suhana
Oleh: Suhana
Dalam beberapa tahun terakhir, Ekonomi Biru menjadi salah satu istilah paling sering diucapkan dalam diskursus kebijakan kelautan Indonesia. Hampir semua dokumen perencanaan menyebutnya, yaitu dari perikanan, konservasi, pariwisata bahari, hingga karbon biru. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara serius, yaitu apakah arah riset Ekonomi Biru Indonesia sudah benar-benar menjawab tantangan nyata di pesisir?
Artikel sebelumnya penulis mengulas hasil studi mutakhir dari Kanada tentang proyeksi masa depan sumber daya laut yang menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara nasional potensi sumber daya laut dapat meningkat, pada saat yang sama banyak wilayah pesisir—khususnya yang dihuni masyarakat adat—justru menghadapi penurunan tajam dan risiko sosial yang besar. Pesan utamanya sederhana tetapi menggugah, yaitu angka nasional yang positif tidak menjamin keadilan dan ketahanan di tingkat local (Gonzalez-Espinosa et al.2026). Bagi Indonesia, pesan ini seharusnya menjadi titik balik dalam menata ulang agenda riset ekonomi biru.
Baca juga: Blue economy: janji atau ketimpangan laut ?
Sebagian besar riset ekonomi biru di Indonesia masih berkutat pada satu pertanyaan utama, yaitu berapa besar potensi ekonomi laut yang bisa dikembangkan? Kita menghitung stok ikan, nilai ekspor, potensi karbon mangrove, hingga peluang energi laut. Riset semacam ini penting, tetapi menjadi bermasalah ketika ia berdiri sendiri.
Pelajaran dari Kanada menunjukkan bahwa potensi sumber daya tidak otomatis menjadi manfaat sosial. Tanpa riset lanjutan tentang akses, distribusi, dan kapasitas adaptasi, angka potensi justru bisa menyesatkan kebijakan. Oleh karena itu, arah riset ekonomi biru Indonesia perlu bergeser dari sekadar estimasi potensi menuju pemahaman dampak nyata.
Riset Ekonomi Biru Harus Berbasis Wilayah Pesisir
Perubahan iklim tidak berdampak seragam, dan ekonomi biru pun tidak berkembang secara merata. Karena itu, arah riset ke depan harus meninggalkan pendekatan agregat nasional dan bergerak ke riset berbasis wilayah (place-based research).
Indonesia memiliki ribuan pesisir dengan karakter yang sangat berbeda. Pesisir Papua, Maluku, Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara menghadapi tantangan ekologis, sosial, dan ekonomi yang tidak bisa disamaratakan. Riset ekonomi biru perlu menjawab pertanyaan konkret di tingkat local, yaitu bagaimana perubahan iklim memengaruhi perikanan adat di satu teluk tertentu? bagaimana konflik ruang laut memengaruhi ketahanan ekonomi desa pesisir? bagaimana keterbatasan infrastruktur membatasi manfaat ekonomi biru?
Tanpa riset semacam ini, kebijakan nasional akan terus tertinggal dari realitas lapangan.
Dari Produksi ke Keadilan: Apa yang Perlu Diukur?
Indeks ketersediaan sumber daya laut tidak cukup untuk menjelaskan kesejahteraan masyarakat (Gonzalez-Espinosa et al.2026). Ini membuka arah riset penting bagi Indonesia, yaitu bagaimana mengukur keadilan dalam ekonomi biru.
Riset ekonomi biru ke depan perlu mengembangkan indikator yang tidak hanya mengukur jumlah produksi, nilai ekonomi, atau luas kawasan konservasi, tetapi juga siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, bagaimana manfaat didistribusikan, dan siapa yang menanggung risiko perubahan iklim. Dengan kata lain, riset harus mulai bertanya bukan hanya berapa besar kue ekonomi, tetapi siapa yang mendapatkan potongannya.
Salah satu kelemahan utama riset ekonomi biru adalah kecenderungannya untuk netral secara politik. Padahal, laut adalah ruang yang penuh dengan relasi kekuasaan. Zonasi, perizinan, dan investasi selalu melibatkan keputusan politik yang menghasilkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan.
Arah riset ekonomi biru Indonesia ke depan harus berani masuk ke wilayah ini. Riset perlu mengkaji siapa yang menentukan tata ruang laut, bagaimana izin diberikan, dan bagaimana posisi masyarakat pesisir dan adat dalam proses tersebut. Tanpa memahami dimensi kekuasaan, ekonomi biru berisiko menjadi proyek teknokratis yang justru memperkuat ketimpangan lama.
Menempatkan Pengetahuan Adat sebagai Agenda Riset Utama
Pengetahuan masyarakat adat sangat penting dalam adaptasi iklim, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam model kuantitatif (Gonzalez-Espinosa et al.2026). Bagi Indonesia, ini bukan sekadar catatan pinggir—ini adalah peluang besar.
Riset ekonomi biru Indonesia perlu menjadikan pengetahuan adat sebagai sumber pengetahuan utama, bukan sekadar pelengkap. Sistem seperti sasi, awig-awig, panglima laot, dan berbagai praktik adat pesisir lainnya adalah bentuk tata kelola adaptif yang telah teruji lintas generasi.
Arah riset ke depan bukan hanya mendokumentasikan praktik tersebut, tetapi juga menganalisis kontribusinya terhadap ketahanan ekologi dan ekonomi, menjembatani pengetahuan adat dengan sains modern, serta mengeksplorasi bagaimana ia dapat diintegrasikan secara sah dalam kebijakan.
Selain itu jug sektor perikanan dan akuakultur adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim (Gonzalez-Espinosa et al.2026). Ini memberi arah riset penting bagi Indonesia, yaitu adaptasi iklim pesisir tidak boleh dilepaskan dari ekonomi rakyat.
Riset ekonomi biru perlu mengeksplorasi bagaimana masyarakat pesisir dapat beradaptasi tanpa kehilangan penghidupan. Ini mencakup kajian tentang diversifikasi mata pencaharian, ekonomi berbasis komunitas, pengolahan hasil laut lokal, dan skema ekonomi hijau yang benar-benar inklusif. Adaptasi yang hanya berfokus pada konservasi, tanpa menjawab kebutuhan hidup, hampir pasti akan ditolak atau gagal.
Peningkatan potensi sumber daya tidak berarti apa-apa jika akses dan infrastruktur tidak tersedia (Gonzalez-Espinosa et al.2026). Ini sangat relevan bagi Indonesia, negara kepulauan dengan tantangan logistik besar. Riset ekonomi biru perlu lebih banyak membahas rantai pasok hasil laut, akses pasar nelayan kecil, kesenjangan teknologi, dan hambatan distribusi di pulau-pulau kecil. Tanpa riset di bidang ini, ekonomi biru hanya akan tumbuh di wilayah yang sudah maju, sementara pesisir terpencil terus tertinggal.
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa ekonomi biru bukan tujuan akhir, melainkan proses panjang yang penuh pilihan dan kompromi. Oleh karena itu, riset ekonomi biru Indonesia perlu mempelajari proses itu sendiri, yaitu bagaimana kebijakan dirancang, bagaimana konflik muncul, dan bagaimana kepercayaan antara negara dan masyarakat dibangun atau runtuh. Riset semacam ini mungkin tidak menghasilkan angka spektakuler, tetapi justru menentukan keberlanjutan jangka panjang.
Jika pendekatan ekonomi biru adalah arah masa depan Indonesia, maka riset adalah penentu jalannya. Tanpa riset yang tepat arah, ekonomi biru bisa tumbuh cepat tetapi rapuh—bahkan berpotensi memperdalam ketimpangan. Arah riset ekonomi biru Indonesia ke depan harus lebih membumi, lebih adil, dan lebih berani. Tidak hanya menghitung potensi laut, tetapi memahami kehidupan orang-orang yang bergantung padanya. Tidak hanya memetakan sumber daya, tetapi juga relasi sosial dan kekuasaan yang mengitarinya.
Dus, dengan riset yang tepat, ekonomi biru Indonesia tidak hanya akan tumbuh, tetapi berakar kuat di pesisir dan masyarakat adat—penjaga laut yang sesungguhnya.
