suhana
Sinopsis Jurnal
Oleh: Suhana
Ikan masih menjadi bagian penting dari meja makan masyarakat Indonesia. Dari warung sederhana hingga restoran kelas atas, seafood hadir sebagai sumber protein utama yang relatif terjangkau dan kaya gizi. Namun, di balik kelimpahan itu, laut sebenarnya sedang berada dalam tekanan yang semakin berat.
Perubahan iklim, penangkapan ikan berlebih, degradasi ekosistem pesisir, dan meningkatnya permintaan global membuat masa depan pangan laut tidak lagi bisa dianggap aman. Pertanyaannya bukan sekadar apakah kita masih bisa makan ikan di masa depan, melainkan apakah sistem pangan laut kita cukup tangguh, adil, dan berkelanjutan untuk memberi makan generasi mendatang.
Di tingkat global, diskursus Food 2050 yang ditulis oleh Hamad, A., & Tayel, A. (2025) muncul untuk menjawab kegelisahan tersebut. Kerangka ini menyoroti bagaimana sistem pangan dunia harus bertransformasi menghadapi populasi yang terus bertambah, krisis iklim, dan keterbatasan sumber daya alam (Hamad, A., & Tayel, A., 2025). Dalam kerangka inilah, seafood—ikan dan hasil laut—menempati posisi strategis sebagai sumber protein masa depan yang relatif rendah emisi, tetapi sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut.
Dari diskursus tersebut lahir gagasan Blue Food System 2050, sebuah cara pandang baru yang menempatkan pangan laut bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari sistem pangan berkelanjutan yang menyatukan ekologi laut, produksi pangan, teknologi, pasar, dan keadilan sosial. Blue food tidak hanya berbicara tentang berapa banyak ikan yang bisa dipanen, tetapi juga bagaimana ikan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi secara bertanggung jawab.
Bagi Indonesia—negara kepulauan dengan jutaan nelayan kecil dan tingkat konsumsi ikan yang tinggi—gagasan ini menjadi sangat relevan. Indonesia berada di persimpangan jalan: berpotensi menjadi kekuatan utama pangan laut dunia, tetapi sekaligus menghadapi risiko kerusakan sumber daya jika pembangunan perikanan terus berjalan tanpa arah keberlanjutan yang jelas.
Artikel ini membahas bagaimana konsep Blue Food 2050 yang dikembangkan oleh Hamad, A., & Tayel, A. (2025) memandang seafood berkelanjutan sebagai kunci masa depan pangan, serta apa implikasinya bagi kebijakan perikanan dan sistem pangan Indonesia ke depan.
Dari Krisis Pangan ke Krisis Laut
Selama ini, laut sering dipandang sebagai lumbung pangan yang nyaris tak terbatas. Namun data ilmiah menunjukkan sebaliknya. Sebagian besar stok ikan dunia telah dieksploitasi penuh, bahkan berlebih. Perubahan iklim memperburuk keadaan melalui pemanasan laut, pengasaman, dan perubahan pola migrasi ikan.
Dalam konteks Food 2050, laut bukan hanya korban krisis pangan global, tetapi juga cermin dari kegagalan tata kelola pangan. Ketika permintaan protein meningkat dan sistem pangan darat menghadapi keterbatasan lahan serta air, tekanan terhadap sumber daya laut menjadi tak terhindarkan. Karena itu, keberlanjutan seafood tidak bisa dipahami semata sebagai isu lingkungan. Ia adalah isu ketahanan pangan, kesehatan publik, dan keadilan sosial.
Dibandingkan daging merah, banyak jenis ikan dan hasil laut memiliki jejak karbon lebih rendah dan kandungan gizi yang tinggi. Inilah alasan mengapa berbagai studi memandang seafood sebagai protein strategis untuk masa depan. Namun keunggulan ini hanya berlaku jika produksi dan konsumsinya dikelola secara berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang baik, peningkatan konsumsi ikan justru dapat mempercepat kerusakan ekosistem laut dan memicu krisis pangan baru. Di sinilah Food 2050 menawarkan pergeseran paradigma: bukan sekadar makan lebih banyak ikan, tetapi membangun sistem pangan laut yang berkelanjutan dari hulu ke hilir.
Menuju Blue Food System 2050
Konsep Blue Food System 2050 dapat dipahami sebagai kerangka terpadu untuk mengelola pangan laut secara berkelanjutan (Hamad, A., & Tayel, A., 2025). Sistem ini bertumpu pada lima elemen utama (Hamad, A., & Tayel, A., 2025). Pertama, ekosistem laut yang sehat. Tanpa stok ikan yang pulih dan habitat yang terlindungi, tidak ada sistem pangan laut yang bisa bertahan. Konservasi bukanlah hambatan produksi, melainkan prasyaratnya. Kedua, transformasi produksi seafood. Perikanan tangkap harus dikelola berbasis sains dengan kuota dan pengawasan yang kuat. Di sisi lain, akuakultur berkelanjutan menjadi kunci peningkatan produksi, dengan fokus pada efisiensi pakan, pengendalian limbah, dan pengurangan ketergantungan antibiotik.
Ketiga, inovasi teknologi pangan laut. Mulai dari pemanfaatan limbah ikan, peningkatan rantai dingin, hingga riset cell-based seafood, teknologi berperan memperluas sumber protein laut tanpa menambah tekanan pada ekosistem. Keempat, rantai nilai dan pasar yang adil. Seafood berkelanjutan tidak boleh hanya menjadi produk premium. Sistem distribusi, sertifikasi, dan perdagangan harus memastikan nilai tambah dinikmati oleh nelayan dan pembudidaya kecil. Kelima, keadilan sosial dan akses pangan. Tujuan akhir Blue Food System bukan hanya kelestarian lingkungan, tetapi terpenuhinya hak masyarakat atas pangan bergizi.
Namun demikian, Food 2050 juga mengingatkan bahwa teknologi bukan solusi tunggal (Hamad, A., & Tayel, A., 2025). Cell-based seafood misalnya, menjanjikan produksi ikan tanpa menangkap ikan (Hamad, A., & Tayel, A., 2025). Namun biayanya masih tinggi, regulasinya belum matang, dan penerimaan konsumen belum tentu luas. Begitu pula akuakultur. Tanpa tata kelola yang ketat, budidaya ikan justru dapat mencemari perairan dan menimbulkan konflik sosial. Artinya, inovasi hanya akan efektif jika berjalan seiring dengan kebijakan publik yang kuat dan partisipasi masyarakat.
Indonesia di Persimpangan Jalan
Bagi Indonesia, diskursus ini sangat relevan. Sebagai negara kepulauan dengan konsumsi ikan tinggi dan jutaan nelayan kecil, Indonesia berada di jantung perdebatan global tentang seafood berkelanjutan. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung blue food dunia. Di sisi lain, praktik penangkapan berlebih, degradasi pesisir, dan ketimpangan rantai nilai masih menjadi masalah kronis.
Blue Food System 2050 menawarkan arah kebijakan yang jelas. Pertama, pengelolaan perikanan harus benar-benar berbasis sains dan data. Kedua, pembangunan akuakultur perlu diarahkan pada keberlanjutan, bukan sekadar peningkatan produksi. Ketiga, kebijakan pangan dan kebijakan kelautan harus terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara itu aspek yang sering luput adalah peran konsumen. Pilihan kita di pasar dan meja makan ikut menentukan masa depan laut. Tanpa literasi publik tentang seafood berkelanjutan, sertifikasi dan regulasi akan kehilangan daya dorong. Dalam kerangka Food 2050, konsumen bukan hanya penerima akhir, tetapi aktor penting dalam transformasi sistem pangan.
Dus, masa depan pangan laut tidak hitam atau putih. Ia penuh peluang sekaligus risiko. Food 2050 dan konsep Blue Food System mengingatkan kita bahwa laut masih bisa menjadi solusi, tetapi hanya jika dikelola dengan bijak. Optimisme diperlukan untuk mendorong inovasi dan perubahan. Namun sikap kritis tetap penting agar keberlanjutan tidak berhenti sebagai slogan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang seafood berkelanjutan adalah pertanyaan tentang pilihan kolektif, yaitu apakah kita ingin laut sebagai warisan pangan bagi generasi mendatang, atau sekadar sumber daya yang habis dieksploitasi hari ini.
Referensi Utama: Hamad, A., & Tayel, A. (2025). Food 2050 concept: Trends that shape the future of food. Journal of Future Foods. https://doi.org/10.1016/j.jfutfo.2025.03.003
