Kapal Ikan Asing Pasca Moratorium : Berkumpul di perbatasan ZEEI

Please follow and like us:
5

Hampir genap tiga tahun pemerintah Indonesia memerangi kejahatan perikanan (IUUF) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Perang terhadap kejahatan perikanan tersebut diikuti dengan komitmen pemerintah untuk mendorong kapal-kapal ikan nasional agar mampu menguasai seluruh WPPNRI. Komitmen pemerintah tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi secara jelas telah menghapus investasi asing dalam usaha perikanan tangkap.

Gambar 1. Perkembangan Izin Kapal Ikan Eks-Asing dan Asing. Sumber : KKP 2017

Dalam perpres tersebut jelas bahwa usaha perikanan tangkap wajib 100 persen berasal dari para pengusaha dalam negeri. Artinya kesempatan bagi kapal-kapal ikan eks asing dan asing sudah tidak ada lagi. Padahal sebelum tahun 2014 kapal-kapal asing dan eks asing jumlahnya mencapai lebih dari 1000 izin. Kini izin-izin kapal tersebut sudah dihentikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lihat Gambar 1). 

Konsistensi kebijakan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan perikanan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing telah memberikan efek positip bagi perikanan nasional. Namun demikian sampai saat ini terlihat potensi praktek kejahatan perikanan, seperti transhipment ikan ditengah laut masih sangat tinggi, misalnya yang terjadi di sekitar WPPNRI 718. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha perikanan nasional guna sama-sama memberantas kejahatan perikanan.

Gambar 2. Dugaan IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Juli 2014                                                           (Sumber : www.globalfishingwatch.org)

Berdasarkan data Global Fishing Watch yang diakses pada 17 Juli 2017 terlihat bahwa dalam periode bulan Januari-Juli 2014 (Sebelum Moratorium Perizinan Kapal Asing dan Eks Asing) terlihat bahwa dugaan aktivitas kejahatan perikanan IUUF dilakukan di dalam wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) 718 dan diluar perbatasan ZEEI (Lihat Gambar 2)

Gambar 3. Dugaan IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Juli 2014                                                           (Sumber : www.globalfishingwatch.org)

Namun demikian saat ini potensi dugaan praktek kejahatan perikanan seperti transhipment dari kapal-kapal ikan nasional kepada kapal-kapal ikan asing terjadi di wilayah  perbatasan ZEEI. Berdasarkan pantauan www.globalfishingwatch.org yang diakses pada 17 Juli 2017 terlihat bahwa pada periode Januari-Maret 2017 terlihat banyaknya kapal-kapal ikan nasional di WPPNRI 718 bertemu dengan kapal-kapal asing di wilayah perbatasan ZEEI (Gambar 3).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu terus meningkatkan berbagai upaya dalam memerangi potensi kejahatan perikanan. Selain itu juga kesadaran dari para pelaku usaha perikanan nasional menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memerangi potensi kejahatan perikanan di seluruh WPPNRI. Selain itu juga pemerintah perlu melakukan terobosan dalam memantau kapal-kapal ikan nasional. Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemantauan pesawat dari mulai takeoff sampai landing terus dipantau dan dipandu oleh petugas yang berwenang.

Metode yang sama sangat memungkinkan untuk diterapkan oleh pemerintah dalam memantau kapal-kapal ikan nasional. Kapal-kapal ikan nasional sejak berangkat dari pelabuhan pangkalan sampai kembali lagi ke pelabuhan bisa dikontrol dengan baik. Sehingga ketika ada kapal-kapal ikan yang keluar WPPNRI bisa segera diberikan peringatan langsung, dan apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut kapal ikan tersebut dapat ditindak ketika kembali ke pelabuhan pangkalan. Penerapan metode tersebut tentu memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan infrastruktur yang memadai. Namun demikian, dengan melihat kondisi wilayah geografi Indonesia yang sangat luas, penerapan metode tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menjaga sumberdaya ikan di seluruh WPPNRI dari ancaman kejahatan perikanan. Semoga kedepan pengawasan dan penindakan aktivitas kejahatan perikanan dapat terus dioptimalkan agar kekayaa sumberdaya ikan nasional benar-benar dapat dimanfaatan untuk kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional. Semoga..

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *