Semester 1-2022, Pertumbuhan PDB Perikanan Lebih Rendah dibandingkan Awal Pandemi Covid

Oleh : Suhana

Pertumbuhan PDB Perikanan semester 1 2022 hanya mencapai 1,16% atau lebih rendah dibandingkan awal pandemi covid (Semester 1 2020) yang mencapai 1,45%. Catatan BPS (2022) terlihat bahwa sepanjang semester 1 2022 terjadi kontraksi nilai PDB perikanan sebesar 0,51% pada triwulan 1, sementara pada triwulan 2 hanya tumbuh 2,73%.

Sementara pada semester 1 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mencapai 3,52% dan triwulan 2 mengalami kontraksi sebesar 0,63%. Kontraksi ekonomi perikanan triwulan 2 2020 sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19, seperti pembatasan aktivitas masyarakat.

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Sektor Perikanan dan PDB Nasional (Sumber : BPS 2022, diolah)

Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terlebih pada triwulan 3 (Q3) 2022 diperkirakan usaha perikanan akan mengalami penurunan. Laporan hasil survey kegiatan dunia usaha yang dilakukan Bank Indonesia pada triwulan 2 (Q2) 2022 menyatakan bahwa kegiatan usaha sektor perikanan diprediksi mengalami penurunan pada triwulan 3 (Q3) 2022. Hal ini terlihat dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar -0,05, jauh lebih kecil dibandingkan triwulan 2 (Q2) 2022 yang mencapai 0,11.

Gambar 2. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Sektor perikanan (Sumber : Bank Indonesia 2022, diolah)

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah—dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi keterpurukan ekonomi perikanan saat ini. Misalnya terobosan untuk memperkuat dan memperbaiki infrastruktur BBM buat nelayan dan pembudidaya ikan. Sehingga nelayan dan pembudidaya ikan bisa mendapatkan harga BBM sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu juga perlu mengedepankan pendekatan ilmiah dalam merumuskan kebijakan. Sehingga dapat diantisipasi berbagai dampak dari kebijakan yang ditetapkan. KKP perlu belajar dari kebijakan Harga Patokan Ikan (HPI). Hasil audit menemukan bahwa penetapan HPI oleh KKP belum berdasarkan pada proses penetapan yang baku. KKP sampai saat ini belum menetapkan prosedur operasional standar perhitungan HPI. HPI yang ditetapkan oleh KKP saat ini dibuat berdasarkan masukan-masukan pada saat kegiatan penyusunan HPI bukan berdasarkan prosedur operasional standar perhitungan HPI (BPK 2021).

Selain itu juga, kajian teknis penyusunan rancangan Keputusan MKP tentang HPI untuk Penghitungan PNBP PHP belum berbasis Regulatory Impact Analysis, yaitu belum memuat analisis manfaat dan biaya, dan strategi implementasi. Sehingga pemutakhiran HPI belum mempertimbangkan dampak pengenaan tarif PNBP PHP terhadap masyarakat dan dunia usaha (BPK 2021).***

   Send article as PDF   

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.