Data, Gagasan dan Referensi
Ekspor ikan hias Indonesia tahun 2017 mencapai US$ 27,61 juta atau tumbuh 12,05 % dibandingkan tahun 2016 (US$ 24,64 juta) (BPS-RI 2018). Nilai ekspor tahun 2017 ini merupakan nilai tertinggi dalam enam tahun terakhir (Lihat Tabel 1). Hal ini menunjukan bahwa perdagangan komoditas ikan hias Indonesia terus mengalami perbaikan. Tabel 1. Nilai Ekspor Ikan Hias …
(Tulisan ini bersumber dari arsip tulisan Penulis tahun 2007, dimuat pada Harian Umum Sinar Harapan, edisi 10 April 2007. Berdasarkan tulisan ini penulis sangat mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Moratorium Perizinan Kapal Eks Asing yang dilanjutkan dengan menghentikan PMA di sektor perikanan tangkap serta penghentian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan) *** Oleh …
Beberapa waktu yang lalu (14/11/2017), penulis berkesempatan menjadi salah satu narasumber FGD Penguatan Kerjasama Kelautan dan Perikanan di Wilayah Afrika dan Timur Tengah. FGD tersebut diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam tulisan singkat ini penulis akan mengulas terkait peluang pengembangan pasar komoditas ikan di wilayah Timur Tengah, …
Dalam beberapa hari ini media online dan cetak nasional banyak membahas data yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) dalam salah satu forum diskusi terkait Papua New Guinea (PNG) yang saat ini menjadi eksportir terbesar komoditas Cakalang atau Skipjack Tuna dunia. Dalam forum diskusi tersebut disampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ekspor tuna …
Neraca perdagangan komoditas ikan menggambarkan kinerja perdagangan komoditas ikan suatu negara. Analisis neraca perdagangan ini dimaksudkan untuk mengetahui negara mana saja yang tergolong Net Eksportir dan negara mana saja yang tergolong Net Importir. Negara yang tergolong Net Eksportir adalah negara-negara yang memiliki neraca perdagangan ikan yang positif. Sementara negara yang tergolong Net Importir adalah negara yang …
Komisi Eropa kembali memberikan “Kartu Kuning” bagi negara-negara yang tidak berbuat banyak dalam melawan kejahatan perikanan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Pada tanggal 23 Oktober 2017 Komisi Eropa memberikan “kartu kuning” kepada Viet Nam yang dianggap tidak banyak melakukan upaya dalam melawan kejahatan perikanan IUUF. Dalam laman resminya (Silahkan lihat di : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4064_en.htm) menyebutkan bahwa …
Tuna merupakan salah satu komoditas utama perdagangan ikan Indonesia, khususnya untuk pasar ekspor. Pemetaan wilayah distribusi ikan tuna sangat penting guna melihat struktur geografis dalam pemasaran ikan tuna. Selain itu juga pemetaan wilayah distribusi ikan tuna juga penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun strategi pemasaran komoditas ikan tuna kedepan. Oleh sebab itu penelitian …
Kondisi ekonomi perikanan di 34 provinsi yang ada di Indonesia tahun 2016 terlihat cukup beragam. Hal ini terlihat dari nilai PDRB sektor perikanan yang ada di masing-masing provinsi. Berdasarkan data BPS (2017) tercatat bahwa rata-rata nilai PDRB Perikanan Harga Konstan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016 mencapai Rp. 5.996 Milyar. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa …
Hampir genap 3 tahun pembangunan kelautan dan perikanan di bahwa kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Berbagai kebijakan dengan berbagai dinamika nya telah dilakukan guna terus mengoptimalkan pembangunan ekonomi perikanan. Dalam beberapa ulasan kedepan saya akan mencoba membahas capai-capai pembangunan kelautan dan perikanan dengan dinamikanya dalam tiga tahun terakhir. Mudah-mudahan ulasan ini dapat memberikan masukan untuk lebih mengoptimalkan …
Hampir genap tiga tahun pemerintah Indonesia memerangi kejahatan perikanan (IUUF) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Perang terhadap kejahatan perikanan tersebut diikuti dengan komitmen pemerintah untuk mendorong kapal-kapal ikan nasional agar mampu menguasai seluruh WPPNRI. Komitmen pemerintah tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi secara …