suhana
Oleh: Suhana
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah penangkapan ikan terukur kerap muncul di berita, pidato pejabat, dan diskusi kebijakan perikanan. Ia terdengar modern, teknokratis, dan menjanjikan tata kelola laut yang lebih berkelanjutan. Namun di balik popularitasnya, muncul pertanyaan mendasar, yaitu apakah kebijakan ini benar-benar dipahami oleh mereka yang setiap hari hidup dari laut?
Menariknya, jejak digital menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap penangkapan ikan terukur tidak tumbuh secara perlahan, melainkan melonjak tiba-tiba pada momen-momen tertentu. Data Google Trends merekam pola yang tidak stabil—ramai saat kebijakan diumumkan, lalu meredup kembali. Pola ini mengisyaratkan bahwa yang viral belum tentu yang dimengerti, dan yang sering dibicarakan belum tentu yang benar-benar diterima.
Dari sinilah tulisan ini bermula. Dengan membaca penangkapan ikan terukur melalui data pencarian publik dan kacamata ekonomi politik perikanan, kita dapat melihat lebih jernih jarak antara desain kebijakan negara dan pengalaman nyata nelayan di lapangan.
Jejak Digital Sebuah Kebijakan
Data Google Trends periode 2021–2025 menunjukkan bahwa istilah penangkapan ikan terukur nyaris tidak pernah dicari publik hingga pertengahan 2022 (Gambart 1). Selama lebih dari satu tahun, indeks pencariannya berada di angka nol. Ini menandakan bahwa istilah tersebut belum hidup sebagai wacana publik, apalagi sebagai kebutuhan informasi nelayan.
Perubahan mulai terlihat pada Juni 2022, ketika indeks pencarian melonjak untuk pertama kalinya. Ini adalah fase pengenalan kebijakan ke ruang publik—dipicu oleh pernyataan resmi resmi Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara di Wakatobi (8/06/2022), pemberitaan media nasional, dan penyampaian kertas kebijakan oleh koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) serta pelaku usaha.
Baca Juga: Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Namun lonjakan ini tidak bersifat linear. Setelah sempat meredup, pencarian kembali meningkat tajam sepanjang 2023 dan mencapai puncaknya pada November 2023. Pada fase ini, penangkapan ikan terukur tidak lagi sekadar dikenalkan, tetapi diperdebatkan. Publik mulai menyadari bahwa kebijakan ini bukan jargon teknis belaka, melainkan sesuatu yang berdampak langsung pada akses, izin, dan ruang hidup di laut.
Dalam perspektif analisis Google Trends, lonjakan pencarian jarang menandakan keberhasilan kebijakan. Justru sebaliknya, ia sering menjadi indikator ketidakpastian dan kegelisahan. Ketika aturan mulai menyentuh praktik sehari-hari—siapa boleh melaut, berapa banyak ikan boleh ditangkap, dan dengan kapal sebesar apa—publik terdorong mencari jawaban.
Pertanyaan yang muncul bukan lagi apa itu PIT, melainkan apa dampaknya bagi saya. Nelayan kecil, pelaku usaha menengah, hingga pemerintah daerah sama-sama berusaha membaca arah kebijakan. Lonjakan pencarian menjadi refleksi bahwa kebijakan ini sedang diuji di ruang sosial.
Puncak tertinggi terjadi pada Juni 2025, ketika indeks pencarian mencapai angka 100—tertinggi sepanjang periode pengamatan. Namun yang menarik, lonjakan ini bersifat sesaat. Bulan-bulan sebelumnya dan sesudahnya kembali rendah. Pola ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap PIT sangat bergantung pada momentum politik dan peristiwa besar, bukan pada pemahaman yang mengakar.
Fluktuasi data pencarian ini tidak bisa dilepaskan dari pergeseran rezim ekonomi politik perikanan Indonesia. Selama puluhan tahun, perikanan berada dalam rezim akses terbuka yang dikoreksi oleh negara. Laut dipahami sebagai ruang bersama, sementara negara berperan sebagai pengatur.
Penangkapan ikan terukur menandai pergeseran penting, yaitu dari akses terbuka menuju rezim kuota dan kontrol negara yang lebih kuat. Dalam rezim ini, sumber daya ikan diperlakukan sebagai aset ekonomi yang harus diukur, dialokasikan, dan dioptimalkan. Negara bertindak sebagai penentu utama siapa mendapatkan berapa, di mana, dan dengan cara apa.
Secara teoritis, pendekatan ini menjanjikan keberlanjutan dan efisiensi. Namun dalam konteks Indonesia—dengan dominasi nelayan kecil, ketimpangan modal, dan literasi kebijakan yang belum merata—rezim ini memunculkan ketegangan baru. Data Google Trends menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya diterima sebagai norma sosial, melainkan masih dipersepsikan sebagai intervensi dari atas.
Bahasa Elite dan Jarak Sosial
Salah satu temuan penting dari pembacaan tren pencarian adalah soal bahasa kebijakan. “Penangkapan ikan terukur” adalah istilah yang hidup di ruang elite, yaitu dokumen negara, seminar, dan konferensi. Di lapangan, nelayan lebih akrab dengan istilah seperti “izin melaut”, “zona tangkap”, atau “kapal besar masuk wilayah”.
Karena itu, pencarian terhadap istilah PIT akan selalu bersifat episodik. Ia muncul ketika kebijakan dipaksakan ke ruang publik, lalu menghilang ketika nelayan kembali pada bahasa dan realitas mereka sendiri. Ini menandakan adanya jarak sosial antara desain kebijakan dan pengalaman sehari-hari masyarakat pesisir.
Jika ditarik benang merah, publik tidak sedang mencari istilah teknis. Mereka mencari kepastian dan keadilan. Kepastian tentang akses, keadilan dalam pembagian ruang, dan perlindungan dari dominasi modal besar. Selama pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab secara sederhana dan transparan, penangkapan ikan terukur akan terus hadir sebagai isu yang “viral sesaat”, bukan kebijakan yang dipahami dan diterima.
Berdasarkan hal tersebut, jika Google Trends dibaca sebagai “alat dengar” kebijakan, maka pesan yang tertangkap jelas, yaitu nelayan tidak sedang mencari istilah, mereka mencari keadilan dan kepastian hidup. Karena itu, perbaikan kebijakan penangkapan ikan terukur tidak cukup dilakukan melalui revisi teknis regulasi, melainkan harus menyentuh cara negara mendengar dan berbicara kepada nelayan.
Berdasarkan hal tersebut, beberapa rekomendasi strategis bagi pemerintah, yaitu pertama, turunkan bahasa kebijakan ke bahasa nelayan. Masalah pertama PIT bukan pada konsep, tetapi pada bahasanya. Istilah seperti kuota berbasis zona, unit stok ikan, atau pemanfaatan terukur hidup nyaman di dokumen negara, tetapi asing di dermaga. Pemerintah perlu melakukan reframing bahasa kebijakan, misalnya dari “kuota” menjadi “batas aman tangkapan bersama”; dari “zona industri” menjadi “wilayah tangkap kapal besar”; dan dari “penangkapan ikan terukur” menjadi “aturan adil ambil ikan”. Ini bukan soal populisme, tetapi demokratisasi pengetahuan kebijakan. Kebijakan yang tidak dipahami akan selalu dicurigai.
Kedua, libatkan nelayan dalam penentuan kuota, bukan sekadar sosialisasi. Selama ini, keterlibatan nelayan sering berhenti pada tahap sosialisasi, bukan ko-produksi kebijakan. Dalam rezim ekonomi politik perikanan yang adil, nelayan seharusnya terlibat dalam penentuan kuota lokal berbasis pengalaman lapangan, dilibatkan dalam penyusunan batas zona operasional kapal besar, dan memiliki ruang tawar dalam penyesuaian kebijakan musiman. Tanpa itu, kuota akan selalu dipersepsikan sebagai alat kontrol dari atas, bukan kesepakatan bersama untuk keberlanjutan.
Ketiga, pisahkan secara tegas rezim nelayan kecil dan industry. Salah satu sumber kegelisahan nelayan—yang tercermin dalam lonjakan pencarian Google—adalah kaburnya batas antara nelayan kecil dan industri. Pemerintah perlu menegaskan bahwa nelayan kecil tidak boleh diperlakukan dengan logika kuota industry, penangkapan ikan terukur untuk industri harus dipagari ketat agar tidak merembes ke ruang hidup nelayan kecil, dan pengawasan harus berpihak pada yang paling rentan, bukan yang paling kuat modalnya. Tanpa pemisahan rezim ini, PIT akan dipersepsikan sebagai instrumen legalisasi ketimpangan.
Keempat, jadikan nelayan sebagai subjek pengawasan, bukan objek. Dalam banyak kasus, pengawasan perikanan dipahami nelayan sebagai ancaman, bukan perlindungan. Ini harus dibalik. Pemerintah bisa memperkuat skema pengawasan partisipatif berbasis komunitas, memberi insentif bagi nelayan yang melaporkan pelanggaran kapal besar, dan mengintegrasikan data nelayan ke sistem pengelolaan, bukan sekadar memantau mereka. Dengan begitu, penangkapan ikan terukur menjadi alat perlindungan ruang hidup, bukan alat penertiban sepihak.
Kelima, pastikan manfaat ekonomi kembali ke pesisir. Rezim ekonomi politik perikanan saat ini sangat menekankan efisiensi dan penerimaan negara. Namun tanpa mekanisme distribusi yang jelas, manfaat ekonomi akan terkonsentrasi di hulu. Pemerintah perlu memastikan bahwa sebagian penerimaan kuota dikembalikan ke infrastruktur pesisir, nelayan kecil mendapat akses nyata ke subsidi BBM, cold storage, dan pembiayaan, dan wilayah penghasil ikan merasakan nilai tambah, bukan hanya beban regulasi. Jika tidak, PIT akan dipersepsikan sebagai kebijakan “ambil ikan, ambil rente, tinggalkan nelayan”.
Keenam, gunakan data digital sebagai alat dengar, bukan sekadar alat klaim. Pemerintah perlu memanfaatkan data—termasuk Google Trends—bukan untuk membenarkan kebijakan, tetapi untuk mengoreksinya. Lonjakan pencarian seharusnya dibaca sebagai alarm sosial, indikator kegelisahan, dan sinyal bahwa komunikasi atau desain kebijakan bermasalah. Negara yang kuat bukan yang tidak dikritik, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda keresahan lebih awal.
Dus, penangkapan ikan terukur akan kehilangan legitimasi jika hanya terukur secara biologis dan ekonomi, tetapi tidak terasa adil secara sosial. Google Trends mengingatkan kita bahwa kebijakan yang kuat di atas kertas belum tentu hidup di masyarakat. Dalam rezim ekonomi politik perikanan yang sehat, keberlanjutan tidak hanya diukur dari stok ikan, tetapi dari hubungan negara dengan nelayan. Dan hubungan itu selalu dimulai dari satu hal mendasar, yaitu mendengar.
Baca juga : Ekonomi Kelautan Lestari: Perspektif Epistemologi Qur’ani
