Ekonomi Penelitian Mandiri Sinopsis

Ekonomi Kelautan Indonesia: Model HS–EBOPS

diperbarui pada

Oleh: Suhana

 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam ekonomi global berbasis laut. Laut bukan hanya ruang geografis, tetapi juga fondasi utama aktivitas ekonomi nasional. Perkembangan terbaru dalam kajian ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi kelautan merupakan sistem yang jauh lebih kompleks, mencakup berbagai aktivitas lintas sektor yang terhubung secara global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseptual yang lebih modern dan integratif agar potensi ekonomi kelautan Indonesia dapat diukur dan dikembangkan secara optimal.

Secara tradisional, ekonomi kelautan didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang bergantung pada laut dan produk-produk kelautan (Suhana, 2017). Definisi ini relevan untuk menggambarkan kondisi awal ekonomi kelautan Indonesia yang berbasis sumber daya. Namun, pendekatan ini belum mampu menangkap dinamika ekonomi modern yang melibatkan jasa, teknologi, dan jaringan perdagangan global. Dalam perkembangan terbaru, ekonomi kelautan dipahami sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi di laut, memanfaatkan sumber daya dan ruang laut, serta menghasilkan barang dan jasa yang terintegrasi dalam sistem ekonomi global (Shi & Xue, 2025). Dengan demikian, ekonomi kelautan dapat dipahami sebagai ekonomi yang terjadi di laut, karena laut, dan untuk laut.

Baca Juga: Mendefinisikan ekonomi kelautan Indonesia.

Pendekatan ini membawa perubahan mendasar dalam cara kita melihat laut. Laut tidak lagi hanya diposisikan sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai ruang ekonomi dan sistem produksi. Aktivitas seperti transportasi laut, industri pengolahan hasil laut, hingga jasa keuangan maritim menjadi bagian integral dari ekonomi kelautan. Dalam kerangka ini, ekonomi kelautan bersifat lintas sektor dan lintas ruang, menghubungkan aktivitas di laut dan di darat dalam satu sistem ekonomi yang saling terkait.

Untuk memahami struktur ekonomi kelautan secara lebih sistematis, pendekatan modern mengelompokkan aktivitas kelautan ke dalam tiga kategori utama, yaitu aktivitas yang sepenuhnya berbasis laut (activities completely marine), aktivitas yang sebagian besar terkait laut (activities mainly marine), dan aktivitas yang terkait secara tidak langsung (activities related to marine) (Shi & Xue, 2025). Klasifikasi ini penting untuk menghindari penghitungan ganda sekaligus memperluas cakupan analisis ekonomi kelautan. Selain itu, ekonomi kelautan juga dibedakan menjadi dua komponen utama, yaitu barang kelautan dan jasa kelautan. Barang kelautan mencakup produk fisik seperti ikan, minyak, kapal, dan mineral laut, sedangkan jasa kelautan mencakup transportasi maritim, pariwisata bahari, jasa keuangan, asuransi, hingga layanan informasi kelautan (OECD, 2016; UNCTAD, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pemisahan antara barang dan jasa kelautan menjadi sangat penting karena selama ini analisis ekonomi kelautan lebih banyak berfokus pada sektor barang. Padahal, sektor jasa kelautan memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah dan devisa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan kedua komponen tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah model integrasi berbasis perdagangan internasional yang menggabungkan klasifikasi Harmonized System (HS) untuk barang dan BPM6 serta EBOPS 2010 untuk jasa.

Model integrasi HS–EBOPS

EBOPS (Extended Balance of Payments Services Classification) adalah sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat transaksi perdagangan jasa antar negara dalam kerangka neraca pembayaran. Sistem ini dikembangkan oleh lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung konsistensi dan keterbandingan data perdagangan jasa secara global. EBOPS merupakan turunan operasional dari pedoman Balance of Payments Manual (BPM6), sehingga berfungsi sebagai alat untuk merinci berbagai jenis jasa yang diperdagangkan lintas negara, seperti transportasi, pariwisata, jasa keuangan, asuransi, konstruksi, dan jasa bisnis lainnya. Dalam praktiknya, EBOPS memungkinkan negara, termasuk Indonesia, untuk mengukur ekspor dan impor jasa secara lebih sistematis melalui Neraca Pembayaran Indonesia yang disusun oleh Bank Indonesia. Dalam konteks ekonomi kelautan, EBOPS menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi jasa-jasa yang terkait dengan laut—seperti transportasi maritim, pariwisata bahari, dan jasa keuangan maritim—meskipun tidak secara eksplisit menggunakan label “kelautan”. Dengan demikian, EBOPS berperan sebagai fondasi utama dalam analisis perdagangan jasa dan menjadi komponen kunci dalam pengembangan model integrasi ekonomi kelautan berbasis data internasional.

Model integrasi HS–EBOPS menawarkan cara baru dalam mengukur ekonomi kelautan Indonesia (Tabel 1). Dalam model ini, seluruh aktivitas ekonomi kelautan dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu perdagangan barang kelautan dan perdagangan jasa kelautan. Barang kelautan diidentifikasi menggunakan kode HS, yang mencakup sektor perikanan, minyak dan gas lepas pantai, pertambangan laut, industri galangan kapal, serta energi laut. Sementara itu, jasa kelautan diklasifikasikan menggunakan EBOPS 2010 yang mencakup transportasi maritim, pariwisata bahari, konstruksi kelautan, asuransi maritim, jasa keuangan, serta jasa informasi dan bisnis kelautan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber seperti BPS untuk perdagangan barang dan Bank Indonesia untuk neraca pembayaran jasa.

Tabel 1. Kerangka Integrasi HS–EBOPS

Bidang Kelautan Sektor Kode Sumber Data Indonesia Output Analisis
Barang Kelautan (Ocean Goods) Perikanan HS 03, 16, 1504, dll BPS (Ekspor-Impor) Nilai ekspor/impor
Migas offshore HS 27 BPS, ESDM Neraca perdagangan
Pertambangan laut HS 25, 26 BPS Struktur komoditas
Galangan kapal HS 89 BPS Industri maritim
Garam & mineral HS 25 BPS Ketergantungan impor
Energi laut HS 2716 BPS Potensi energi
Jasa Kelautan (Ocean Services) Transportasi laut EBOPS 3.1 BI (NPI) Neraca jasa maritim
Pariwisata bahari EBOPS 4 BPS, BI Devisa wisata
Konstruksi laut EBOPS 5 BI Infrastruktur
Asuransi maritim EBOPS 6 BI, OJK Risiko perdagangan
Keuangan maritim EBOPS 7 BI Pembiayaan sektor
Jasa bisnis kelautan EBOPS 9 BI, BRIN Inovasi & teknologi

Sumber: dikembangkan dari Shi & Xue, (2025)

Melalui integrasi ini, ekonomi kelautan Indonesia dapat diukur secara lebih komprehensif. Secara sederhana, nilai ekonomi kelautan merupakan penjumlahan antara nilai barang kelautan dan jasa kelautan. Selain itu, model ini juga memungkinkan analisis neraca perdagangan kelautan, yaitu selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa kelautan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya dapat mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi kelautan terhadap perekonomian nasional, tetapi juga memahami struktur dan dinamika perdagangan kelautan Indonesia di tingkat global.

Lebih jauh lagi, model integrasi HS–EBOPS membuka peluang untuk analisis lanjutan yang lebih mendalam. Misalnya, analisis daya saing dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk melihat keunggulan komparatif Indonesia dalam produk kelautan tertentu. Selain itu, analisis rantai nilai global (global value chain) dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi Indonesia dalam jaringan produksi dan distribusi internasional. Pendekatan ini juga dapat dikembangkan menjadi model input-output atau Computable General Equilibrium (CGE) untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap ekonomi kelautan secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, penerapan model ini di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan data, terutama pada sektor jasa kelautan yang belum terdokumentasi secara rinci. Selain itu, perbedaan klasifikasi antar lembaga juga menjadi kendala dalam integrasi data. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun sistem akuntansi ekonomi kelautan nasional yang terintegrasi, yang mampu menghubungkan data barang dan jasa dalam satu kerangka yang konsisten. Pengembangan akun satelit ekonomi kelautan menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi kelautan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pendekatan blue economy menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat jangka panjang (UNESCO, 2017). Dalam konteks ini, model integrasi HS–EBOPS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran ekonomi, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan memahami struktur ekonomi kelautan secara lebih detail, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mampu meningkatkan nilai tambah tanpa merusak ekosistem laut.

Ke depan, ekonomi kelautan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia dapat mengembangkan diri sebagai pusat logistik maritim global. Selain itu, potensi sektor jasa seperti pariwisata bahari dan jasa keuangan maritim juga sangat besar. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi berbasis nilai tambah dan jasa.

Dengan demikian, ekonomi kelautan Indonesia perlu dipahami sebagai sistem ekonomi yang terintegrasi, lintas sektor, dan berbasis data global. Pendekatan konseptual modern yang dipadukan dengan model integrasi HS–EBOPS memberikan fondasi yang kuat untuk analisis dan pengembangan ekonomi kelautan ke depan. Laut bukan hanya sumber daya, tetapi juga ruang strategis yang menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat memanfaatkan potensi lautnya, tetapi juga menjadi pemain utama dalam ekonomi kelautan dunia.

 

Referensi

 

   Send article as PDF   

Anda mungkin juga menyukai:

error: Content is protected !!