suhana
Oleh: Suhana
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang sangat panjang dan sumber daya laut yang melimpah. Namun kekuatan maritim sebuah negara tidak cukup diukur dari luas wilayah lautnya saja. Yang lebih penting adalah kemampuan mengubah potensi tersebut menjadi aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, investasi, dan daya saing global. Data PDRB perikanan provinsi tahun 2025 menunjukkan bahwa ekonomi kelautan Indonesia sedang memasuki fase penting. Wilayah barat masih mendominasi dari sisi nilai ekonomi, tetapi kawasan timur mulai tumbuh cepat dan berpotensi menjadi pusat baru pertumbuhan sektor kelautan nasional.
Dalam ukuran ekonomi absolut, Jawa Timur masih menjadi kekuatan utama perikanan Indonesia. Nilai PDRB perikanan provinsi ini pada 2025 mencapai sekitar Rp37,6 triliun, tertinggi di Indonesia. Posisi tersebut didukung oleh kombinasi yang kuat antara armada penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan, pasar domestik besar, serta jaringan distribusi yang matang. Kawasan pesisir seperti Banyuwangi, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Probolinggo, hingga Madura telah lama menjadi pusat kegiatan ekonomi kelautan. Bagi pelaku usaha, Jawa Timur menawarkan ekosistem bisnis yang lengkap, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, logistik, hingga akses pasar nasional dan ekspor.
Di posisi kedua terdapat Sulawesi Selatan dengan nilai PDRB perikanan sekitar Rp32,6 triliun. Kinerja ini menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan sektor kelautan tidak hanya berada di Pulau Jawa. Sulawesi Selatan berkembang pesat karena memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Kota Makassar menjadi pusat logistik dan perdagangan, sementara daerah pesisirnya aktif dalam budidaya tambak, perikanan tangkap, serta pengolahan hasil laut. Bagi investor, provinsi ini sangat menarik karena berada dekat dengan sumber daya laut besar sekaligus memiliki akses distribusi yang semakin baik.
Provinsi lain yang menonjol adalah Lampung, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Lampung dikenal kuat dalam budidaya udang, nila, dan komoditas air tawar lain yang dekat dengan pasar Jawa dan ekspor. Riau memiliki potensi besar karena berada dekat jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki pasar konsumsi besar serta basis budidaya yang terus berkembang. Sementara Sulawesi Tenggara tampil sebagai salah satu kekuatan baru karena memiliki sumber daya laut besar dan kontribusi perikanan yang tinggi terhadap ekonomi daerah.
Baca juha: ekonomi-perikanan-regional-2016
Namun nilai ekonomi yang besar tidak selalu berarti sektor perikanan menjadi penopang utama ekonomi provinsi. Untuk melihat ketergantungan daerah terhadap sektor kelautan, perlu dilihat kontribusi perikanan terhadap total PDRB provinsi. Dalam hal ini, Maluku menjadi provinsi paling bergantung pada sektor perikanan dengan kontribusi sekitar 13,16 persen. Artinya, lebih dari seperdelapan ekonomi Maluku ditopang langsung oleh aktivitas perikanan. Posisi berikutnya ditempati Papua Selatan sekitar 10,79 persen, Sulawesi Tenggara 10,04 persen, Sulawesi Barat 9,58 persen, dan Gorontalo 8,58 persen. Di wilayah-wilayah ini, laut bukan hanya sektor ekonomi tambahan, tetapi sumber utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bagi dunia usaha, data tersebut penting karena menunjukkan daerah-daerah yang sangat responsif terhadap investasi perikanan. Ketika sektor ini tumbuh, dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan, dan peluang usaha turunan. Sebaliknya, ketika produksi terganggu akibat cuaca buruk, penyakit budidaya, atau pasar ekspor melemah, ekonomi daerah juga cepat terdampak. Karena itu, provinsi-provinsi dengan ketergantungan tinggi membutuhkan dukungan infrastruktur rantai dingin, akses modal, asuransi nelayan, serta stabilitas pasar.
Perkembangan paling menarik justru terlihat dari laju pertumbuhan 2023 hingga 2025. Sejumlah provinsi di Indonesia Timur mencatat pertumbuhan yang lebih cepat dibanding wilayah barat. Nusa Tenggara Timur tumbuh sekitar 14,55 persen, Sulawesi Utara 13,9 persen, Sulawesi Selatan 12,21 persen, dan Maluku 11,74 persen. Ini menandakan bahwa kawasan timur sedang bergerak menjadi pusat baru ekonomi kelautan nasional. Faktor pendorongnya antara lain ketersediaan sumber daya ikan yang masih besar, meningkatnya permintaan pasar ekspor, pembangunan pelabuhan, serta mulai membaiknya konektivitas logistik antarwilayah.
Jika Indonesia dibagi menjadi kawasan barat dan timur, terlihat perbedaan struktur ekonomi yang sangat jelas. Indonesia Barat masih unggul dari sisi total nilai ekonomi perikanan karena memiliki jumlah penduduk lebih besar, infrastruktur lebih matang, dan industri lebih lengkap. Namun kontribusi sektor perikanan terhadap total ekonomi kawasan barat relatif kecil, sekitar 1,43 persen. Sebaliknya, di Indonesia Timur kontribusi sektor perikanan mencapai sekitar 6,12 persen. Ini berarti perikanan memiliki posisi jauh lebih penting dalam perekonomian kawasan timur. Dengan kata lain, di barat perikanan adalah sektor besar, tetapi di timur perikanan adalah sektor utama.
Kondisi ini memberi pelajaran penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis. Strategi pembangunan sektor kelautan tidak bisa disamakan di semua daerah. Untuk wilayah barat, fokus utama sebaiknya pada peningkatan efisiensi, hilirisasi, pengolahan bernilai tambah, teknologi budidaya modern, dan penguatan ekspor. Sementara untuk wilayah timur, prioritasnya adalah membuka akses logistik, membangun pelabuhan perikanan, cold storage, sentra pengolahan, pembiayaan UMKM pesisir, serta peningkatan kapasitas SDM lokal.
Hasil Indeks Daya Saing Perikanan juga memperlihatkan bahwa Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sulawesi Tenggara merupakan provinsi paling siap bersaing secara nasional. Mereka memiliki kombinasi ukuran ekonomi, pertumbuhan, kontribusi daerah, dan dukungan infrastruktur yang baik. Sementara Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Utara muncul sebagai provinsi dengan potensi masa depan yang sangat besar. Jika investasi dilakukan secara konsisten, provinsi-provinsi ini bisa menjadi pemain utama dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Meski prospeknya cerah, masih ada tantangan besar yang harus diatasi. Banyak daerah penghasil ikan masih menjual bahan mentah sehingga nilai tambah dinikmati wilayah lain atau negara lain. Fasilitas penyimpanan dingin dan rantai distribusi belum merata sehingga kerugian pascapanen masih tinggi. Akses pembiayaan bagi nelayan dan pembudidaya kecil juga masih terbatas. Selain itu, perubahan iklim, kerusakan ekosistem pesisir, dan konflik pemanfaatan ruang laut menjadi risiko nyata yang perlu dikelola dengan serius.
Dus, PDRB tahun 2025 menunjukkan bahwa ekonomi kelautan Indonesia sedang berada di titik penting. Jawa masih memimpin sebagai pusat kekuatan lama, tetapi Indonesia Timur sedang menyalakan mesin pertumbuhan baru. Bagi pelaku bisnis, ini adalah sinyal kuat untuk mulai melihat peluang di kawasan timur, baik dalam penangkapan, budidaya, pengolahan, logistik, maupun ekspor. Bagi pemerintah, inilah saat yang tepat menjadikan ekonomi kelautan sebagai strategi pembangunan nasional. Jika dikelola dengan benar, laut Indonesia tidak hanya menjadi simbol geografis, tetapi juga sumber kemakmuran nyata bagi bangsa.
