangganya.***
