suhana
Oleh : Dr. Suhana, S.Pi, M.Si
Media online pada tanggal 9 September 2025 menampilkan dinamika penting dalam sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Isu-isu yang muncul tidak hanya berbicara tentang aspek produksi, tetapi juga menyangkut dimensi infrastruktur, tenaga kerja, keberlanjutan, persaingan global, hingga dampak lingkungan. Indonesia sebagai negara maritim perlu memandang perkembangan ini secara kritis, sebab implikasinya akan menentukan daya saing sekaligus ketahanan pangan laut nasional.
Ada 7 isu perikanan yang menarik diulas pada media online pada tanggal 9 September 2025, yaitu : Pertama, Penguatan Infrastruktur Perikanan Tangkap di Indonesia Timur. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan percepatan pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini kaya potensi, namun keterbatasan pelabuhan, cold storage, dan distribusi membuat nelayan sulit bersaing. Infrastruktur yang dibangun tanpa penguatan pasar, logistik, dan standar mutu hanya akan melahirkan kapasitas tanpa nilai tambah. Target KKP tersebut diharapkan berdampak bagi para pelaku usaha perikanan dalam kesempatan memperluas produksi, menjaga mutu tangkapan, sekaligus meningkatkan posisi tawar di pasar domestik maupun ekspor. Namun, kesiapan memenuhi standar internasional menjadi syarat mutlak.
Kedua, standar ketenagakerjaan di Sektor Perikanan: Kasus Kalimantan Utara. Peluncuran Tim Pengawasan Bersama yang melibatkan pemerintah daerah dan ILO menandai keseriusan isu ketenagakerjaan. Sorotan global terhadap kondisi awak kapal perikanan (APK) membuat Indonesia berada di bawah radar negara-negara pengimpor. Reputasi produk laut dapat runtuh jika pelanggaran terus terjadi. Berdasarkan hal tersebut para pelaku perikanan dituntut untuk terus meningkatkan praktik ketenagakerjaan yang adil, mulai dari kontrak kerja jelas hingga jaminan sosial. Ketaatan ini bukan beban, melainkan peluang branding positif untuk menembus pasar premium seperti Eropa dan Amerika.
Ketiga, Persaingan Ekspor: India dan Pasar Uni Eropa. Uni Eropa baru saja menyetujui 102 fasilitas produk laut India, memperkuat dominasi India di pasar Eropa. Bagi Indonesia, hal ini merupakan sinyal bahaya. Jumlah unit pengolahan bersertifikat EU di Indonesia masih terbatas, padahal permintaan pasar menuntut keamanan pangan, traceability, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu para eksportir Indonesia dan pemerintah harus mempercepat sertifikasi HACCP dan EU approval. Tanpa langkah cepat, Indonesia berpotensi kehilangan ruang di salah satu pasar terbesar dunia.
Keempat, Tuna dan Resolusi IATTC: Tren Keberlanjutan yang Tidak Bisa Dihindari. Di Samudera Pasifik Timur, resolusi baru International Commission (IATTC) mengatur penggunaan Fish Aggregating Devices (FADs) yang lebih ramah lingkungan. Tren ini akan segera menjadi standar global. Indonesia, sebagai produsen tuna utama, tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu para pelaku usaha penangkapan ikan, khususnya yang ada di sekitar Samudera Pasifik perlu mulai beradaptasi dengan FAD biodegradable, pencatatan elektronik, serta keterlacakan rantai pasok. Keikutsertaan dalam skema keberlanjutan akan membuka akses ke pasar premium dengan harga lebih baik.
Kelima, Krisis Ledakan Ganggang di Australia: Alarm untuk Indonesia. Hearing Senat Australia mengungkap kerugian besar akibat ledakan ganggang (algal bloom) yang mematikan biota laut dan melumpuhkan perikanan serta pariwisata. Fenomena ini erat kaitannya dengan perubahan iklim dan eutrofikasi. Indonesia yang memiliki budidaya pesisir padat berisiko mengalami hal serupa. Oleh sebab itu pemerintah dan para pelaku budidaya laut penting untuk membenahi manajemen limbah budidaya, pengendalian pakan, dan monitoring kualitas air. Teknologi biofilter dan sistem peringatan dini harus segera diadopsi agar industri budidaya tidak terguncang.
Keenam, Lobi Budidaya Laut di Amerika Serikat: Kompetisi yang Menguat. Advokasi “Stronger America Through Seafood” di Capitol Hill menunjukkan Amerika Serikat serius memperluas aquaculture laut lepas. Negara maju yang tadinya mengandalkan impor kini berusaha mandiri. Tren ini berarti persaingan semakin ketat, terutama dalam produk bernilai tinggi. Oleh sebab itu pelaku perikanan Indonesia perlu berinvestasi di budidaya laut (mariculture), bukan hanya tambak tradisional. Zonasi laut, riset teknologi, dan dukungan investasi menjadi kunci agar produk nasional tetap kompetitif.
Secara detail ringkasan isu perikanan pada media online per tanggal 9 September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.
