suhana
Oleh : Suhana
Istilah “keadilan biru” pertama kali disampaikan pada Kongres Perikanan Skala Kecil Dunia ke-3 (the 3rd World Small-Scale Fisheries Congress) Tahun 2018. Pasca Tahun 2018, keterlibatan akademis dengan konsep ini terus berkembang pesat.
Pada pertengahan Juni 2023, Cambridge Prisms: Coastal Futures merelease salah satu artikel berjudul Blue justice: A review of emerging scholarship and resistance movements (Link Artikel : https://doi.org/10.1017/cft.2023.4). Artikel yang ditulis oleh Jessica L. Blythe et al (2023) ini merupakan tinjauan literatur tentang konsep blue justice dan gerakan perlawanan dari akar rumput terkait dengan ketidakadilan sosial di komunitas pesisir.
Selain itu juga Jessica L. Blythe et al (2023) menyoroti pentingnya pengakuan, keterlibatan yang bermakna, dan perlakuan yang adil terhadap semua orang pesisir dalam hal akses, penggunaan, pengelolaan, dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir. Para penulis juga mengidentifikasi berbagai bentuk blue injustices yang dialami oleh komunitas pesisir, termasuk dampak negatif dari industri ekstraktif, ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, dan eksklusi dari pengambilan keputusan.
Jessica L. Blythe et al (2023) menekankan perlunya memperluas pemahaman tentang blue justice untuk mencakup kelompok-kelompok terpinggirkan dan mengatasi penyebab-penyebab ketidakadilan yang mendasar. Mereka juga menyoroti pentingnya upaya perlawanan dari akar rumput yang dilakukan oleh komunitas pesisir dalam melawan blue injustices dan memperjuangkan blue justice. Artikel ini memberikan contoh-contoh studi kasus dan saran untuk mendukung dan memberdayakan komunitas pesisir dalam upaya mereka mencapai blue justice.
Secara keseluruhan, dalam artikel ini para penulis menggambarkan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial di komunitas pesisir dan mengatasi ketidakadilan yang terkait dengan sumber daya laut dan pesisir. Selain itu juga para penulis menyoroti peran penting gerakan perlawanan dari akar rumput dalam mencapai blue justice.
Bentuk Ketidakadilan Masyarakat Pesisir
Jessica L. Blythe et al (2023) dalam artikel tersebut mengangkat beberapa contoh bentuk ketidakadilan sosial di komunitas pesisir, yaitu : Pertama, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Kebijakan dan inisiatif pertumbuhan biru atau blue growth cenderung mengkonsentrasikan manfaat ekonomi pada aktor-aktor yang kaya dan berkuasa, sementara populasi berpendapatan rendah seringkali lebih terpinggirkan.
Kedua, pengusiran spasial nelayan skala kecil dan masyarakat adat. Kebijakan dan perubahan aturan terkait blue economy dapat menyebabkan pengusiran spasial nelayan skala kecil dan masyarakat adat dari wilayah pesisir mereka, yang mengancam keberlanjutan perikanan lokal dan menciptakan persaingan yang tidak adil dengan armada perikanan industri.
Ketiga, kekerasan dan perbudakan dalam industri perikanan. Industri perikanan seringkali terkait dengan kekerasan dan perbudakan, di mana pekerja yang rentan, termasuk anak-anak dan pekerja migran, dieksploitasi dalam kondisi yang mirip perbudakan.
Keempat, paparan yang tidak adil terhadap limbah berbahaya dan polusi toksik. Komunitas pesisir yang terpinggirkan, termasuk komunitas berkulit hitam, pribumi, dan kelompok sosial, politik, dan ekonomi yang terpinggirkan lainnya, seringkali secara tidak adil terpapar limbah berbahaya dan polusi toksik di wilayah pesisir dan laut.
Temuan dan Rekomendasi
Jessica L. Blythe et al (2023) setidaknya menemukan enam hal penting dalam artikel ini, yaitu Pertama, blue justice adalah konsep yang mencakup pengakuan, keterlibatan yang bermakna, dan perlakuan yang adil terhadap semua orang pesisir dalam hal bagaimana sumber daya laut dan pesisir diakses, digunakan, dikelola, dan dinikmati;
Kedua, blue injustices melibatkan ketidakadilan sosial yang terkait dengan sumber daya laut dan pesisir, seperti ketimpangan transboundary, seafood beracun, produksi energi, hak asasi manusia dan hak-hak pribumi, perbudakan, pengambilalihan dan ocean grabbing, ekstraksi sumber daya alam, dan perubahan iklim;
Ketiga, Blue justice tidak hanya terkait dengan blue economy, tetapi juga melibatkan ketidakadilan yang telah dialami sebelum adanya blue economy dan didorong oleh berbagai proses;.
Keempat, terdapat upaya perlawanan dari akar rumput yang dilakukan oleh komunitas pesisir dalam menghadapi blue injustices, termasuk protes, alat dan legislasi institusional, dan praktik sehari-hari;
Kelima, studi kasus tentang blue injustices termasuk Quintero-Puchuncaví Bay di Chile dan Mauritius, yang mengalami dampak negatif terkait dengan industri berat dan pencemaran lingkungan;.
Keenam, pentingnya memperluas pemahaman tentang blue justice untuk mencakup kelompok-kelompok terpinggirkan dan mengatasi penyebab-penyebab ketidakadilan yang mendasar.
Berdasarkan temuan tersebut Jessica L. Blythe et al (2023) memberikan rekomendasi yang dapat diambil dari temuan dan analisis mereka. Beberapa rekomendasi tersebut adalah:
Pertama, mendukung dan memberdayakan komunitas pesisir dalam upaya mereka mencapai blue justice. Ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal.
Kedua, memperluas pemahaman tentang blue justice untuk mencakup kelompok-kelompok terpinggirkan dan mengatasi penyebab-penyebab ketidakadilan yang mendasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua orang pesisir, termasuk nelayan skala kecil dan komunitas pesisir yang rentan, mendapatkan perlakuan yang adil dan akses yang setara terhadap sumber daya laut dan pesisir.
Ketiga, mendorong adanya kebijakan dan regulasi yang memperhitungkan distribusi yang tidak merata dari biaya sosial dan lingkungan serta manfaat dari inisiatif blue economy atau pertumbuhan biru. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan yang memperhitungkan keadilan sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
Keempat, mengakui dan mendukung upaya perlawanan dari akar rumput yang dilakukan oleh komunitas pesisir. Ini termasuk mendukung protes, alat dan legislasi institusional, dan praktik sehari-hari yang melawan blue injustices dan memperjuangkan blue justice.
Batasan Penelitian
Jessica L. Blythe et al (2023) dalam artikelnya tidak secara eksplisit menyebutkan batasan-batasan penelitian. Namun, beberapa batasan yang dapat disimpulkan dari artikel ini adalah Pertama, Fokus pada komunitas pesisir. Artikel ini terutama berfokus pada ketidakadilan sosial yang dialami oleh komunitas pesisir. Meskipun beberapa contoh dan konsep yang dibahas dapat diterapkan pada konteks lain, artikel ini tidak secara mendalam membahas ketidakadilan sosial di luar komunitas pesisir.
Kedua, Tinjauan literatur. Artikel ini adalah tinjauan literatur yang menggabungkan berbagai kontribusi akademik dan pengalaman praktis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan penelitian primer atau pengumpulan data baru.
Ketiga, keterbatasan ruang dan waktu. Artikel ini tidak dapat mencakup semua contoh dan studi kasus tentang ketidakadilan sosial di komunitas pesisir. Beberapa contoh dan studi kasus yang relevan mungkin tidak dimasukkan dalam artikel ini.
Berdasarkan ketiga batasan tersebut, sangat menarik untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di wilayah pesisir Indonesia, dengan menambahkan hal-hal yang belum dilakukan oleh Jessica L. Blythe et al (2023). Terlebih pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar mewacanakan konsep pembangunan dengan pendekatan blue economy.
Enam Pelajaran Penting
Dari artikel Jessica L. Blythe et al (2023) ini, kita dapat belajar, yaitu Pertama, pentingnya blue justice. Jessica L. Blythe et al (2023) menyoroti pentingnya mencapai keadilan sosial di komunitas pesisir dan mengatasi ketidakadilan yang terkait dengan sumber daya laut dan pesisir. Blue justice merupakan konsep yang berkembang untuk mencapai keadilan sosial bagi komunitas pesisir dan nelayan skala kecil.
Kedua, bentuk-bentuk blue injustices. Jessica L. Blythe et al (2023) mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dialami oleh komunitas pesisir, termasuk dampak negatif dari industri ekstraktif, ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, dan eksklusi dari pengambilan keputusan. Blue injustices juga mencakup paparan yang tidak adil terhadap limbah berbahaya dan polusi toksik.
Ketiga, perlawanan dari akar rumput. Jessica L. Blythe et al (2023) menyoroti pentingnya gerakan perlawanan dari akar rumput yang dilakukan oleh komunitas pesisir dalam melawan blue injustices dan memperjuangkan blue justice. Gerakan ini melibatkan berbagai bentuk perlawanan, termasuk protes, tindakan institusional, dan praktik sehari-hari.
Keempat, perlunya pemahaman yang lebih luas. Jessica L. Blythe et al (2023) menekankan perlunya memperluas pemahaman tentang blue justice untuk mencakup kelompok-kelompok terpinggirkan dan mengatasi penyebab-penyebab ketidakadilan yang mendasar. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap berbagai bentuk penindasan dan marginalisasi yang dialami oleh komunitas pesisir.
Kelima, dukungan dan pemberdayaan komunitas pesisir. Jessica L. Blythe et al (2023) menyarankan untuk mendukung dan memberdayakan komunitas pesisir dalam upaya mereka mencapai blue justice. Ini melibatkan perubahan dalam sistem pendanaan, pengakuan hak-hak lokal, dan pembentukan kebijakan dan praktik yang memastikan keadilan sosial.
Versi PDF Download disini
***
