suhana
Oleh Suhana
Pada Mei 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan rencana untuk memilih desa pesisir dan kampung budidaya berpotensi sebagai calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini bertujuan mentransformasi kawasan pesisir dan kampung budidaya menjadi wilayah yang lebih produktif dan terpadu, sehingga mampu menghasilkan produk perikanan yang kompetitif.
Kemudian, pada pertengahan September 2025, KKP secara resmi menetapkan 65 lokasi pesisir untuk tahap pembangunan awal dengan anggaran mencapai Rp1,34 triliun. Pembangunan di setiap lokasi KNMP pada tahap pertama diperkirakan memerlukan waktu sekitar 3,5 bulan. Keberhasilan program ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional melalui produk-produk kelautan dan perikanan.
Mengingat skala ambisius program dan besarnya anggaran yang dialokasikan, penting untuk menilai respons masyarakat terhadap inisiatif ini. Dalam konteks ini, data Google Trends menjadi alat yang relevan untuk dianalisis. Metode ini telah populer digunakan di berbagai bidang untuk mengukur minat dan perilaku publik secara real-time. Google Trends mengukur popularitas relatif suatu kata kunci pencarian dari waktu ke waktu dan across wilayah geografis, yang telah dimanfaatkan dalam penelitian untuk memantau minat terhadap isu-isu seperti bencana dan kesehatan masyarakat (Erokhin 2024).
Dalam tulisan ini, Google Trends dipilih karena kemampuannya mencerminkan minat publik secara langsung melalui volume pencarian. Platform ini memberikan skor normalisasi dari 0 hingga 100 untuk setiap istilah, di mana 0 menunjukkan tidak ada minat dan 100 menunjukkan popularitas tertinggi. Skor ini memungkinkan perbandingan minat pencarian yang relatif antarwilayah dan periode waktu, sehingga memberikan wawasan berharga tentang tingkat keterlibatan dan perhatian publik terhadap program utama KKP ini.
Minat Masyarakat Masih Rendah
Berdasarkan Gambar 1, minat pencarian terhadap kata kunci “Kampung Nelayan Merah Putih” dalam periode 1 Mei hingga 26 Oktober 2025 menunjukkan tiga kali lonjakan tertinggi. Lonjakan tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli (dengan skor 100), 12 Agustus (90), dan 11 September (93). Data ini juga mengindikasikan bahwa perhatian masyarakat terhadap program KNMP mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan sekitar pertengahan Oktober 2025.
Sementara itu, analisis sebaran geografis pencarian untuk kata kunci yang sama dalam periode yang belum merata di seluruh Indonesia. Gambar 2 menunjukkan bahwa minat terhadap program ini paling terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta dan Maluku. Dominannya minat pencarian dari DKI Jakarta diduga kuat berkaitan dengan lokasi kantor pusat KKP yang berada di wilayah tersebut.
Berdasarkan Gambar 1 dan 2, dapat diamati bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang mulai diwacanakan pada Mei 2025 dan disosialisasikan oleh KKP, belum mendapatkan sorotan yang luas dari masyarakat hingga pertengahan Oktober 2025. Minat terhadap program ini, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua, juga tampak sangat rendah. Kondisi ini cukup masuk akal mengingat dalam Rencana Kerja KKP Tahun 2025 (Keputusan Menteri KP No. 91 Tahun 2024), program yang tercantum adalah Kampung Nelayan Modern dengan sasaran hanya di satu lokasi, bukan Kampung Nelayan Merah Putih.
Meskipun demikian, diskusi mengenai KNMP di media sosial justru memperoleh perhatian yang signifikan, terutama di kalangan pengikut akun KKP. Analisis media sosial menunjukkan bahwa program ini mendapat dukungan dari para pengikut akun KKP, meskipun tidak lepas dari kritik terkait dampak sosial dan lingkungannya. Masyarakat mendukung upaya modernisasi sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, namun di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai aspek keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaannya. Hashtag yang dimotori oleh pemerintah seperti #KampungNelayanMerahPutih dan #SahabatBahari mendominasi percakapan, dengan tanggapan positif terhadap transformasi sosial yang ditawarkan, meski disertai keprihatinan atas potensi dampak lingkungan dan kesenjangan sosial.
Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya volume percakapan di media sosial tentang KNMP belum berbanding lurus dengan minat masyarakat untuk menggali informasi lebih dalam mengenai program tersebut. Publik tampak belum sepenuhnya yakin dengan implementasi program ini, sehingga mereka belum terdorong untuk mengetahuinya lebih jauh.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pelaksanaan program ini, dengan menjadikannya lebih inklusif serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
