Belajar dari India: Strategi Besar Ekonomi Perikanan

Oleh: Suhana

Di tengah persaingan pasar pangan dunia, India menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana sektor perikanan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada panjang garis pantai atau besarnya sumber daya ikan, tetapi juga pada kemampuan mengembangkan budidaya, memperluas pasar ekspor, dan membangun tata kelola yang menyesuaikan kebutuhan industri.

Laporan Fisheries and Aquaculture in India yang diterbitkan EUMOFA pada Oktober 2026 memperlihatkan skala transformasi tersebut. Pada 2024, produksi perikanan tangkap India mencapai sekitar 6,36 juta ton, sedangkan produksi akuakultur mencapai 12,1 juta ton. Dengan total produksi sekitar 18,4 juta ton, India menempati posisi ketiga produsen perikanan dan akuakultur dunia, setelah China dan Indonesia.

Data tersebut menyimpan pesan penting bagi Indonesia. Menjadi negara produsen besar tidak otomatis berarti menjadi pemain paling kuat dalam perdagangan global. Tantangan sesungguhnya adalah mengubah volume produksi menjadi nilai ekonomi, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh pembudi daya serta nelayan.

India memperlihatkan bahwa strategi tersebut dapat dibangun melalui kombinasi pengembangan komoditas, penguatan kelembagaan, regulasi, dan orientasi pasar.

Budidaya Air Tawar Menjadi Mesin Pertumbuhan

Salah satu pelajaran paling menarik dari India adalah keberhasilannya menjadikan akuakultur sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor perikanan. Dalam satu dekade, produksi akuakultur India meningkat dari sekitar 5,3 juta ton pada 2015 menjadi 12,1 juta ton pada 2024. Artinya, produksinya lebih dari dua kali lipat dalam sembilan tahun. Pertumbuhan ini tidak hanya ditopang udang untuk ekspor, tetapi juga ikan air tawar yang menjadi sumber pangan masyarakat.

Tabel 1. Produksi Perikanan Budidaya India Menurut Spesies utama (1.000 Ton)

Ikan catla menjadi contoh paling menonjol. Produksinya meningkat dari sekitar 2,05 juta ton pada 2015 menjadi 4,54 juta ton pada 2024. Sementara itu, produksi rohu mencapai sekitar 2,02 juta ton pada 2024. Bersama mrigal dan silver carp, kelompok ikan mas tersebut menjadi fondasi penting budidaya air tawar India. Pada 2024, kelompok catla sendiri menyumbang hampir 38% dari total produksi akuakultur India. Secara keseluruhan, sejumlah spesies ikan mas menyumbang lebih dari 60% produksi budidayanya.

Strategi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perikanan tidak harus selalu dimulai dari komoditas ekspor bernilai tinggi. Pasar domestik yang besar dapat menjadi fondasi bagi peningkatan produksi, pembelajaran teknologi budidaya, dan penguatan rantai pasok.

Bagi Indonesia, pelajarannya bukan menyalin spesies yang dibudidayakan India. Indonesia memiliki karakter perairan, preferensi konsumen, dan struktur produksi yang berbeda. Pelajaran utamanya adalah membangun komoditas air tawar unggulan secara sistematis, dengan dukungan benih berkualitas, pakan efisien, kesehatan ikan, teknologi produksi, serta jaringan distribusi yang mampu menjaga mutu dan harga.

Budidaya harus dipandang sebagai sistem bisnis, bukan sekadar aktivitas menghasilkan ikan. Produktivitas di tingkat kolam perlu terhubung dengan kebutuhan pasar, pengolahan, logistik, dan kemampuan pembudi daya memperoleh keuntungan.

Udang: Volume Tidak Selalu Berarti Nilai Bertambah

Jika ikan air tawar menopang volume produksi India, udang menjadi salah satu motor utama pendapatan ekspornya. Produksi udang vaname India meningkat dari sekitar 416 ribu ton pada 2015 menjadi 1,18 juta ton pada 2024. Meskipun porsinya kurang dari 10% total volume akuakultur, udang memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan banyak komoditas ikan air tawar.

Pada 2025, ekspor produk perikanan dan akuakultur India mencapai sekitar 2,21 juta ton dengan nilai 7,67 miliar euro. Udang menyumbang sekitar 804 ribu ton atau 36% volume ekspor, tetapi menghasilkan sekitar 5,04 miliar euro, setara 66% nilai ekspor perikanan dan akuakultur India.

Tabel 2. Nilai Produksi Perikanan Budidaya India Menurut Spesies Utama (1.000 EUR)

Perbedaan antara pangsa volume dan pangsa nilai ini memperlihatkan struktur ekonomi yang penting: tidak semua tonase memiliki kontribusi pendapatan yang sama.

Namun, kisah India juga memperlihatkan tantangan yang sering luput dari perhatian. Pada 2025, volume ekspor udang meningkat 14% dibandingkan 2022, tetapi nilainya justru turun sekitar 4%. Pada Januari–April 2026, volume ekspor udang masih sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara nilainya turun 12%.

Dengan kata lain, peningkatan volume tidak selalu diikuti kenaikan penerimaan. Harga internasional, komposisi produk, dan posisi tawar eksportir dapat menentukan apakah pertumbuhan produksi benar-benar menghasilkan tambahan pendapatan.

Bagi Indonesia, kondisi ini relevan untuk mengevaluasi strategi ekspor udang nasional. Keberhasilan tidak cukup diukur melalui kenaikan produksi atau tonase pengiriman. Indikator lain perlu diperhatikan, seperti nilai ekspor per kilogram, produktivitas tambak, biaya pakan dan energi, tingkat kelangsungan hidup udang, serta margin yang diterima pembudi daya dan pelaku usaha.

Indonesia juga perlu memperkuat diversifikasi pasar dan produk, efisiensi rantai dingin, ketertelusuran, keamanan pangan, dan pengolahan bernilai tambah. Ketika harga komoditas utama tertekan, industri yang efisien dan memiliki pilihan pasar lebih luas akan mempunyai ruang bertahan lebih besar.

Pasar Domestik Bukan Sekadar Tempat Menjual Sisa Produksi

India juga memberikan pelajaran tentang hubungan antara budidaya dan konsumsi domestik. Menurut laporan EUMOFA, konsumsi produk perikanan dan akuakultur per kapita India meningkat dari 6,54 kilogram pada 2015 menjadi 8,73 kilogram pada 2023. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 33,5%. Pertumbuhan konsumsi terutama didorong oleh ikan air tawar, yang konsumsinya meningkat sekitar 54% selama periode yang sama.

Sebaliknya, konsumsi ikan pelagis turun sekitar 32%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar tidak terjadi secara merata pada seluruh kelompok produk. Ketersediaan ikan budidaya air tawar yang lebih terjangkau ikut mendorong perubahan pola konsumsi.

Bagi Indonesia, pengalaman ini menegaskan pentingnya menghubungkan kebijakan produksi dengan kebijakan pangan. Peningkatan produksi perikanan semestinya diikuti dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap ikan yang bergizi, terjangkau, aman, dan tersedia secara konsisten.

Program peningkatan konsumsi ikan perlu mempertimbangkan daya beli rumah tangga, kebiasaan konsumsi antardaerah, distribusi, serta ketersediaan produk yang sesuai dengan preferensi masyarakat. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi apabila ikan sulit dijangkau konsumen di wilayah yang membutuhkan.

Pasar domestik juga dapat berfungsi sebagai penyangga ketika ekspor menghadapi tekanan harga atau gangguan perdagangan. Namun, fungsi tersebut tidak terbentuk secara otomatis. Diperlukan jaringan distribusi yang efisien, infrastruktur penyimpanan dingin, pengolahan yang sesuai kebutuhan pasar, dan hubungan usaha yang memungkinkan produsen memperoleh harga layak.

Indonesia dapat belajar dari India untuk menempatkan konsumsi ikan domestik sebagai bagian dari strategi pengembangan industri, bukan sebagai agenda yang terpisah dari kebijakan produksi dan perdagangan.

Tata Kelola: Mengatur Laut, Mengembangkan Budidaya

Transformasi perikanan India tidak hanya berlangsung melalui peningkatan produksi. Negara tersebut juga membangun pembagian kewenangan, instrumen pengendalian penangkapan, serta regulasi khusus untuk akuakultur pesisir.

Dalam pengelolaan perikanan laut, India menggunakan pendekatan pengendalian upaya penangkapan, antara lain melalui registrasi dan perizinan kapal, pembatasan kapasitas armada di sejumlah negara bagian pesisir, penutupan musim penangkapan pada periode pemijahan dan rekrutmen, serta pengaturan alat tangkap untuk mengurangi tangkapan ikan juvenil dan hasil tangkapan sampingan.

Pemerintah negara bagian mengelola kegiatan penangkapan dalam wilayah hingga 12 mil laut, sedangkan pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan di perairan lepas pantai dari 12 hingga 200 mil laut. Perikanan darat sepenuhnya berada di bawah pengelolaan negara bagian.

Pembagian tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan kewenangan dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Kebijakan nasional perlu menyediakan arah dan dukungan, sementara pelaksanaan di lapangan harus memperhitungkan kondisi sumber daya, karakteristik armada, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada November 2025, India juga memperkenalkan aturan baru untuk penangkapan ikan berkelanjutan di perairan lepas pantai. Aturan tersebut diarahkan untuk mengembangkan perikanan laut dalam, mendukung nelayan skala kecil, dan memperbaiki pengelolaan sumber daya. Koperasi nelayan dan organisasi produsen memperoleh prioritas akses terhadap peluang penangkapan laut dalam, disertai dukungan peningkatan kapal dan pelatihan.

India juga mengembangkan ReALCraft, platform digital untuk pendaftaran kapal, pengajuan izin penangkapan, pengunggahan dokumen, pembayaran, serta pembaruan informasi kepemilikan kapal. Digitalisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, ketertelusuran, dan pengawasan.

Bagi Indonesia, pelajarannya adalah bahwa digitalisasi perizinan harus menjadi bagian dari perbaikan tata kelola, bukan sekadar pemindahan formulir ke sistem daring. Data kapal, izin, lokasi operasi, kepatuhan, dan aktivitas penangkapan perlu saling terhubung agar dapat membantu pengawasan sekaligus mengurangi biaya administrasi bagi nelayan yang patuh.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya perlu berbasis bukti ilmiah. Pengaturan upaya penangkapan, musim, dan alat tangkap sebaiknya disesuaikan dengan kondisi stok ikan dan ekosistem, bukan diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan wilayah.

Budidaya Pesisir: Tumbuh, tetapi Tidak Tanpa Aturan

India memiliki lembaga khusus untuk mengatur akuakultur pesisir, yaitu Coastal Aquaculture Authority (CAA), yang dibentuk berdasarkan undang-undang tahun 2005.

Peran lembaga tersebut mencakup registrasi dan inspeksi fasilitas budidaya, pengawasan standar lingkungan dan biosekuriti, serta pengaturan berbagai input produksi. Setelah perubahan undang-undang pada 2023, cakupannya diperluas ke sejumlah kegiatan, termasuk budidaya rumput laut, sistem keramba, bivalvia, dan organisme hias.

Kerangka tersebut juga memperkuat perlindungan lingkungan melalui pembatasan budidaya di kawasan yang sensitif secara ekologis serta penggunaan instrumen seperti aqua-zoning dan aqua-mapping untuk menentukan lokasi yang sesuai. Pengawasan biosekuriti, surveilans penyakit, dan sertifikasi Specific Pathogen Free (SPF) turut menjadi bagian dari sistem pengelolaan.

Pesan untuk Indonesia cukup jelas: ekspansi akuakultur membutuhkan kepastian usaha sekaligus batas ekologis yang tegas.

Pengembangan tambak, keramba, rumput laut, dan komoditas pesisir lainnya tidak dapat hanya didorong melalui target produksi. Kesesuaian lokasi, kualitas air, daya dukung lingkungan, penyakit, konflik pemanfaatan ruang, dan akses masyarakat pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.

Indonesia tidak harus meniru bentuk kelembagaan India secara persis. Namun, koordinasi perizinan, standar lingkungan, biosekuriti, dan pengawasan budidaya perlu dibuat lebih terpadu agar pelaku usaha memperoleh kepastian tanpa mengorbankan ekosistem.

Diversifikasi Ekspor: Mengurangi Ketergantungan pada Satu Komoditas

Walaupun udang mendominasi ekspor India, laporan EUMOFA menunjukkan perkembangan produk lainnya. Ekspor tilapia meningkat dari kurang dari 5 ribu ton pada 2022 menjadi hampir 20 ribu ton pada 2025. Pada periode Januari–April 2026, volumenya meningkat sekitar 70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 3. Ekspor Produk Perikanan India (Ton, Juta EUR)

Ekspor cumi-cumi dan sotong juga menunjukkan perkembangan. Pada 2025, ekspor kelompok cephalopoda lainnya mencapai sekitar 170 ribu ton dengan nilai lebih dari 700 juta euro. Sementara itu, ekspor tepung ikan meningkat dari sekitar 184 ribu ton pada 2022 menjadi hampir 338 ribu ton pada 2025.

Perkembangan bahan baku industri pakan ini menarik karena menunjukkan bahwa nilai ekonomi perikanan tidak hanya berasal dari produk yang dikonsumsi langsung manusia. Hasil samping, bahan baku pakan, dan produk olahan dapat membentuk sumber pendapatan tambahan sekaligus mendukung industri akuakultur.

Bagi Indonesia, diversifikasi perlu dibangun berdasarkan keunggulan komparatif, kapasitas produksi, permintaan pasar, dan kelayakan usaha. Udang, tuna, cakalang, rajungan, tilapia, rumput laut, serta berbagai produk olahan dapat memiliki peran berbeda dalam portofolio ekspor nasional.

Diversifikasi bukan berarti semua komoditas harus dikembangkan dengan prioritas yang sama. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menentukan produk yang memiliki prospek pasar, meningkatkan konsistensi pasokan, memenuhi standar negara tujuan, serta menghasilkan nilai tambah yang kompetitif.

Pengolahan hasil samping juga layak mendapat perhatian. Akan tetapi, peluang tersebut perlu diuji berdasarkan ketersediaan bahan baku, teknologi, biaya pengolahan, persyaratan mutu, dan permintaan industri agar tidak berhenti sebagai gagasan tanpa model bisnis yang layak.

Menembus Pasar Global dengan Standar dan Nilai Tambah

Pengalaman India di pasar Uni Eropa memperlihatkan pentingnya konsistensi produk dan perubahan struktur permintaan. Impor Uni Eropa dari India meningkat dari sekitar 144,9 ribu ton pada 2018 menjadi 203,7 ribu ton pada 2025, atau tumbuh sekitar 41%.

Gambar 1. Volume Impor EU atas Produk Perikanan dari India

Udang air hangat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut. Volume impornya meningkat dari sekitar 32 ribu ton pada 2018 menjadi 62,5 ribu ton pada 2025. Secara keseluruhan, produk udang menyumbang sekitar 48% impor produk perikanan Uni Eropa dari India pada 2025, meningkat dari 39% pada 2018.

Data tersebut memperlihatkan bahwa posisi suatu negara di pasar ekspor dapat berubah ketika komoditas unggulannya mampu memenuhi kebutuhan pembeli secara konsisten.

Laporan yang sama juga membahas kesepakatan perdagangan Uni Eropa–India. Kesepakatan itu dipandang berpotensi memperluas akses pasar India dan mendorong investasi serta transfer teknologi. Namun, peluang yang disebutkan dalam laporan tersebut tidak boleh disamakan dengan jaminan bahwa seluruh eksportir otomatis memperoleh manfaat.

Bagi Indonesia, diplomasi perdagangan harus berjalan bersama peningkatan kesiapan industri. Akses pasar yang lebih baik hanya akan menghasilkan manfaat jika pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan keamanan pangan, ketertelusuran, keberlanjutan, dan konsistensi pasokan.

Strategi ekspor karena itu perlu menggabungkan diplomasi, informasi pasar, sertifikasi, promosi dagang, investasi pengolahan, serta pendampingan usaha. Pemerintah membuka akses dan memperbaiki ekosistem; pelaku usaha meningkatkan daya saing; sedangkan nelayan dan pembudi daya perlu memperoleh bagian yang lebih baik dari nilai yang tercipta.