suhana
Oleh : Suhana
Dalam beberapa bulan terakhir masyarakat perikanan Indonesia terus “bersuara” agar kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dihentikan. Desakan masyarakat tersebut kini membuahkan hasil, akhir November 2023 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran yang menunda pelaksanaan PIT sampai tahun 2025.
Sebelum desakan terkait PIT, masyarakat perikanan juga berhasil mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan ekspor benih bening lobster. Hal ini dibuktikan dengan adanya revisi peraturan menteri terkait ekspor BBL.
Kedua momentum tersebut memberikan pelajaran akan pentingnya pelibatan masyarakat dalam merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan. Selain itu juga kedua momentum tersebut menunjukkan pentingnya melibatkan ilmu sosial dalam seluruh tahapan inisiatif keberlanjutan laut untuk mencapai manfaat yang komprehensif.
Lima Area Intervenesi Ilmu Sosial dalam Keberlanjutan Laut
Stefan Partelow et.all (2023) dalam artikel berjudul Five social science intervention areas for ocean sustainability initiatives yang dipublis pada npj ocean sustainability edisi 9 Desember 2023 menyatakan bahwa manfaat sosial dan dampak positif tidak dapat dianggap sebagai hasil yang pasti dari inisiatif keberlanjutan laut. Melalui artikel ini para penulis berusaha untuk membangkitkan kesadaran akan peran penting ilmu sosial dalam inisiatif keberlanjutan laut dan mengajak berbagai pihak untuk mempertimbangkan aspek-aspek sosial ini secara holistik dalam riset, kebijakan, dan tindakan yang terkait dengan laut.
Stefan Partelow et.all (2023) menyatakan bah inisiatif keberlanjutan kelautan – dalam penelitian, kebijakan, manajemen, dan pengembangan – akan lebih efektif dalam memberikan manfaat komprehensif ketika secara proaktif terlibat, berinvestasi, dan menggunakan pengetahuan sosial. Stefan Partelow et.all (2023) mengidentifikasi ada lima area intervensi untuk keterlibatan sosial dan kerjasama dengan ilmuwan sosial kelautan, dan semua disiplin ilmu kelautan dan non-akademisi yang bekerja dalam inisiatif kelautan di industri, pemerintah, lembaga pendanaan, dan masyarakat sipil. Kelima area intervensi sosial tersebut adalah: (1) Menggunakan etika dalam pengambilan keputusan, (2) Meningkatkan tata kelola, (3) Menyesuaikan perilaku manusia dengan tujuan dan nilai, (4) Menangani dampak pada masyarakat, dan (5) Membangun kemitraan lintas disiplin dan menciptakan jalur transformasi keberlanjutan bersama.
Dengan kerangka area intervensi sosial tersebut diharapkan dapat meningkatkan manfaat sosial dan membantu menghindari kerugian dari inisiatif keberlanjutan kelautan. Ada empat fase kolaborasi kegiatan di mana bekerja dengan area intervensi sosial dapat meningkatkan kemungkinan manfaat: (1) Maksud-Tujuan (Intention), (2) Desain, (3) Implementasi, dan (4) Evaluasi. Integrasi awal area sosial ke dalam proyek-proyek (yaitu, Maksud/Tujuan, Desain) menawarkan potensi terdalam untuk manfaat lebih banyak. Memanfaatkan peluang di tahap kegiatan yang lebih lanjut (yaitu, Implementasi, Evaluasi) menawarkan refleksi penting, pembelajaran, dan pengujian keterlibatan kolaboratif.
Area fokus ini dapat membimbing empat tahap dari sebagian besar inisiatif keberlanjutan kelautan (Maksud/Tujuan, Desain, Implementasi, Evaluasi) untuk meningkatkan manfaat sosial dan menghindari kerugian. Integrasi awal pengetahuan sosial dari lima area ini selama tahap perencanaan dan desain menawarkan potensi terdalam untuk memberikan manfaat. Kolaborasi tahap selanjutnya dapat memanfaatkan peluang dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada untuk merefleksikan dan belajar sambil meningkatkan penilaian dampak, transparansi, dan pelaporan untuk kegiatan masa depan.
***
Referensi:
Stefan Partelow et.all (2023). Five social science intervention areas for ocean sustainability initiatives. npj ocean sustainability edisi 9 Desember 2023. Diakses melalui https://www.nature.com/articles/s44183-023-00032-8
