Suara Jokowi Soal Penenggelaman Kapal

Please follow and like us:
6
  • Presiden Jokowi Buka Suara Soal Kebijakan Susi Tenggelamkan Kapal Maling Ikan.
    Presiden Jokowi Buka Suara Soal Kebijakan Susi Tenggelamkan Kapal Maling Ikan.

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Panjaitan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menghentikan penenggelaman kapal maling ikan. Menurut Luhut, ketimbang ditenggelamkan, lebih baik kapal-kapal itu disita diberikan ke nelayan lewat koperasi.

Sedangkan Susi punya pemikiran lain. Penenggelaman kapal itu sebagai efek jera bagi para pelaku maling ikan di laut Indonesia, terutama kapal-kapal asing.

Menurut Susi, kebijakan tersebut bisa meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan jumlah ikan di laut Indonesia terjaga. Merespons situasi ini, detikFinancemenggelar poling twitter untuk mengajak pembaca memberikan pendapat mereka, setuju atau tidak penenggelaman kapal maling ikan dihentikan.

Poling dibuka sejak Selasa (9/1/2018) pukul 12.00 dan ditutup Rabu (10/1/2018). Hasilnya, dari 8.313 peserta poling, 87% menyatakan tidak setuju Susi hentikan penenggelaman kapal maling ikan. Sementara 7% menyatakan setuju dan 6% tidak peduli.

Menteri Luhut sendiri berpendapat, kapal-kapal yang telah ditangkap itu lebih baik diserahkan ke nelayan lewat koperasi. Luhut yang mengaku inisiator penenggelaman kapal, berpikir apakah kebijakan itu perlu terus menerus dilakukan. Pasalnya, masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan kapal-kapal tersebut ketimbang ditenggelamkan.

Pernyataan Luhut sendiri diyakini juga berlandaskan atas amanat undang-undang yang ada. Staf Khusus Menko Maritim Urusan Legal Lambock V. Nahattands menjelaskan, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, pada pasal 76A, benda dan atau alat yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan memang dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Namun, undang-undang juga memberikan opsi agar kapal-kapal tadi bisa digunakan untuk sejumlah kepentingan perikanan Indonesia lainnya, seperti pelelangan untuk negara, hingga penyerahan ke kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan seperti yang tercantum dalam Pasal 76C ayat 5 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Jokowi Dukung Susi Tenggelamkan Kapal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan penenggelaman kapal merupakan bentuk tegas pemerintah untuk memberikan efek jera bagi para pencuri ikan.

Penenggelaman kapal, kata Jokowi, merupakan bentuk penegakkan hukum ditunjukkan kepada para pencuri ikan bahwa pemerintah tidak main-main membasmi illegal fishing.

“Jadi penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukan bahwa kita tidak main-main terhadap illegal fishing, terhadap pencurian ikan, tidak main-main,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, penenggelaman kapal juga menjadi hukuman yang paling seram atau berat dari beberapa opsi hukuman yang diatur dalam UU.

Selain memberikan efek jera, Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan juga demi kebaikan negara dan juga masyarakat.

Jokowi menegaskan, penenggelaman kapal maling ikan ini merupakan bentuk penegakkan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga para pelaku yang kebanyakan dari negara-negara tetangga kapok mencuri ikan di laut Indonesia.

Kapal Maling Ikan Disita, Tak akan Berikan Efek Jera

Pengamat perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana mengatakan, dalam Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 memang ada alternatif lain dalam penegakkan hukum terhadap kapal-kapal maling ikan, yaitu dilelang atau dihibahkan.

Tapi, menurut Suhana, kebijakan itu tidak efektif dalam memberantas pencurian ikan.

“Ada cara lainnya seperti dihibahkan ke perguruan tinggi atau kelompok nelayan. Tapi cara tersebut selama ini tidak efektif dalam memberikan efek jera terhadap para pencuri ikan, yang efektif ya dengan dimusnahkan atau ditenggelamkan,” tutur Suhana kepada detikFinance.

Suhana mengatakan, cara selain penenggelaman kapal juga pernah dilakukan Susi. Contohnya penghibahan 4 kapal eks asing di Natuna. Namun kapal tidak dimanfaatkan lantaran biaya perawatan yang mahal.

“Waktu 2012 juga ada sekitar 5 perguruan tinggi dapat hibah kapal eks asing termasuk IPB. Tapi sampai sekarang kapal itu masih nongkrong di Pontianak, karena perguruan tinggi tidak punya biaya perawatannya,” imbuhnya.

Sementara jika dilelang dikhawatirkan peserta lelangnya masih rekanan dari perusahaan perikanan asing yang kapalnya di situ.

Oleh karena itu, menurut Suhana, penenggelaman merupakan langkah yang saat ini masih paling tepat untuk memberantas pencurian ikan di Indonesia.

“Saya melihat positifnya sangat besar. Bahkan kalau lihat negara lain sekarang impor ikan mereka tinggi sekali. Thailand misalnya mereka drop sekali,” tandasnya. (Detiknews)

Sumber : http://parstoday.com/id/news/indonesia-i49645-suara_jokowi_soal_penenggelaman_kapal

www.pdf24.org    Send article as PDF   

2 comments

  1. pak presiden setuju dengan penenglaman kapal yang dilakukan menteri KKP, namun menko kemaritiman menyuruh berhenti melakukannnya, karena alasan lebih baik kapal tersebut dihibahkan ke nelayan. namun apakah prosedur proses penyaluran kapal tersebut bisa dijamin gak agar tidak ada oknum yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan hal tersebut dan apakah nelayan mau menerima kapal dengan kapasitas besar, sementara nelayan kita di indonesia kebanyakan menggunakan kapal kecil???

    1. Sebetulnya tidak perlu ada perbedaan antara Presiden, MenKP dan Menko Maritim, karena semua bentuk tindakan terhadap kapal pencuri ikan tersebut merupakan amanat undang-undang perikanan, dan sesuai keputusan pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan pernah putuskan untuk dihibahkan ke perguruan tinggi yang punya Fakultas Perikanan, seperti IPB, Brawijaya, tapi sampai saat ini kapal yang dihibahkan tersebut masih nongkrong di Pontianak,belum diambil oleh pihak perguruan tinggi dengan salah satu alasannya tidak ada anggaran untuk perawatan. Tahun 2016 juga sudah ada kapal pencuri ikan yang dihibahkan ke pemda natuna, tapi sama sampai saat ini belum diambil. Pengadilan juga pernah melelang kapan pencuri ikan yang disita negara,tapi yang dapat lelang masih jaringan para pemilik kapal. Semuanya itu dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.
      Dari sekian model penindakan kapal pencuri ikan yang disita oleh negara, saya pribadi melihat, penenggelaman merupakan cara efektif untuk memberikan efek jera pada para pencuri ikan. Buktinya pasca ditenggelamkan, saat ini tidak ada kapal ikan asing yang berani mencuri ikan diperairan indonesia,kecuali yang benar-benar nekat. Bapak bisa cek di http://www.globalfishingwatch.org, bagaimana keberadaan kapal asing di perairan Indonesia sebelum dan sesudah tindakan tegas terhadap kapal pencuri ikan. Salam

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *