
Oleh : Suhana
Kinerja PDB perikanan semester I-2025 tumbuh positif secara tahunan (Y-on-Y) namun terkontraksi dibandingkan semester 2-2024 (S-to-S), menegaskan urgensi reformasi struktural berbasis teknologi, hilirisasi, dan kebijakan terpadu.
Selasa (5/08) Badan Pusat Statistik (BPS) RI merelease pertumbuhan ekonomi ekonomi Indonesia triwulan 2 2025, termasuk untuk sektor perikanan. Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa pada semester I-2025, PDB perikanan atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 142,796 miliar, mengalami kontraksi 6,63% secara semester-to-semester (S to S) dibandingkan Semester II-2024 yang mencapai Rp 152,941 miliar. Kontraksi ini terjadi di tengah pertumbuhan positif PDB nasional yang naik 1,29% pada periode yang sama. Fenomena ini mencerminkan tantangan musiman yang kerap dihadapi sektor perikanan, khususnya di awal tahun ketika musim barat dan cuaca ekstrem menghambat aktivitas penangkapan serta menurunkan produktivitas budidaya.
Meski demikian, jika dilihat dari sisi tahunan atau year-on-year (Y on Y), sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,28%, naik dari Rp 139,618 miliar pada Semester I-2024. Namun, laju ini masih tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,99% pada periode yang sama. Artinya, pemulihan sektor perikanan memang terjadi, tetapi tidak secepat sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan jasa yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional, dari 2,33% pada semester II-2024 menjadi hanya 2,14% pada semester I-2025, bahkan lebih rendah dibandingkan kontribusi 2,20% pada semester I-2024.

Penurunan kontribusi ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam sektor perikanan. Di satu sisi, permintaan global terhadap produk perikanan tetap stabil, bahkan cenderung meningkat untuk komoditas unggulan seperti tuna dan udang. Namun di sisi lain, keterbatasan hilirisasi dan dominasi ekspor dalam bentuk bahan mentah menahan sektor ini untuk tumbuh lebih cepat. Di beberapa wilayah, khususnya Indonesia timur, keterbatasan infrastruktur rantai dingin dan logistik laut semakin memperlebar kesenjangan distribusi hasil perikanan. Akibatnya, potensi besar ekonomi laut Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.
Lebih jauh lagi, sektor perikanan menghadapi tantangan baru pada semester II-2025, yakni kenaikan tarif ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat menjadi 19 persen. Sebagai salah satu pasar utama ekspor komoditas perikanan, kebijakan tarif ini diperkirakan menekan daya saing harga produk Indonesia di pasar AS, terutama untuk komoditas unggulan seperti udang, tuna, dan tilapia. Peningkatan tarif ini berpotensi memicu pergeseran permintaan ke negara pesaing yang memiliki tarif lebih rendah. Dampaknya bukan hanya pada ekspor, tetapi juga pada harga domestik yang berpotensi turun akibat kelebihan pasokan di dalam negeri jika ekspor melambat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi yang lebih progresif. Hilirisasi produk perikanan menjadi kunci, dengan mendorong pengembangan industri pengolahan yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti fillet beku, pakan berbasis limbah ikan, hingga bioteknologi kelautan. Penerapan teknologi budidaya modern, seperti precision aquaculture berbasis IoT, juga mendesak dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, mitigasi dampak musiman melalui program asuransi iklim dan skema pembiayaan adaptif bagi nelayan serta pembudidaya menjadi penting agar mereka tidak terpukul oleh fluktuasi cuaca yang kian ekstrem.
Pemerintah juga perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Afrika dan Timur Tengah yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk perikanan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar utama seperti Jepang dan Amerika Serikat. Di samping itu, percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan modern dan jaringan rantai dingin di wilayah timur harus menjadi prioritas agar distribusi hasil perikanan lebih merata dan efisien.
Dus, secara keseluruhan, kinerja sektor perikanan pada semester I-2025 memberi pesan yang jelas, yaitu meski tumbuh positif secara tahunan, sektor ini belum mampu mengimbangi percepatan ekonomi nasional. Jika tidak ada terobosan besar dalam hilirisasi, teknologi, dan kebijakan ekonomi biru, kontribusi perikanan terhadap PDB nasional berisiko stagnan di kisaran 2%. Namun, di balik tantangan tersebut, peluang untuk mendorong sektor perikanan sebagai lokomotif baru ekonomi biru Indonesia masih terbuka lebar—terutama jika didukung dengan kebijakan yang tepat, investasi yang memadai, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.
