Rumput Laut Naik Daun, Tapi Hilirisasinya Masih Tertahan

Oleh: Suhana

Rumput laut selalu punya tempat istimewa dalam narasi ekonomi kelautan Indonesia. Ia sering disebut sebagai komoditas masa depan: bahan baku industri pangan, kosmetik, farmasi, bioenergi, hingga biomaterial. Indonesia juga punya keunggulan yang sulit dibantah: garis pantai panjang, kawasan budidaya luas, tenaga kerja pesisir yang bergantung pada komoditas ini, dan posisi penting dalam pasokan rumput laut dunia. Tetapi begitu data investasi dibuka, muncul pertanyaan yang lebih jujur dan lebih penting, yaitu jika rumput laut memang komoditas strategis, mengapa nilai investasi hilirisasinya belum benar-benar meledak?

Data realisasi penanaman modal komoditas hilirisasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2025 (BKPM, 2026) menunjukkan bahwa investasi untuk komoditas rumput laut mencapai sekitar Rp 320,53 miliar, atau sekitar USD 20,03 juta, yang tersebar dalam 238 entri realisasi investasi. Nilai ini jelas lebih besar daripada rajungan dan ikan nila, tetapi masih jauh di bawah garam yang menembus Rp 3,81 triliun dan ikan tuna–cakalang–tongkol yang mencapai sekitar Rp 1,85 triliun. Jika dibandingkan dengan total investasi hilirisasi kelautan dan perikanan 2025 yang sekitar Rp 6,40 triliun, maka porsi rumput laut baru sekitar 5,0 persen. Angka ini menempatkan rumput laut di lapis kedua: penting, tetapi belum menjadi pusat gravitasi investasi hilirisasi nasional.

Di sinilah kontradiksinya. Dalam banyak pidato, rumput laut dipromosikan sebagai komoditas unggulan Indonesia. Ia punya citra yang sangat “strategis”: bahan baku ekspor, penyerap tenaga kerja, dan pintu masuk industrialisasi kelautan. Namun pada saat yang sama, skala investasi hilirnya masih relatif terbatas. Rumput laut memang hadir dalam peta investasi, tetapi belum hadir sebagai ledakan besar yang mencerminkan ambisi industrialisasi penuh. Ini berarti ada jarak antara potensi biologis dan pasar di satu sisi, dengan keputusan modal di sisi lain.

Dari sudut pandang kebijakan, justru di titik inilah rumput laut menjadi menarik. Komoditas ini sering dipuji karena potensinya yang luar biasa, tetapi data investasi menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengubah potensi rumput laut menjadi magnet hilirisasi berskala besar. Persoalannya bukan sekadar kurang produksi. Rumput laut Indonesia sudah lama menjadi bagian penting perdagangan global. Persoalannya adalah berapa besar nilai tambah yang benar-benar dibangun di dalam negeri, di dekat sentra produksi, dan dalam bentuk industri yang lebih maju daripada sekadar pengeringan atau ekspor bahan mentah.

Kalau kita melihat struktur investasinya, gambaran itu menjadi lebih jelas. Investasi rumput laut tahun 2025 didominasi oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dari total sekitar Rp 320,53 miliar, sekitar Rp 207,32 miliar atau 64,7 persen berasal dari PMDN, sementara PMA sekitar Rp 113,21 miliar atau 35,3 persen. Artinya, pelaku domestik masih menjadi tulang punggung investasi rumput laut. Ini kabar baik, karena menunjukkan bahwa pelaku nasional masih punya peran besar dalam membangun rantai nilai rumput laut. Namun di sisi lain, dominasi PMDN juga menyiratkan bahwa arus modal asing ke rumput laut belum sebesar yang sering dibayangkan, padahal komoditas ini kerap disebut punya pasar global yang sangat luas.

Jika dibaca lebih jauh, struktur itu memberi dua sinyal. Pertama, rumput laut cukup menarik bagi investor domestik, mungkin karena mereka lebih memahami jaringan pemasok, karakter produksi, dan pasar dalam negeri. Kedua, daya tarik global rumput laut Indonesia belum sepenuhnya terkonversi menjadi PMA besar. Ini bisa terjadi karena beberapa hal: kualitas bahan baku yang belum seragam, ketidakpastian pasokan, lemahnya integrasi industri pengolahan, biaya logistik, atau karena investasi yang masuk masih berhenti pada tahap pengolahan dasar, belum masuk ke industri turunan dengan nilai tambah tinggi seperti refined carrageenan, agar, bioplastik, atau bahan baku farmasi.

Pola waktunya juga menarik. Investasi rumput laut pada 2025 tidak terkonsentrasi pada satu triwulan saja seperti ikan nila, tetapi menunjukkan kenaikan bertahap sepanjang tahun. Triwulan I mencatat sekitar Rp 42,89 miliar, Triwulan II sekitar Rp 59,41 miliar, Triwulan III sekitar Rp 99,91 miliar, dan Triwulan IV menjadi puncak dengan Rp 118,32 miliar. Dengan demikian, hampir 68 persen investasi rumput laut terjadi pada semester II, terutama pada Triwulan III dan IV. Pola ini menunjukkan bahwa hilirisasi rumput laut lebih hidup di paruh kedua tahun, dengan kecenderungan realisasi investasi menguat menjelang tutup buku.

Secara bisnis, pola ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa ada proyek-proyek pengolahan atau ekspansi yang berjalan lebih serius di semester II. Tetapi dari sudut kebijakan, konsentrasi pada akhir tahun tetap menyisakan pertanyaan. Mengapa investasi baru menguat setelah pertengahan tahun? Apakah ini soal pencatatan administrasi, proses perizinan, kesiapan lahan, pengadaan mesin, atau kepastian pasokan bahan baku? Kalau pola seperti ini terus berulang, maka kita patut curiga bahwa ekosistem investasi rumput laut belum cukup mulus untuk bergerak stabil sepanjang tahun. Ia tumbuh, tetapi belum sepenuhnya lancar.

Ironi Hilirisasi Rumput Laut

Persoalan yang paling penting justru tampak pada geografi investasinya. Secara logika, orang akan mengira bahwa investasi hilirisasi rumput laut mestinya kuat di kawasan timur Indonesia—wilayah yang selama ini dikenal sebagai sentra budidaya dan produksi rumput laut. Dan memang, data menunjukkan bahwa Sulawesi memegang porsi besar. Namun rumput laut 2025 juga memperlihatkan sesuatu yang lebih rumit, dimana investasinya tidak hanya terkonsentrasi di daerah produsen, tetapi juga sangat berat ke Pulau Jawa.

Sebaran menurut pulau menunjukkan bahwa Jawa menyerap sekitar Rp 205,83 miliar atau 64,2 persen dari total investasi rumput laut. Sulawesi berada di posisi kedua dengan sekitar Rp 108,07 miliar atau 33,7 persen. Selebihnya sangat kecil: Bali dan Nusa Tenggara sekitar Rp 5,45 miliar, Sumatera sekitar Rp 1,18 miliar, sementara wilayah lain praktis tidak terlihat. Ini berarti bahwa bahkan pada komoditas yang sangat identik dengan kawasan timur seperti rumput laut, nilai tambah industrinya tetap banyak menumpuk di Jawa.

Di sinilah ironi hilirisasi rumput laut Indonesia. Bahan baku banyak tumbuh di timur, tetapi investasi pengolahannya masih berat ke barat. Jawa unggul bukan karena paling banyak menanam rumput laut, melainkan karena menawarkan infrastruktur yang lebih siap: kawasan industri, pelabuhan, jalan distribusi, akses energi, dan kedekatan dengan pasar domestik maupun ekspor. Bagi investor, memilih Jawa sering kali terasa lebih aman. Tetapi dari sudut pembangunan wilayah, ini adalah alarm. Kalau rumput laut yang begitu identik dengan pesisir timur saja masih belum sepenuhnya diolah dekat sumber bahan baku, maka berarti agenda hilirisasi kita masih terlalu tunduk pada logika pusat industri lama.

Pada tingkat provinsi, konsentrasi itu bahkan lebih tajam. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan investasi rumput laut terbesar pada 2025, mencapai sekitar Rp 107,74 miliar atau 33,6 persen dari total nasional. Ini kabar penting, karena menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan bukan hanya produsen, tetapi juga mulai tampil sebagai pusat nilai tambah. Namun setelah itu, daftar besar justru didominasi provinsi di Jawa: Jawa Timur sekitar Rp 98,95 miliar (30,9 persen), Jawa Barat sekitar Rp 74,36 miliar (23,2 persen), dan Banten sekitar Rp 26,03 miliar (8,1 persen). Di luar itu, porsinya jauh lebih kecil: DKI Jakarta sekitar Rp 6,12 miliar, Nusa Tenggara Timur sekitar Rp 5,42 miliar, Lampung sekitar Rp 1,18 miliar, dan beberapa provinsi lain di bawah angka tersebut.

Kalau dibaca dengan jujur, komposisi ini menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, Sulawesi Selatan adalah bukti bahwa sentra produksi bisa sekaligus menjadi sentra investasi, jika ada basis industri dan jaringan bisnis yang cukup kuat. Kedua, keberhasilan itu masih terlalu terkonsentrasi. Di luar Sulawesi Selatan, wilayah-wilayah penghasil rumput laut lainnya belum muncul sebagai pusat investasi besar. Dengan kata lain, rumput laut belum menjadi motor pemerataan industri di kawasan timur; ia baru menjadi kantong investasi di beberapa titik tertentu.

Tingkat kabupaten/kota membuat gambaran itu lebih konkret. Kabupaten Pinrang muncul sebagai lokasi investasi rumput laut terbesar dengan nilai sekitar Rp 101,50 miliar. Setelah itu ada Kabupaten Majalengka sekitar Rp 64,58 miliar, Kabupaten Pasuruan sekitar Rp 45,72 miliar, Kabupaten Sidoarjo sekitar Rp 27,93 miliar, Kabupaten Tangerang sekitar Rp 24,95 miliar, Kabupaten Mojokerto sekitar Rp 14,25 miliar, Kabupaten Sukabumi sekitar Rp 9,09 miliar, Kota Surabaya sekitar Rp 5,41 miliar, Kabupaten Sikka sekitar Rp 4,72 miliar, dan Jakarta Selatan sekitar Rp 4,50 miliar.

Daftar ini sangat menarik karena memperlihatkan bahwa investasi rumput laut tidak tersebar merata ke semua sentra budidaya, melainkan mengelompok di simpul-simpul tertentu. Pinrang menunjukkan kekuatan Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi sekaligus pengolahan. Tetapi kehadiran Majalengka, Pasuruan, Sidoarjo, Tangerang, Mojokerto, dan Sukabumi menunjukkan bahwa Jawa tetap menjadi rumah utama bagi pengolahan dan aktivitas bisnis rumput laut. Artinya, walaupun rumput laut tumbuh di pesisir-pesisir timur, keputusan investasi tetap banyak mengikuti logika kedekatan dengan industri, pasar, dan infrastruktur, bukan semata kedekatan dengan lokasi panen.

Asal negaranya juga memberi gambaran yang cukup jelas. Investor terbesar tentu Indonesia sendiri dengan sekitar Rp 207,32 miliar. Setelah itu Singapura menjadi investor asing utama dengan sekitar Rp 102,34 miliar, lalu R.R. Tiongkok sekitar Rp 10,58 miliar. Selebihnya sangat kecil: Korea Selatan sekitar Rp 257,5 juta, India sekitar Rp 30 juta, dan beberapa negara lain tercatat nol. Komposisi ini menunjukkan bahwa investasi asing pada rumput laut Indonesia belum benar-benar beragam, dan masih sangat bergantung pada sedikit negara. Singapura berperan sebagai simpul keuangan dan perdagangan, sedangkan Tiongkok masuk akal sebagai pasar dan basis industri pengolahan global. Tetapi kecilnya jumlah negara investor juga mengindikasikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya berhasil menjual cerita rumput lautnya sebagai peluang industri bernilai tinggi yang menarik banyak pemain global.

Menjadikan Rumput Laut Sebagai Tulangpunggung Ekonomi Bitu

Pertama, rumput laut memang sudah masuk radar investasi hilirisasi, tetapi belum menjadi bintang utama. Nilainya cukup besar untuk disebut penting, tetapi belum cukup besar untuk menyatakan bahwa Indonesia telah sukses membangun industrialisasi rumput laut. Kedua, nilai tambah rumput laut masih terkonsentrasi di beberapa provinsi dan kabupaten tertentu, terutama di Jawa dan Sulawesi Selatan. Ketiga, struktur investasi masih sangat berat pada PMDN, yang berarti kebijakan penguatan pelaku domestik akan sangat menentukan masa depan komoditas ini. Keempat, masalah terbesar bukan sekadar menambah investasi, tetapi menata lokasi investasi agar lebih dekat dengan sentra produksi dan lebih adil bagi daerah penghasil.

Di sinilah kritik terhadap kebijakan perlu ditegaskan. Selama ini rumput laut terlalu sering dibicarakan sebagai komoditas ekspor, tetapi terlalu jarang dibahas sebagai agenda industri yang serius. Fokus kebijakan masih mudah terjebak pada peningkatan produksi budidaya, perluasan area tanam, atau target volume ekspor, sementara pertanyaan yang lebih penting justru belum dijawab tuntas: berapa banyak rumput laut Indonesia yang benar-benar diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri? Selama jawabannya masih terbatas, maka rumput laut akan terus menjadi komoditas besar dengan nilai tambah yang tidak sebesar potensinya.

Kalau pemerintah sungguh ingin menjadikan rumput laut sebagai tulang punggung ekonomi biru, maka strategi hilirisasinya harus lebih berani. Pertama, hilirisasi rumput laut perlu diposisikan sebagai agenda industrialisasi nasional, bukan sekadar perpanjangan dari program budidaya. Kedua, sentra produksi di kawasan timur harus diperlengkapi dengan infrastruktur pengolahan, cold chain, listrik, air industri, pelabuhan, dan layanan logistik agar investor punya alasan ekonomi untuk masuk. Ketiga, insentif fiskal dan pembiayaan harus diarahkan pada pengolahan lanjutan—bukan hanya drying atau chips, tetapi juga agar, carrageenan, refined products, bahan baku farmasi, kosmetik, hingga biomaterial. Keempat, pelaku PMDN perlu diperkuat melalui akses pembiayaan, modernisasi teknologi, sertifikasi mutu, dan integrasi dengan pasar ekspor. Kelima, pemerintah perlu menata ulang narasi ekspor: jangan puas hanya menjadi pemasok bahan mentah untuk industri negara lain.

Dus, data investasi 2025 mengajarkan satu hal yang cukup keras, yaitu rumput laut Indonesia memang besar sebagai potensi, tetapi belum sepenuhnya besar sebagai industri hilir. Ia sudah bergerak, tetapi belum berlari. Ia sudah menarik investasi, tetapi belum benar-benar menjadi magnet industrialisasi. Dan selama investasi pengolahannya masih lebih nyaman menumpuk di pusat-pusat industri lama ketimbang menyebar ke sentra produksi, maka hilirisasi rumput laut kita belum selesai. Kita baru mengakui potensinya, belum sepenuhnya membangun kekuatannya.