suhana
Oleh: Suhana
Laut memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ia menyediakan sumber pangan, menopang perdagangan global, menyimpan karbon yang mempengaruhi iklim, serta menjadi ruang ekonomi baru yang sering disebut sebagai ekonomi biru. Namun semakin besarnya pemanfaatan laut juga diikuti dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaannya. Di sinilah peran ilmu pengetahuan menjadi sangat penting: kebijakan kelautan yang baik seharusnya didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat.
Artikel “Fostering Ocean Leaders through Science–Policy Support at U.S. Academic Institutions” oleh Phillips dan Hetherington menyoroti satu masalah mendasar: hubungan antara ilmuwan kelautan dan pembuat kebijakan masih sering lemah. Banyak ilmuwan menghasilkan riset berkualitas tinggi, tetapi hasil riset tersebut tidak selalu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif. Karena itu, penulis menawarkan berbagai strategi untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan proses kebijakan (Phillips and Hetherington, 2026).
Jika kita melihat konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, temuan tersebut menjadi sangat relevan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, wilayah laut yang luas, serta jutaan masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan. Namun tata kelola kelautan di Indonesia juga menghadapi tantangan yang sangat kompleks: mulai dari penangkapan ikan berlebih, konflik ruang laut, degradasi ekosistem pesisir, hingga tekanan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam tulisan ini, penulis mencoba melakukan sintesis kritis terhadap gagasan dalam artikel tersebut dan mengaitkannya dengan realitas tata kelola kelautan Indonesia.
Salah satu temuan utama artikel tersebut adalah adanya kesenjangan antara produksi ilmu pengetahuan dan proses pengambilan keputusan. Banyak ilmuwan dilatih untuk menulis jurnal ilmiah atau berkomunikasi dengan sesama peneliti, tetapi tidak dibekali keterampilan untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan, media, atau masyarakat luas. Akibatnya, hasil riset sering berhenti di ruang akademik (Phillips and Hetherington, 2026).
Masalah ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Amerika Serikat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hubungan antara dunia akademik dan pembuat kebijakan sering kali bersifat sporadis. Riset memang sering dijadikan dasar kebijakan, tetapi tidak selalu melalui mekanisme yang sistematis.
Sebagai contoh, Indonesia memiliki banyak pusat penelitian kelautan di universitas dan lembaga penelitian. Namun proses penerjemahan hasil penelitian ke dalam kebijakan sering menghadapi beberapa kendala, yaitu pertama, perbedaan bahasa dan perspektif antara ilmuwan dan pembuat kebijakan; kedua, waktu pengambilan keputusan yang cepat, sementara penelitian membutuhkan waktu Panjang; dan ketiga kurangnya mekanisme institusional yang menghubungkan kampus dengan pemerintah.
Akibatnya, kebijakan sering kali didorong oleh pertimbangan ekonomi atau politik jangka pendek, sementara bukti ilmiah belum sepenuhnya menjadi landasan utama.
Kompleksitas Tata Kelola Kelautan Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan laut yang sangat kompleks karena beberapa faktor struktural. Pertama, skala geografis yang sangat luas. Wilayah laut Indonesia mencapai lebih dari 6 juta km². Mengelola wilayah sebesar ini membutuhkan sistem pengetahuan yang kuat, termasuk data stok ikan, kondisi ekosistem, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir. Tanpa dukungan ilmu pengetahuan yang memadai, kebijakan pengelolaan laut berisiko menjadi tidak efektif.
Kedua, banyaknya sektor yang terlibat. Pengelolaan laut tidak hanya terkait perikanan. Ia juga berkaitan dengan energi lepas pantai, transportasi laut, konservasi laut, pariwisata bahari, dan pertambangan laut. Setiap sektor memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu, kebijakan kelautan memerlukan pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan ilmu alam, ekonomi, sosial, dan hukum. Artikel Phillips dan Hetherington menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner seperti ini dalam pendidikan kelautan (Phillips and Hetherington, 2026).
Pentingnya Literasi Kebijakan bagi Ilmuwan Kelautan
Salah satu gagasan utama artikel tersebut adalah perlunya meningkatkan policy literacy di kalangan ilmuwan. Artinya, ilmuwan tidak hanya memahami sains, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan dibuat.
Dalam konteks Indonesia, literasi kebijakan bagi ilmuwan sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, banyak kebijakan kelautan bersifat teknis dan membutuhkan pemahaman ilmiah. Misalnya penentuan kuota tangkap ikan, penetapan kawasan konservasi, pengaturan budidaya laut, dan mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Tanpa keterlibatan ilmuwan, kebijakan ini berisiko tidak berbasis data.
Kedua, ilmuwan dapat membantu menjelaskan isu kompleks kepada publik dan pembuat kebijakan. Misalnya dalam isu seperti perubahan iklim laut, penurunan stok ikan, atau kerusakan terumbu karang. Ketiga, ilmuwan dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat pesisir dan pemerintah.
Artikel tersebut menekankan bahwa universitas memiliki peran strategis dalam membangun generasi pemimpin kelautan yang mampu bekerja di persimpangan antara sains dan kebijakan.
Beberapa strategi yang diusulkan meliputi (Phillips and Hetherington, 2026), yaitu memasukkan topik kebijakan dalam kurikulum ilmu kelautan, membuka mata kuliah khusus tentang kebijakan laut, membangun jaringan alumni yang bekerja di bidang kebijakan, menyediakan pelatihan komunikasi sains, dan memberi penghargaan pada dosen yang terlibat dalam kebijakan publik. Jika dilihat dari perspektif Indonesia, strategi ini sangat relevan.
Banyak program studi kelautan di Indonesia masih berfokus pada aspek teknis seperti oseanografi, perikanan, atau teknologi kelautan. Sementara aspek tata kelola, kebijakan, dan diplomasi laut belum selalu menjadi bagian utama dari kurikulum. Padahal Indonesia sangat membutuhkan ahli yang mampu menghubungkan ilmu kelautan dengan kebijakan publik.
Baca juga: ekonomi-kelautan-lestari-perspektif-epistemologi-qurani
Membangun Ekosistem Science–Policy
Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan antara ilmu dan kebijakan kelautan. Beberapa perkembangan positif telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, meningkatnya perhatian terhadap ekonomi biru. Pemerintah Indonesia mulai menempatkan ekonomi biru sebagai kerangka pembangunan kelautan. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Namun implementasi ekonomi biru membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan yang kuat.
Kedua, perkembangan kawasan konservasi laut. Indonesia memiliki target ambisius dalam pengembangan kawasan konservasi laut. Pengelolaan kawasan ini membutuhkan data ilmiah mengenai biodiversitas, dinamika ekosistem, dan dampak sosial ekonomi. Ketiga, peran Indonesia dalam diplomasi kelautan global. Indonesia semakin aktif dalam berbagai forum internasional terkait laut, termasuk isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati laut, dan perikanan berkelanjutan.
Keterlibatan ini membutuhkan dukungan ilmuwan yang mampu menjembatani riset dengan diplomasi kebijakan.
Namun demikian, meskipun peluangnya besar, ada beberapa tantangan institusional yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem insentif akademik. Di banyak universitas, penilaian kinerja dosen masih didominasi oleh publikasi ilmiah. Keterlibatan dalam proses kebijakan sering tidak dianggap sebagai bagian penting dari kinerja akademik. Hal ini juga menjadi kritik yang disampaikan dalam artikel tersebut(Phillips and Hetherington, 2026). Jika sistem insentif tidak berubah, maka ilmuwan akan cenderung fokus pada publikasi daripada keterlibatan dalam kebijakan.
Kedua, kurangnya program pelatihan kebijakan. Di Indonesia, masih sedikit program pendidikan yang secara khusus menggabungkan ilmu kelautan dengan kebijakan publik. Padahal kebutuhan terhadap profesi ini semakin besar. Ketiga, fragmentasi kelembagaan. Tata kelola laut di Indonesia melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Koordinasi yang kompleks sering membuat integrasi ilmu pengetahuan dalam kebijakan menjadi tidak optimal.
Pelajaran utama dari artikel Phillips dan Hetherington adalah bahwa hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan tidak akan terbentuk secara otomatis. Ia harus dibangun melalui sistem pendidikan, jaringan institusi, dan budaya akademik yang mendukung.
Bagi Indonesia, hal ini berarti beberapa langkah strategis, yaitu (1) memperkuat kurikulum kebijakan kelautan di universitas; (2) Mendorong ilmuwan untuk terlibat dalam komunikasi publik dan kebijakan; (3) Membangun program fellowship atau magang kebijakan bagi ilmuwan muda; dan (4) Meningkatkan kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun ekosistem ilmu dan kebijakan yang lebih kuat.
Dus, tata kelola laut di abad ke-21 menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di laut menuntut kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan. Artikel Phillips dan Hetherington memberikan pesan penting bahwa universitas harus berperan aktif dalam menyiapkan ilmuwan yang mampu bekerja di persimpangan antara sains dan kebijakan (Phillips and Hetherington, 2026).
Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan besar, pelajaran ini sangat relevan. Masa depan pengelolaan laut Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi atau sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan kita membangun jembatan antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan masyarakat. Jika hubungan tersebut dapat diperkuat, maka ilmu kelautan tidak hanya akan menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan bagi laut Indonesia dan masyarakat yang bergantung padanya.
Referensi Utama:
Phillips, A.A. and Hetherington, E.D. (2026) “Fostering ocean leaders through science-policy support at U.S. academic institutions,” NPJ Ocean Sustainability, 5(12). Available at: https://doi.org/10.1038/s44183-026-00185-2.
