suhana
Oleh: Suhana
Pesisir Jakarta menghadapi ancaman yang semakin nyata. Dalam beberapa dekade terakhir, kombinasi antara kenaikan muka laut dan penurunan tanah membuat sebagian wilayah Jakarta Utara semakin rentan terhadap banjir rob. Air laut tidak lagi sekadar datang saat musim tertentu, tetapi mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga pesisir. Jika tren ini terus berlanjut, banyak kawasan pesisir Jakarta diperkirakan akan semakin sering tergenang, bahkan berpotensi tenggelam dalam beberapa dekade ke depan.
Selama ini berbagai strategi telah dilakukan untuk menahan laju ancaman tersebut. Pemerintah membangun tanggul laut, sistem pompa, serta proyek perlindungan pesisir berskala besar. Di tingkat rumah tangga, warga juga melakukan berbagai cara adaptasi seperti meninggikan lantai rumah atau memperkuat bangunan agar tetap bertahan dari banjir rob. Namun, semua pendekatan ini pada dasarnya masih berusaha melawan air.
Di tengah keterbatasan solusi konvensional, muncul sebuah gagasan yang mulai mendapat perhatian para peneliti dan perencana kota, yaitu rumah terapung. Konsep ini tidak lagi berupaya menyingkirkan air dari kehidupan manusia, tetapi justru mengajak manusia hidup berdampingan dengan air. Rumah dibangun di atas struktur yang dapat mengapung sehingga tetap aman meskipun permukaan air naik.
Sebuah artikel hasil penelitian terbaru yang dilakukan Rukuh Setiadi et al (2026) di Jakarta Utara mencoba menjawab pertanyaan penting, yaitu apakah masyarakat bersedia tinggal di rumah terapung? Hasilnya memberikan gambaran menarik tentang bagaimana masyarakat memandang inovasi hunian ini di tengah ancaman perubahan iklim. Artikel tersebut berjudul Living on top of water: Public attitude toward floating houses in North Jakarta, Indonesia. Environmental Development, Volume 57 (2026).
Pesisir Jakarta Terancam
Jakarta termasuk kota pesisir yang menghadapi tekanan lingkungan sangat besar. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan tanah yang cukup cepat. Pada saat yang sama, permukaan laut terus naik akibat perubahan iklim global.
Kombinasi kedua faktor ini menciptakan risiko serius. Beberapa studi memproyeksikan bahwa pada pertengahan abad ini, sebagian wilayah pesisir Jakarta berpotensi mengalami genangan air laut secara permanen. Banjir rob yang dulu hanya terjadi sesekali kini semakin sering terjadi, bahkan pada hari-hari biasa (Rukuh Setiadi et al, 2026).
Selama ini pemerintah dan masyarakat telah mencoba berbagai cara untuk beradaptasi. Pembangunan tanggul laut, pompa air, dan sistem polder menjadi strategi utama. Di tingkat rumah tangga, warga sering meninggikan lantai rumah atau memperbaiki fondasi agar tidak terendam air (Rukuh Setiadi et al, 2026).
Namun semua solusi ini pada dasarnya masih berupaya menahan air. Padahal dalam jangka panjang, air laut kemungkinan akan terus naik. Karena itu, beberapa ahli mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih radikal, yaitu membangun permukiman yang dapat mengapung di atas air.
Rumah Terapung sebagai Inovasi Adaptasi
Rumah terapung merupakan konsep hunian yang dibangun di atas platform yang dapat mengapung. Struktur ini biasanya ditambatkan ke daratan atau dasar laut sehingga tetap stabil meskipun permukaan air berubah (Rukuh Setiadi et al, 2026).
Secara teknis, konsep ini bukan hal baru. Beberapa negara seperti Belanda telah mengembangkan permukiman terapung sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap banjir. Namun di negara berkembang, terutama di kawasan Global South, penelitian mengenai penerimaan masyarakat terhadap konsep ini masih sangat terbatas (Rukuh Setiadi et al, 2026).
Karena itulah penelitian di Jakarta Utara menjadi penting. Para peneliti melakukan survei terhadap lebih dari 500 responden dari berbagai distrik pesisir di Jakarta Utara yang diperkirakan akan terdampak banjir laut dalam beberapa dekade mendatang. Survei ini dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan warga yang sudah tinggal di rumah terapung di kawasan Muara Angke. Tujuannya sederhana namun penting, yaitu memahami apakah masyarakat benar-benar bersedia hidup di atas air.
Masyarakat Tidak Menolak, Tetapi Masih Ragu
Masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya menolak gagasan rumah terapung. Sekitar 44 persen responden menyatakan bersedia mencoba tinggal di rumah terapung. Namun jika dibandingkan dengan solusi lain, rumah terapung masih bukan pilihan utama. Sebagian besar responden lebih mendukung strategi yang sudah dikenal, seperti pembangunan tanggul laut atau peninggian rumah (Rukuh Setiadi et al, 2026).
Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak selalu langsung diterima masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih percaya pada solusi yang sudah mereka kenal dan rasakan manfaatnya. Dengan kata lain, rumah terapung masih dianggap sebagai gagasan baru yang menarik, tetapi belum sepenuhnya meyakinkan.
Salah satu temuan paling menarik dari penelitian ini adalah faktor usia. Responden yang lebih muda ternyata jauh lebih terbuka terhadap ide tinggal di rumah terapung dibandingkan generasi yang lebih tua. Generasi muda cenderung melihat konsep ini sebagai sesuatu yang inovatif dan menarik. Mereka juga relatif lebih fleksibel dalam hal gaya hidup dan pekerjaan.
Sebaliknya, kepala rumah tangga—yang biasanya berusia lebih tua—cenderung lebih berhati-hati. Keputusan tempat tinggal bagi mereka tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga menyangkut kebutuhan seluruh keluarga. Pertimbangan seperti akses sekolah, fasilitas kesehatan, keamanan anak, dan stabilitas pekerjaan menjadi faktor penting yang membuat mereka lebih konservatif dalam memilih tempat tinggal.
Risiko Banjir Bukan Faktor Penentu
Secara mengejutkan, penelitian Rukuh Setiadi et al, (2026) ini menemukan bahwa persepsi risiko banjir tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat untuk tinggal di rumah terapung. Bahkan warga yang tinggal di daerah dengan risiko banjir tinggi tidak selalu lebih tertarik pada rumah terapung dibandingkan warga di daerah yang lebih aman.
Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tempat tinggal tidak semata-mata didasarkan pada risiko lingkungan. Faktor ekonomi, kenyamanan hidup, dan peluang pekerjaan sering kali jauh lebih menentukan.
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat pesisir sudah terbiasa menghadapi banjir rob. Kondisi ini secara perlahan membentuk sikap adaptif yang membuat mereka merasa masih bisa bertahan di tempat yang sama.
Temuan lapangan Rukuh Setiadi et al (2026) di Muara Angke memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang benar-benar memengaruhi penerimaan masyarakat. Di kawasan ini, rumah terapung dibangun sebagai bagian dari program pemerintah untuk memperbaiki permukiman pesisir. Rumah-rumah tersebut diberikan kepada warga miskin secara gratis. Akibatnya, penghuni rumah terapung merasa sangat terbantu. Mereka tidak perlu membayar sewa, dan biaya utilitas juga lebih rendah karena penggunaan panel surya dan sistem pengolahan air (Rukuh Setiadi et al, 2026).
Bagi mereka, rumah terapung bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga kesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap inovasi hunian sangat dipengaruhi oleh insentif ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Penghuni rumah terapung di Muara Angke merasakan beberapa manfaat nyata. Salah satunya adalah rasa aman dari banjir. Ketika air pasang naik, rumah mereka ikut naik sehingga tidak terendam (Rukuh Setiadi et al, 2026).
Namun ada juga beberapa kekurangan. Misalnya, rumah bisa terasa panas pada siang hari karena ventilasi yang terbatas. Selain itu, penghuni juga mengkhawatirkan dampak gelombang besar atau cuaca ekstrem. Meski demikian, sebagian besar penghuni merasa puas dengan kondisi tempat tinggal mereka. Kedekatan dengan tempat kerja dan lingkungan sosial menjadi faktor penting yang membuat mereka tetap nyaman tinggal di sana.
Tantangan Kebijakan ke Depan
Rumah terapung berpotensi menjadi salah satu strategi adaptasi terhadap perubahan iklim di kota pesisir. Namun penerapannya tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Ada beberapa tantangan besar yang harus diperhatikan (Rukuh Setiadi et al, 2026), yaitu Pertama adalah biaya pembangunan. Infrastruktur rumah terapung relatif mahal dibandingkan rumah biasa. Tanpa subsidi pemerintah atau dukungan pendanaan internasional, teknologi ini mungkin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua adalah risiko gentrifikasi pesisir. Jika tidak diatur dengan baik, rumah terapung bisa berubah menjadi proyek real estate mewah yang justru mengusir masyarakat lokal dari wilayah pesisir. Ketiga adalah pentingnya mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Rumah terapung harus dirancang sedemikian rupa agar tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, seperti perikanan dan perdagangan informal.
Dus, perubahan iklim memaksa kota-kota pesisir di seluruh dunia untuk berpikir ulang tentang cara mereka beradaptasi dengan laut. Tidak semua wilayah dapat terus-menerus dilindungi oleh tanggul atau infrastruktur keras. Dalam kondisi tertentu, hidup berdampingan dengan air mungkin menjadi pilihan yang lebih realistis. Penelitian Rukuh Setiadi et al, (2026) di Jakarta Utara menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menolak ide tersebut. Namun penerimaan terhadap inovasi seperti rumah terapung sangat bergantung pada faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, teknologi ini berpotensi menjadi bagian dari solusi adaptasi jangka panjang bagi kota pesisir yang menghadapi ancaman kenaikan muka laut. Pada akhirnya, pertanyaan tentang rumah terapung bukan sekadar soal teknologi. Ia juga menyangkut bagaimana manusia membayangkan masa depan hidupnya—apakah terus melawan air, atau belajar hidup bersama air.
Referensi
Rukuh Setiadi, Joerg Baumeister, Alex Y. Lo, Luna Perita. 2026. Living on top of water: Public attitude toward floating houses in North Jakarta, Indonesia. Environmental Development. Volume 57, January 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101354
